Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Perubahan Strategis Dalam UU APBNP 2017




Pada tanggal 27 Juli 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan dihadiri oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan telah menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017.

Dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dimaksud, terdapat beberapa perubahan pengaturan yang strategis, sebagai berikut.

  1. Pengaturan tentang penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi yang masih terdapat di Kas Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Latar belakang pengaturan ini diawali dengan pencantuman pengaturan tentang penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi yang masih terdapat di Kas Pemerintah Kabupaten/Kota pada UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas perubahan atas Undang-Undang APBN tahun 2016. Pengaturan ini dimuat pada Pasal 11 ayat (5) huruf c berbunyi:

    Pasal 11

    (5) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
    1. ...
    2. ...
    3. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan untuk:
      1. Pengelolaan taman hutan raya (tahura);
      2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
      3. Penataan batas kawasan;
      4. Pengawasan dan perlindungan;
      5. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
      6. Pengembangan perbenihan; dan/ atau
      7. Penelitian dan pengembangan.


    Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU tersebut diatur bahwa seluruh kewenangan di bidang kehutanan yang semula berada di kabupaten/kota dialihkan ke provinsi kecuali pelaksanaan pengelolaan Tahura kabupaten/kota tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 sehingga paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2016 proses serah terima kewenangan sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota harus selesai dilaksanakan. Namun sampai dengan batas waktu tersebut, di tingkat kabupaten/kota masih terdapat sisa dana reboisasi di kas daerah yang belum digunakan.

    Daerah kabupaten/kota tidak begitu saja dapat menggunakan dana reboisasi tersebut karena penggunaan dana reboisasi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, dan PP Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatur bahwa Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya di kabupaten/kota penghasil. Dengan adanya ketentuan tersebut, Pemerintah kabupaten/kota tidak bisa lagi menggunakan dana reboisasi yang masih terdapat di kas daerahnya dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Dana Reboisasi tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, dinas kehutanan pun sudah tidak ada lagi di kabupaten/kota karena telah dialihkan ke provinsi.

    Agar dana ini tidak menjadi idle dalam APBD, maka perlu disediakan payung hukum yang mengatur mengenai penggunaan sisa Dana Reboisasi yang masih terdapat di kas kabupaten/kota. Dengan pertimbangan hal tersebut pengaturan mengenai penggunaan sisa Dana Reboisasi yang masih terdapat di kas kabupaten/kota dicantumkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2016.

    Sampai dengan akhir tahun 2016, penggunaan sisa Dana Reboisasi yang masih terdapat di kas kabupaten/kota masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan hal itu, pengaturan tersebut masih dimuat UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Pengaturan ini dicantumkan pada Pasal 11 ayat (6) huruf c UU No. 18 Tahun 2016.

    Namun demikian, pasca penetepan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 ditetapkan, Pasal 11 ayat (6) huruf c yang mengatur penggunaan SiLPA DBH Dana Reboisasi yang masih terdapat di Kas Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan organisasi perangkat daerah di Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengurusi urusan kehutanan sudah tidak terdapat di kabupaten/kota dikarenakan telah dipindahkan ke provinsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu ditambahkan pengaturan bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh SiLPA DBH Dana Reboisasi yang masih terdapat di Kas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah ditunjuk oleh bupati/walikota terkait. Berdasarkan hal tersebut, dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 rumusan pengaturan Pasal 11 ayat (6) huruf c disesuaikan menjadi:

    "DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk: ...".

    Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2017 dapat menggunakan SiLPA DBH Dana Reboisasi yang masih terdapat di kasnya.

  2. Pengaturan angka pagu rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Perpres tentang Rincian APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dapat berbeda dengan angka dalam UU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017.

    Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 mengatur tentang pada prinsipnyanya harus terdapat izin terlebih dahulu dari DPR apabila dilakukan perubahan anggaran. Namun, untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBN, perubahan-perubahan tersebut didelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah, untuk kemudian dilaporkan kepada DPR. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

    1. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
      1. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
      2. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
      3. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
      4. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga;
      5. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
      6. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
      7. pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
      8. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga.
      ditetapkan oleh Pemerintah.
    2. Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.
    3. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.
    4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3A) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

    Pada saat ini, pemerintah bersama dengan DPR sedang melakukan pembahasan RAPBNP TA 2017. Perlu kita ketahui, proses penyusunan, penetapan, hingga pelaksanaan RAPBNP ke APBNP membutuhkan waktu tidaklah singkat. Penyusunan RAPBNP oleh Pemerintah sampai dengan pengajuan ke DPR memerlukan waktu minimal ±1 bulan. Pembahasan antara Pemerintah dan DPR (mulai dari pengajuan sampai dengan penetapan) memerlukan waktu maksimal 1 bulan. Setelah APBNP TA 2017 ditetapkan oleh DPR melalui undang-undang, maka akan diatur lebih rinci oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBNP yang membutuhkan waktu maksimal 1 bulan (mulai dari penetapan undang-undang sampai dengan penetapan peraturan presiden). Sehingga total waktu yang dibutuhkan mulai dari penyusunan RAPBN sampai dengan pelaksanaannya ± 3 bulan.

    Selama rentang waktu tersebut Pemerintah dapat tetap melaksanakan proses perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tersebut atau menghentikan sementara sampai dengan penetapan Perpres tentang Rincian APBNP TA 2017. Jika Pemerintah menghentikan proses tersebut, berpotensi akan terjadi stagnansi pelaksanaan anggaran. Sebaliknya jika Pemerintah tetap melaksanakan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 maka akan terdapat perbedaan rincian maupun pagu anggaran terutama PHLN dan PNBP antara penetapan dalam Perpres tentang Rincian APBNP TA 2017 dengan pagu harian. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran, Pemerintah memilih untuk tetap melaksanakan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18.

    Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 jika terjadi pada saat proses pembahasan di DPR maka besaran anggaran tersebut dapat disesuaikan saat penetapan undang-undang. Namun jika perubahan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 terjadi setelah undang-undang ditetapkan (namun perpres belum ditetapkan), maka kemungkinan akan terjadi perbedaan besaran anggaran antara undang-undang dengan pagu harian. Pada waktu yang sama, perpres rincian APBNP disusun berdasarkan data pagu harian. Hal ini akan mengakibatkan rincian dan alokasi anggaran dalam perpres berpotensi berbeda dengan undang-undang.

    Berdasarkan hal tersebut, dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 ditambahkan suatu ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3A) yang berbunyi sebagai berikut:

    "Pemerintah dapat melakukan proses perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dapat mengakibatkan pagu rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini".

    Penambahan pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bahwa besaran anggaran dalam UU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 (setelah ditetapkan oleh DPR) dapat berbeda dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Perubahan TA 2017 dikarenakan pelaksanaan Pasal 18.

  3. Penambahan penjelasan tentang penghematan alamiah belanja negara pada penjelasan umum.
    Berdasarkan reviu terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2017, diperkirakan realisasi penerimaan negara tidak sebanding dengan kebutuhan belanja negara sehingga dapat berpotensi meningkatkan angka defisit anggaran. Namun demikian, berdasarkan data-data empiris dan pola realisasi kinerja beberapa tahun, realisasi belanja negara tidak pernah mencapai 100 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga realisasi defisit diperkirakan lebih rendah dari perkiraan defisit RAPBNP yang diajukan ke DPR. Untuk menjaga kredibilitas APBN, informasi mengenai realisasi defisit anggaran yang diperkirakan lebih rendah daripada yang diajukan dalam RAPBNP tersebut perlu disampaikan dalam penjelasan umum RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

    "Berdasarkan data empiris tahun-tahun sebelumnya, penyerapan beberapa komponen Belanja Negara, seperti belanja Kementerian Negera/Lembaga, DAK, dan Dana Desa diperkirakan pada kisaran 95%–97% dari pagu yang ditetapkan. Sehingga realisasi defisit anggaran tahun 2017 diperkirakan sebesar 2,67% (dua koma enam puluh enam persen) dari PDB atau lebih rendah dari perkiraan defisit yang telah ditetapkan".

    Dengan penjelasan tersebut diharapkan publik dapat mengetahui bahwa perkiraan realisasi defisit pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 diperkirakan lebih rendah daripada yang diajukan dalam RAPBNP.


02/08/2017 13:08:23




Liputan


Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017



Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011