Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS




Jakarta – “Terkait status badan hukum publik itu sendiri, sampai dengan saat ini belum ada referensi kelembagaan dan pengaturannya secara memadai di Indonesia. Hal ini dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, seringkali menimbulkan kendala operasional”, ujar Sekretaris DJA Erman Jaya Kusuma membuka Focus Group Discussion Mengenai Status Badan Hukum Publik BPJS Dan Penerapannya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS.


Memperhatikan kebutuhan operasional tersebut, telah disepakati oleh Pemerintah, untuk disusun suatu payung hukum berupa Peraturan Presiden sebagai rujukan operasional bagi BPJS sebagai badan hukum publik. Kegiatan FGD yang diselenggarakan pada Jum’at (16/6) di Ruang Serba Guna Gedung Sutikno Slamet ini bertujuan untuk mempersiapkan materi Rancangan Peraturan Presiden dimaksud, untuk meningkatkan pemahaman, memperkaya materi pengaturan demi penyelenggaraan program jaminan sosial yang lebih baik oleh BPJS.

Narasumber pertama dalam acara ini adalah Pakar di bidang hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. M.H. Dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan kedudukannya dalam tata kelembagaan negara”, Jimly memaparkan perkembangan bentuk kelembagaan badan hukum, serta status hukum BPJS dalam UU sebagai badan hukum publik (Pasal 7 ayat 1 UU 24/2011 tentang BPJS) dan wewenangnya.

Narasumber kedua Praktisi di bidang kelembagaan korporasi dan mantan Staf Ahli Menteri BUMN Herman Hidayat, S.H. dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan penerapannya dalam hubungan organ BPJS dan tata kelola yang baik BPJS” menyampaikan mengenai pembentukan BPJS, organ, kedudukan, dan taunggung jawabnya.



19/07/2017 6:31:18




Liputan


Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011