Sosialisasi Pokok-Pokok Perbaikan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018




Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS




Jakarta – “Terkait status badan hukum publik itu sendiri, sampai dengan saat ini belum ada referensi kelembagaan dan pengaturannya secara memadai di Indonesia. Hal ini dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, seringkali menimbulkan kendala operasional”, ujar Sekretaris DJA Erman Jaya Kusuma membuka Focus Group Discussion Mengenai Status Badan Hukum Publik BPJS Dan Penerapannya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS.


Memperhatikan kebutuhan operasional tersebut, telah disepakati oleh Pemerintah, untuk disusun suatu payung hukum berupa Peraturan Presiden sebagai rujukan operasional bagi BPJS sebagai badan hukum publik. Kegiatan FGD yang diselenggarakan pada Jum’at (16/6) di Ruang Serba Guna Gedung Sutikno Slamet ini bertujuan untuk mempersiapkan materi Rancangan Peraturan Presiden dimaksud, untuk meningkatkan pemahaman, memperkaya materi pengaturan demi penyelenggaraan program jaminan sosial yang lebih baik oleh BPJS.

Narasumber pertama dalam acara ini adalah Pakar di bidang hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. M.H. Dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan kedudukannya dalam tata kelembagaan negara”, Jimly memaparkan perkembangan bentuk kelembagaan badan hukum, serta status hukum BPJS dalam UU sebagai badan hukum publik (Pasal 7 ayat 1 UU 24/2011 tentang BPJS) dan wewenangnya.

Narasumber kedua Praktisi di bidang kelembagaan korporasi dan mantan Staf Ahli Menteri BUMN Herman Hidayat, S.H. dalam paparannya mengenai “BPJS sebagai badan hukum publik dan penerapannya dalam hubungan organ BPJS dan tata kelola yang baik BPJS” menyampaikan mengenai pembentukan BPJS, organ, kedudukan, dan taunggung jawabnya.



19/07/2017 6:31:18




Liputan


Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017



Evaluasi Pelaksanaan Tugas DJA 2017 dan Penyerahan Penghargaan Kepada Pegawai DJA



Perspektif Faisal Basri atas Perkonomian Indonesia



Penyerahan Dokumen DIPA tahun 2018



PNBP AWARDS TAHUN 2017



Upaya Meningkatkan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan



Tiga Dirjennya Bersinergi, Sri Mulyani : "Spektakuler !"



Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011