PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif




Jakarta - Setelah penyelenggaraan bimbingan teknis penganggaran yang dilaksanakan di Mataram dan Manado, kegiatan bimbingan teknis penganggaran juga dilaksanakan di Palembang pada hari Kamis (12/10). Dengan tema "" Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional", Ditjen Anggaran bersinergi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan penganggaran kepada satker-satker yang berada di wilayah Sumatera Selatan.


Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu ditambahkan ketentuan mengenai perubahan DIPA sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 PP tersebut. Selain itu, perubahan kebijakan dalam pemenuhan belanja operasional dan perbaikan tata cara revisi anggaran, juga mendorong perlunya dilakukan perbaikan terhadap PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu disampaikan kepada stakeholder di daerah agar mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani berkenan membuka penyelenggaraan bimbingan teknis ini dilanjutkan pemaparan oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puwanto. Purwanto memaparkan Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017.

Beberapa materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini adalah Revisi Anggaran Kewenangan DJA, Kanwil DJPB, dan Revisi Anggaran Sumber Dana PNBP, Monitoring dan Evaluasi Kinerja RKA-K/L, Pengisian Aplikasi SMART.

Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan konsultasi penganggaran. Pada sesi ini, peserta dibagi dalam dua kelas. Kegiatan ini bertujuan agar pemahaman yang utuh atas beberapa kebijakan, khusus revisi penganggaran, dibahas secara lebih mendalam. (cys)

Bahan dapat diunduh pada :
  1. Paparan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
  2. Pokok-pokok Perubahan PMK No. 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017


24/10/2017 16:51:56




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011