Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018




KETERANGAN PERS RAPBN TAHUN 2018:
BEKERJA BERSAMA UNTUK PEMERATAAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN


Melengkapi pidato rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan Belanja negara (RAPBN)

Tahun anggaran 2018 Beserta nota keuangannya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan rapat paripurna DPR RI hari Rabu (16/08) siang tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan beberapa anggota kabinet Kerja, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Kepala BKPM, dan Kepala BPS melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih mendetail.

Dalam keterangan pers yang diberikan, diterangkan poin-poin kebijakan RAPBN tahun 2018 yang mencakup antara lain bahwa dari proyeksi pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun, sebesar Rp1.609,4 triliun berasal dari penerimaan pajak. Untuk mencapai target tersebut, reformasi perpajakan akan terus dilaksanakan serta memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional dengan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) sambil mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (Base Erosion Profit Shifting). Sedangkan untuk mencapai target dari PNBP sebesar Rp267,9 triliun, pemerintah akan melaksanakan optimalisasi baik di sektor migas, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan.

Poin lainnya dari keterangan RAPBN 2018 tersebut adalah dari sisi perencanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun dari total belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun. Sementara itu Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan diantaranya melalui bidang infrastruktur sebesar Rp409 triliun dengan sasaran pembangunan antara lain jalan baru, jalan tol, jembatan, jalur kereta api, serta rumah susun sebanyak 7.062 unit.

Selain itu belanja pemerintah akan dibelnajakan melalui bidang penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp292,8 triliun, dengan sasaran antara lain berupa: subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta rumah tangga sejahtera (RTS), Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN sebanyak 92,4 juta jiwa, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan arah perluasan cakupan BPNT, serta penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 106,7 ribu KK, Bantuan uang muka dan suku bunga kredit rumah untuk kelompok berpenghasilan kecil.

Dalam hal defisit APBN, maka defisit anggaran pada RAPBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB) atau turun dibandingkan outlook APBNP tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp78,4 triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.


16/08/2017 18:58:35




Liputan


SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011