Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara




Jakarta - Analisis kebijakan Belanja publik adalah alat untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi dan efektifitas belanja negara. Analisis kebijakan Belanja publik dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dalam pengalokasian sumberdaya lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Analisis kebijakan belanja negara juga membantu untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan. Proses analisis kebijakan juga merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran sekaligus melihat apakah tujuan sektor publik dalam ekonomi telah tercapai atau belum. (mfs)

Selengkapnya :
Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara


14/11/2017 11:18:34




Liputan


Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011