Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi




Jakarta - Pada tanggal 24 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menggelar Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Gedung Sutikno Slamet Lantai 20. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon II, para pejabat eselon III dan perwakilan pejabat eselon IV dan perwakilan pelaksana di lingkungan DJA. Sosialisasi ini merupakan pelaksanaan salah satu program Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (STRAKOM PBAK) DJA Tahun 2017 yang bertujuan mewujudkan sikap dan perilaku anti korupsi para pegawai DJA dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.


Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Bapak R. Erman J. Kusuma. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran mengajak seluruh jajaran DJA untuk secara bersama-sama mewujudkan DJA sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Direktorat Penyusunan APBN telah ditugaskan menjadi perwakilan DJA dalam Penilaian Zona Integritas Menuju WBK dan telah ditetapkan sebagai unit yang berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017 sesuai KMK Nomor 647/KMK.01/2017. Dalam rangka proses Pembangunan DJA sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, maka secara bertahap setiap tahun unit eselon II di lingkungan DJA akan berpartisipasi dalam Pembangunan dan Penilaian sebagai unit yang berpredikat Menuju WBK/WBBM.


Selanjutnya, Ibu Dini Kusumawati, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan arahan Menteri Keuangan untuk akselerasi jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Arahan tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi dalam menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berintegritas guna meningkatkan layanan publik. Kementerian Keuangan telah melakukan transformasi dari Kementerian Keuangan tradisional menjadi Kementerian Keuangan yang modern dengan berbagai inovasi dan perbaikan pengelolaan proses bisnis, manajemen SDM guna menjalin hubungan baik dengan stakeholders. Selain itu, disampaikan paparan komprehensif KMK Nomor 426/KMK.01/2017, yang diantaranya disampaikan tentang tahapan pembangunan dan penilaian Zona Integritas menuju WBK, komponen penilaian, Tim Penilai. Acara diakhiri dengan kuis interaktif yang menarik dan sesi tanya jawab. (drh)


25/10/2017 16:52:45




Liputan


Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011