Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Upaya Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan




Jakarta - "Disini kita tahu presiden sudah mengarahkan itu, untuk melakukan evaluasi. Kedua, fakta bahwa belanja pendidikan kita 20% dari APBN harus kita evaluasi. Kalau kita tidak mulai sekarang, kita akan membelanjakan uang yang jumlahnya semakin besar tapi kemudian efektivitasnya, jauh daripada yang kita harapkan", ungkap Dirjen Anggaran Askolani pada Seminar Hasil Kajian Bidang Pendidikan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 28 November 2017.


Seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan didukung oleh World Bank Jakarta ini mengusung tema "Upaya Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan bagi Peningkatan Kualitas SDM".

Pendidikan dan kesehatan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dan kesehatan dengan mutu/kualitas yang baik. Untuk itu, Pemerintah senantiasa memprioritaskan anggaran untuk pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Pemerintah, sesuai amanat konstitusi, telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari belanja negara sejak tahun 2009. Dukungan anggaran tersebut, yang dalam tahun 2018 mencapai Rp444,1 triliun, secara umum belum diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.


Capaian beberapa indikator pendidikan Indonesia belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Salah satu indikator yang kerap digunakan adalah nilai PISA (Programme For International Student Assessment), tes untuk menilai kemampuan literasi, berhitung, dan ilmu pengetahuan untuk siswa usia 15 tahun. Berdasarkan skor PISA Tahun 2015, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam menduduki peringkat 8.

Potret kualitas pembangunan bidang pendidikan Indonesia juga tercermin dari masih banyaknya laporan mengenai kondisi sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan masih adanya siswa yang putus sekolah. Potret kualitas pendidikan tersebut juga telah menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden yang meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan perbaikan atas kinerja dari anggaran bidang pendidikan.


Selain itu, pengelolaan pendidikan juga harus memiliki visi ke depan yang lebih baik, yang dapat tetap menjamin kesinambungan pembangunan pendidikan untuk generasi mendatang.

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah, khususnya sejak tahun 2017 untuk meningkatkan investasi Pemerintah pada dana abadi Pendidikan secara signifikan, yang pengelolaannya dapat digunakan untuk pembangunan di masa depan. Pengelolaan atas pemanfaatan dana abadi pendidikan juga diharapkan dapat dilakukan secara sinergi antar instansi terkait.

Untuk itu, perlu koordinasi dan sinergi dari pihak-pihak terkait pembangunan bidang pendidikan untuk me-review dan mengidentifikasi pemasalahan di bidang pembangunan dan belanja bidang pendidikan, untuk kemudian diformulasikan solusinya secara komprehensif. Hal evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2019.

Seminar terasa lebih bermakna dengan kehadiran langsung para pimpinan dari instansi terkait pendidikan, yaitu Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, serta perwakilan dari Kementerian Agama.

Seminar yang dimoderatori oleh Bapak Made Arya Wijaya (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA) diawali dengan paparan hasil kajian dan evaluasi bidang pendidikan, sebagai berikut.
  1. Kunta W.D. Nugraha (Direktur Penyusunan APBN, DJA) menyampaikan materi “Perbaikan Kualitas Perbaikan Kualitas Belanja Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM".
  2. Subandi (Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas), menyampaikan meteri "Penataan Anggaran Pendidikan Dalam Perencanaan dan Penganggaran"
  3. Yanuar Nugroho (Deputi II Kepala Staf Kepresidenan), menyampaikan "Evaluasi Atas Pelaksanaan Belanja Bidang Pendidikan dan Rekomendasi Langkah Perbaikan Pendidikan di Indonesia"
  4. Javier Luque (Senior Education Specialist World Bank Jakarta), menyampaikan hasil Public Expenditure Review (PER) Bidang Pendidikan "Improving Quality of Spending in Indonesia"
Secara umum, hasil kajian mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan pendidikan, baik dari sisi perencanaan penganggaran maupun pelaksaan, serta evaluasi yang belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil review beserta rekomendasi atas evaluasi yang dipaparkan, seminar dilanjutkan ke sesi II untuk memberikan kesempatan kepada K/L teknis untuk dapat merespon, yang terdari:
  1. Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Ainun Na'im, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  3. Suyitno, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Agama
  4. Irianto Nainggolan, Kasubdit DAK Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Secara umum, para pembahas menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan berharap sinergi dapat berjalan optimal. Selain itu, juga disampaikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan dalam perbaikan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Seminar diakhiri dengan sesi diskusi dan sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi antara Kemenkeu, Bappenas, dan KSP untuk dapat mengidentifikasi permasalahan beserta solusi dengan memperhatikan masukan dan pandangan dari Kementerian Teknis.

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Improving Quality of Spending in Indonesia 2017 Budget and Beyond
  2. Kajian Anggaran Pendidikan Oleh : Kantor Staf Presiden Indonesia
  3. Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM
  4. Penataan Anggaran Pendidikan Dalam Perencanaan dan Penganggaran


04/12/2017 13:06:35




Liputan


Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011