Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL




Jakarta – Pada hari Senin (17/7) diselenggarakan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Dan Pengesahan DIPA bagi Kementerian dan Lembaga yang merupakan mitra Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Gedung Dhanapala dihadiri oleh seluruh perwakilan dari K/L termasuk dari APIP.

Perbaikan ketentuan dalam PMK tentang Pokok-pokok Petujuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya PP No 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

“PMK tentang Pokok-pokok Petujuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA diperbaiki karena ditetapkannya PP No 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dimana dalam PP tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui”, urai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pudjiastuti Handayani dalam sambutannya.

“Perubahan-perubahan yang ada di dalamnya dan akan disampaikan dalam sosialisasi ini dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi yang baru dilaunchin yaitu aplikasi KRISNA”, imbuhnya.


Dalam kesempatan ini, Dwi Pudjiastuti Handayani juga menyampaikan 3 hal mengenai kegiatan yang segera untuk diselesaikan bersama dengan K/L yaitu:
  1. Menyelesaikan terkait dengan pelaksanaan Inpres 4 tahun 2017 yaitu terkait dengan self blocking atau Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dalam hal ini, K/L diminta segera untuk menyampaikan revisi RKA-K/L kepada DJA selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan Inpres dimaksud yaitu 22 Juni 2017.
  2. Segera melakukan pembahasan terkait APBNP dengan DPR dengan tetap berpedoman/mengacu kepada buku Nota Keuangan dan Perubahan atas APBN Tahun 2017.
  3. Terkait dengan RAPBN 2018, dapat disampaikan bahwa Kebijakan Ekonomi Makro RAPBN 2018 sudah ditetapkan 11 Juli 2017 namun sampai saat ini Pagu anggaran belum ditetapkan. Dimohon untuk dalam minggu ini mempersiapkan RKA-K/L 2018 mengacu kepada pagu indikatif.

Pemaparan pertama mengenai Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA disampaikan oleh narasumber pertama, Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran Yonathan Setianto Hadi. Pemaparan mengenai Aplikasi KRISNA disampaikan oleh narasumber kedua, Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya.



19/07/2017 6:43:11




Liputan


Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011