Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018




Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan utang Republik Indonesia saat ini masih tergolong terkendali dan produktif jika dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional.", pungkasnya di hadapan para peserta rapat penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI hari ini (16/8) di Gedung Paripurna DPR RI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa poin yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018 tersebut. Pertama, kebijakan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Kedua, kebijakan untuk melakukan melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Kebijakan ketiga dalam penyusunan RAPBN tahun 2018 adalah kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah Republik Indonesia, tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden memberikan penekanan pada program pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat; yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui RAPBN 2018.


16/08/2017 18:35:01




Liputan


Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011