Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara




Jakarta - Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, pada Hari Selasa-Rabu tanggal 12-13 September 2017, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional ini adalah :
  1. Mengembangkam pengetahuan dan kapasitas APIP terhadap pengawasan PNBP,
  2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar APIP dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara, dan
  3. Memperoleh kesepahaman APIP untuk membantu pengawasan penerimaan negara
Dalam Rakernas tersebut, Menteri Keuangan berkenan memberikan keynote speech dalam acara pembukaan. Arahan Menteri Keuangan dalam Rakernas tersebut antara lain bahwa kerja sama antar institusi pemerintah yang baik sangat penting untuk menghadapi situasi perekonomian yang dinamis. Dengan kondisi perekonomi dunia yang dinamis, harus mampu dijaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat momentum pembangunan, dengan cara menjaga agar APBN mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Selain keynote speech dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berkenan memberikan keynote speech terkait pengawasan penerimaan negara, dilanjutkan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengenai pengawasan dan peningkatan penerimaan negara melalui PNBP.

Setelah keynote speech, acara dilanjutkan dengan Workshop "Ekspektasi Stakeholder terhadap Peran APIP dalam Mendukung Optimalisasi PNBP". Narasumber dalam workshop tersebut adalah Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak DJA, Mariatul Aini dan Direktur Barang Milik Negara DJKN, Encep Sudarwan, serta dimoderatori oleh Inspektur V, Raden Patrick Wahyudwisaksono.

Dalam workshop tersebut, Direktur PNBP antara lain menyampaikan harapannya kepada APIP agar :
  1. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan PNBP KL sebelum BPK melakukan Pemeriksaan
  2. Membantu mereviu SOP, regulasi, tata kelola dan organisasi pengelola PNBP
  3. Bersinergi dan berkoordinasi antara lain dengan pengelola PNBP, KPK, Pemda, BPKP untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap satker-satker yang memiliki kontribusi dan potensi PNBP yang signifikan
  4. Membantu penertiban terhadap pemanfaatan BMN yang tidak berijin, mendorong untuk melakukan inventarisasi aset-aset yang masih dispute (belum clean and clear) dan memberikan rekomendasi penyelesaian BMN dalam sengketa, khususnya sengketa antar instansi pemerintah dan instansi pemerintah dengan BUMN/BUMD.
Rakernas serta workshop yang dilaksanakan ini merupakan momentum bagi APIP untuk mewujudkan sinergi pengawasan penerimaan negara melalui penandatanganan Letter of Commitment (LoC), untuk pengelolaan penerimaan negara yang semakin baik. (AUS)


22/09/2017 9:35:21




Liputan


Menata Asa di Olimpiade APBN



#InovasiDJATiadaHenti



BGTC 2018 : APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing



Edukasi APBN 2018



FGD Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011