Sosialisasi Pokok-Pokok Perbaikan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018




Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL




Jakarta – Pada hari Senin (17/7) diselenggarakan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Dan Pengesahan DIPA bagi Kementerian dan Lembaga yang merupakan mitra Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Gedung Dhanapala dihadiri oleh seluruh perwakilan dari K/L termasuk dari APIP.

Perbaikan ketentuan dalam PMK tentang Pokok-pokok Petujuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya PP No 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

“PMK tentang Pokok-pokok Petujuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA diperbaiki karena ditetapkannya PP No 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dimana dalam PP tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui”, urai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pudjiastuti Handayani dalam sambutannya.

“Perubahan-perubahan yang ada di dalamnya dan akan disampaikan dalam sosialisasi ini dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi yang baru dilaunchin yaitu aplikasi KRISNA”, imbuhnya.


Dalam kesempatan ini, Dwi Pudjiastuti Handayani juga menyampaikan 3 hal mengenai kegiatan yang segera untuk diselesaikan bersama dengan K/L yaitu:
  1. Menyelesaikan terkait dengan pelaksanaan Inpres 4 tahun 2017 yaitu terkait dengan self blocking atau Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dalam hal ini, K/L diminta segera untuk menyampaikan revisi RKA-K/L kepada DJA selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan Inpres dimaksud yaitu 22 Juni 2017.
  2. Segera melakukan pembahasan terkait APBNP dengan DPR dengan tetap berpedoman/mengacu kepada buku Nota Keuangan dan Perubahan atas APBN Tahun 2017.
  3. Terkait dengan RAPBN 2018, dapat disampaikan bahwa Kebijakan Ekonomi Makro RAPBN 2018 sudah ditetapkan 11 Juli 2017 namun sampai saat ini Pagu anggaran belum ditetapkan. Dimohon untuk dalam minggu ini mempersiapkan RKA-K/L 2018 mengacu kepada pagu indikatif.

Pemaparan pertama mengenai Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA disampaikan oleh narasumber pertama, Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran Yonathan Setianto Hadi. Pemaparan mengenai Aplikasi KRISNA disampaikan oleh narasumber kedua, Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya.



19/07/2017 6:43:11




Liputan


Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017



Evaluasi Pelaksanaan Tugas DJA 2017 dan Penyerahan Penghargaan Kepada Pegawai DJA



Perspektif Faisal Basri atas Perkonomian Indonesia



Penyerahan Dokumen DIPA tahun 2018



PNBP AWARDS TAHUN 2017



Upaya Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan



Tiga Dirjennya Bersinergi, Sri Mulyani : "Spektakuler !"



Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011