Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




RAPBN Perubahan Tahun 2017




Jakarta – Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat deviasi pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk perubahan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih tinggi dari target dalam APBN tahun 2017. Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2017. Selanjutnya, dalam rangka menjaga pelaksanaan APBN tahun 2017 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan, penyesuaian atas berbagai besaran APBN tahun 2017 diperlukan melalui kombinasi kebijakan fiskal seperti pelebaran defisit anggaran, efisiensi belanja negara, serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara secara lebih realistis.

Dengan memperhatikan capaian tersebut serta mempertimbangkan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro sampai dengan pertengahan tahun 2017, Pemerintah perlu untuk melakukan penyesuaian atas beberapa komponen asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2017 sebagai berikut :
  1. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen;
  2. Inflasi naik dari 4,0 persen menjadi 4,3 persen;
  3. Tingkat bunga SPN 3 Bulan turun dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen;
  4. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp13.300 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp13.400 per dolar Amerika Serikat;
  5. Harga minyak mentah naik dari 45 dolar Amerika Serikat per barel menjadi 50 dolar Amerika Serikat per barel;

Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak pada perubahan beberapa komponen APBN tahun 2017. Komponen-komponen tersebut antara lain pajak penghasilan minyak dan gas (migas), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas, subsidi energi (LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik), pembayaran bunga utang serta kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas akibat perubahan dari pendapatan minyak dan gas. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas belanja negara dalam rangka mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan, serta pendanaan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak.

Langkah ekspansif Pemerintah tersebut akan menambah defisit anggaran tahun 2017. Namun demikian, dengan memperhatikan realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya belanja Kementerian/Lembaga, dana alokasi khusus, dan dana desa, tingkat penyerapannya yang masing-masing sekitar 96 persen, 95 persen, dan 97 persen dari pagu yang ditetapkan, sehingga outlook defisit sampai dengan akhir tahun 2017 dapat dijaga pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka Pemerintah menyampaikan RUU APBNP tahun 2017 agar pelaksanaan APBN tahun 2017 yang telah mengakomodasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat berjalan secara efektif serta tercipta kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Pada akhirnya, penyampaian RUU APBNP tahun 2017 yang akan dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR menjadi dasar langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2017 dapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan.

Klik untuk mengunduh:
Rancangan Undang-Undang APBNP 2017
Nota Keuangan RAPBNP 2017




19/07/2017 6:47:41




Liputan


Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011