Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP




Jakarta - Tata cara pembayaran/penyetoran PNBP dan Non Anggaran secara elektronik selama ini dipayungi oleh Peraturan Direktur Jenderan Anggaran (Perdirjen Anggaran) No. PER-6/AG/2016. Sejalan dengan perubahan proses bisnis dan diterbitkannya PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 32PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Perdirjen Anggaran tersebut memerlukan sejumlah penyempurnaan.

Dalam rangka penyempurnaan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran telah menerbitkan Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik pada tanggal 12 Oktober tahun 2017.

Pokok pokok perubahan pengaturan dalam Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 antara lain:
  1. Penambahan pengaturan terkait implementasi segmen akun PNBP baru, antara lain pemberian kewenangan kepada Dirjen Anggaran untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu masa kadaluarsa kode billing dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses bisnis SIMPONI.
  2. Penyesuaian nomenklatur Billing Penerimaan Non Anggaran menjadi Billing Penerimaan Negara Lainnya sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 32PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
  3. Penambahan ketentuan terkait kewajiban K/L yang telah melakukan interkoneksi sistem dengan SIMPONI untuk menetapkan mekanisme pembayaran/penyetoran layanan dalam hal terjadi gangguan jaringan SIMPONI yang membutuhkan waktu penanganan lama.
  4. Penyempurnaan ketentuan tentang interkoneksi sistem pada K/L dengan SIMPONI yang meliputi mekanisme perekaman data dan masa kadaluarsa kode billing.
  5. Penyempurnaan ketentuan tentang koreksi atas kesalahan penginputan elemen data billing.
  6. Penambahan pengaturan tentang pembatalan transaksi penerimaan negara yang diakibatkan oleh kelalaian petugas bank/pos.
Dengan ditetapkannya Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 ini, diharapkan agar penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara secara elektronik semakin mudah, efektif dan akuntabel.(AUS/EPW)

Klik untuk mengunduh:
Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017


18/10/2017 8:14:47




Liputan


Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011