Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP




Jakarta - Tata cara pembayaran/penyetoran PNBP dan Non Anggaran secara elektronik selama ini dipayungi oleh Peraturan Direktur Jenderan Anggaran (Perdirjen Anggaran) No. PER-6/AG/2016. Sejalan dengan perubahan proses bisnis dan diterbitkannya PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 32PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Perdirjen Anggaran tersebut memerlukan sejumlah penyempurnaan.

Dalam rangka penyempurnaan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran telah menerbitkan Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik pada tanggal 12 Oktober tahun 2017.

Pokok pokok perubahan pengaturan dalam Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 antara lain:
  1. Penambahan pengaturan terkait implementasi segmen akun PNBP baru, antara lain pemberian kewenangan kepada Dirjen Anggaran untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu masa kadaluarsa kode billing dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses bisnis SIMPONI.
  2. Penyesuaian nomenklatur Billing Penerimaan Non Anggaran menjadi Billing Penerimaan Negara Lainnya sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 32PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
  3. Penambahan ketentuan terkait kewajiban K/L yang telah melakukan interkoneksi sistem dengan SIMPONI untuk menetapkan mekanisme pembayaran/penyetoran layanan dalam hal terjadi gangguan jaringan SIMPONI yang membutuhkan waktu penanganan lama.
  4. Penyempurnaan ketentuan tentang interkoneksi sistem pada K/L dengan SIMPONI yang meliputi mekanisme perekaman data dan masa kadaluarsa kode billing.
  5. Penyempurnaan ketentuan tentang koreksi atas kesalahan penginputan elemen data billing.
  6. Penambahan pengaturan tentang pembatalan transaksi penerimaan negara yang diakibatkan oleh kelalaian petugas bank/pos.
Dengan ditetapkannya Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 ini, diharapkan agar penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara secara elektronik semakin mudah, efektif dan akuntabel.(AUS/EPW)

Klik untuk mengunduh:
Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017


18/10/2017 8:14:47




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011