Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS




Jakarta – “Terkait status badan hukum publik itu sendiri, sampai dengan saat ini belum ada referensi kelembagaan dan pengaturannya secara memadai di Indonesia. Hal ini dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, seringkali menimbulkan kendala operasional”, ujar Sekretaris DJA Erman Jaya Kusuma membuka Focus Group Discussion Mengenai Status Badan Hukum Publik BPJS Dan Penerapannya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS.


Memperhatikan kebutuhan operasional tersebut, telah disepakati oleh Pemerintah, untuk disusun suatu payung hukum berupa Peraturan Presiden sebagai rujukan operasional bagi BPJS sebagai badan hukum publik. Kegiatan FGD yang diselenggarakan pada Jum’at (16/6) di Ruang Serba Guna Gedung Sutikno Slamet ini bertujuan untuk mempersiapkan materi Rancangan Peraturan Presiden dimaksud, untuk meningkatkan pemahaman, memperkaya materi pengaturan demi penyelenggaraan program jaminan sosial yang lebih baik oleh BPJS.

Narasumber pertama dalam acara ini adalah Pakar di bidang hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. M.H. Dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan kedudukannya dalam tata kelembagaan negara”, Jimly memaparkan perkembangan bentuk kelembagaan badan hukum, serta status hukum BPJS dalam UU sebagai badan hukum publik (Pasal 7 ayat 1 UU 24/2011 tentang BPJS) dan wewenangnya.

Narasumber kedua Praktisi di bidang kelembagaan korporasi dan mantan Staf Ahli Menteri BUMN Herman Hidayat, S.H. dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan penerapannya dalam hubungan organ BPJS dan tata kelola yang baik BPJS” menyampaikan mengenai pembentukan BPJS, organ, kedudukan, dan taunggung jawabnya.



19/07/2017 6:31:18




Liputan


Menata Asa di Olimpiade APBN



#InovasiDJATiadaHenti



BGTC 2018 : APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing



Edukasi APBN 2018



FGD Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011