Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK




Jakarta - Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004. Namun demikian, dalam LKPP Tahun 2016 tersebut, terdapat temuan terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang PNBP pada 21 K/L sebesar Rp3,82 belum sesuai ketentuan.


Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK terkait PNBP K/L tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2017, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan BPK Terkait PNBP K/L TA 2016, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Anggaran lantai 20.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mariatul Aini, antara lain menyampaikan tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu :
  1. Berkoordinasi dengan DPR RI dalam rangka penyelesaian RUU PNBP, sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan PNBP yang lebih baik,
  2. Menerbitkan surat Menteri Keuangan No. S-594/MK.02/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang pada intinya meminta Menteri/Pimpinan Lembaga agar :
      • Melaksanakan rekomendasi BPK dan menyampaikan progres tindak lanjutnya secara berkala;
      • Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada K/L;
      • Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP;
      • Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); dan
      • Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.
Terkait besarnya temuan terkait piutang PNBP dan keterlambatan penyetoran PNBP, dalam kesempatan tersebut Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak juga menyampaikan dasar hukum dan tata cara pengelolaan piutang PNBP dan mengingatkan kembali penggunaan SIMPONI sebagai sarana sarana penyetoran PNBP, sehingga diharapkan temuan tidak berulang kembali.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan masing-masing K/L untuk :
  1. Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada masing-masing K/L.
  2. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  3. Mencegah timbulnya temuan serupa pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang.
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PNBP.
  5. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.
  6. Meningkatkan opini pada LKKL yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(aus/dk)


09/08/2017 17:36:52




Liputan


Menata Asa di Olimpiade APBN



#InovasiDJATiadaHenti



BGTC 2018 : APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing



Edukasi APBN 2018



FGD Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011