Bahan Internalisasi Penelaahan Pada Level Detil dan Penyusunan PM pada Tahap Alokasi Anggaran, dapat di-unduh di sini




Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan




Jakarta - Sebagai rangkaian dari acara Bimbingan Teknis Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga yang diselenggarakan pada hari Kamis (5/10) di Mataram, DJA dan DJPB juga bersinergi untuk memberikan bimbingan teknis penganggaran di Manado, Sulawesi Utara. Bimbingan teknis ini ditujukan kepada satuan-satuan kerja daerah yang menjadi mitra kerja DJA.


Tema acara bimbingan teknis ini adalah “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2017 dan Kebijakan Penganggaran TA 2018”. Melalui acara ini, diharapkan satuan kerja (satker) di daerah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan penganggaran dan Ditjen Anggaran juga mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh satker di lapangan. Selain itu juga untuk melakukan evaluasi dalam hal pelaksanaan di tahun 2017 sekaligus dalam mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka perbaikan di tahun 2018.

"Dalam kesempatan ini, kita ingin melakukan diskusi dengan rekan-rekan, kira-kira apa yang menjadi masalah di lapangan selama ini. Kita mengevaluasi perjalanan 2017 ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan di 2018. Mudah-mudahan itu efektif dan bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua", urai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Anandy Wati membuka acara bimbingan teknis ini.

Selaku narasumber pertama, Anandy Wati juga menyajikan paparan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran T. A. 2017 dan Kebijakan Penganggaran T. A. 2018. Anandy menyampaikan arahan presiden terkait perbaikan kualitas belanja, Poyeksi Penyerapan Belanja K/L 2017, Realisasi Satker Belanja K/L TA 2017 Provinsi Sulawesi Utara, Monitoring Realisasi Dan Capaian Kinerja Anggaran, serta Arah dan Kebijakan Belanja K/L Tahun 2018.

Sulaimansyah, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara selaku narasumber kedua menyajikan paparan mengenai pelaksaan APBN 2017 di Sulawesi utara. Sulaimansyah menyampaikan materi Revisi Anggaran Yang Pengesahan Kewenangan Kanwil Dan KPA, Pengendalian Pelaksanaan Anggaran, dan Inisiatif Strategis Pelaksanaan Anggaran.

Selanjutnya, narasumber ketiga Kepala Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I Gunawan Margianto mengulas materi mengenai Pengelolaan PNBP, Langkah-langkah Perbaikan Pengelolaan PNBP, Sekilas Rencana Kebijakan PNBP tahun 2018, dan Gambaran Umum RUU PNBP.


Narasumber terakhir Edwar Agustin, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I menyajikan paparan mengenai pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran, isu-isu aktual berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, serta hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Dalam dialog interaktif yang dilaksanakan pada sesi kedua, satker dibagi dalam enam kelompok untuk dapat lebih memudahkan dan efektif dalam pendampingan. Dalam sesi ini, pemahaman yang utuh atas beberapa kebijakan khusus revisi penganggaran dibahas secara lebih mendalam.

"Anggaran harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan kepatutan. Kondisi ekonomi dan lingkungan khususnya penerimaan negara cenderung berubah perlu penyesuaian, tetap terkendali, dan pengelola negara harus dapat beradaptasi", ujar Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anggiat menyimpulkan keseluruhan materi bimbingan teknis. (cys)

Klik untuk mengunduh:
  1. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2018
  2. PELAKSANAAN APBN 2017 DI SULAWESI UTARA
  3. PENGELOLAAN PNBP
  4. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN


16/10/2017 11:18:07




Liputan


Tingkatkan Pemahaman Mitra Kerja melalui Bimbingan Teknis Sektoral



Kenali, Hindari, dan Laporkan



Dirjen Anggaran Tegaskan Peran APIP Dalam Pengawasan Pengelolaan PNBP



Evaluasi Kinerja Anggaran Untuk Memperbaiki Kinerja dan Alokasi Menuju Efisiensi



UU PNBP : Optimalisasi, Penyederhanaan, dan Tata Kelola



Sosialisasi Kebijakan Penganggaran dan Aplikasi SATUANGGARAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Fraksi-Fraksi Terhadap NK dan RAPBN 2019



Infografis: APBN untuk Asian Games XVIII



Aplikasi Satu DJA, Integrasi Seluruh Aplikasi DJA



Pemandangan Umum RUU APBN TA 2019 Beserta NK



Nota Keuangan dan RAPBN 2019



Sampaikan Untuk Perbaikan



Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011