Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK




Jakarta - Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004. Namun demikian, dalam LKPP Tahun 2016 tersebut, terdapat temuan terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang PNBP pada 21 K/L sebesar Rp3,82 belum sesuai ketentuan.


Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK terkait PNBP K/L tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2017, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan BPK Terkait PNBP K/L TA 2016, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Anggaran lantai 20.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mariatul Aini, antara lain menyampaikan tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu :
  1. Berkoordinasi dengan DPR RI dalam rangka penyelesaian RUU PNBP, sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan PNBP yang lebih baik,
  2. Menerbitkan surat Menteri Keuangan No. S-594/MK.02/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang pada intinya meminta Menteri/Pimpinan Lembaga agar :
      • Melaksanakan rekomendasi BPK dan menyampaikan progres tindak lanjutnya secara berkala;
      • Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada K/L;
      • Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP;
      • Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); dan
      • Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.
Terkait besarnya temuan terkait piutang PNBP dan keterlambatan penyetoran PNBP, dalam kesempatan tersebut Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak juga menyampaikan dasar hukum dan tata cara pengelolaan piutang PNBP dan mengingatkan kembali penggunaan SIMPONI sebagai sarana sarana penyetoran PNBP, sehingga diharapkan temuan tidak berulang kembali.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan masing-masing K/L untuk :
  1. Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada masing-masing K/L.
  2. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  3. Mencegah timbulnya temuan serupa pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang.
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PNBP.
  5. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.
  6. Meningkatkan opini pada LKKL yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(aus/dk)


09/08/2017 17:36:52




Liputan


Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017



Perubahan Strategis Dalam UU APBNP 2017



Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011