Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI




Jakarta - Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode Billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara meliputi pembayaran Setoran PNBP Migas, PNBP SDA Non Migas, PNBP K/L, Dividen BUMN serta Non Anggaran.

Billing Non Anggaran digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara berupa :
  1. Perhitungan Fihak Ketiga meliputi : Iuran Wajib Pegawai, Iuran Pemda, Iuran Tabungan Perumahan, Iuran Jaminan Kesehatan BPJS dan Iuran Beras Bulog
  2. Pengembalian Belanja
  3. Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan Penerimaan Transito
  4. Sisa Hibah langsung dalam bentuk uang.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, Iuran Jaminan Kesehatan BPJS yang disetorkan melalui simponi adalah :
  1. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara
  2. Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah
  3. Iuran jaminan kesehatan Anggota Polri/PNS Polri
  4. Iuran jaminan kesehatan Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan
  5. Iuran jaminan kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD
  6. Iuran jaminan kesehatan Pemda Provinsi
  7. Iuran jaminan kesehatan Pemda Kabupaten/Kota
  8. Iuran jaminan kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
  9. Pusat/Daerah yang dibayarkan atas beban APBN/APBD


Berdasarkan monitoring pembayaran di SIMPONI, terdapat pembayaran Iuran jaminan kesehatan BPJS dari Pemerintah Desa. Iuran tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Desa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu, penyetorannya seharusnya tidak melalui SIMPONI tetapi langsung ke BPJS, baik melalui channel pembayaran perbankan maupun payment point online banking (PPOB).

Untuk Iuran jaminan kesehatan BPJS dari Pemerintah Desa yang sudah terlanjur dibayarkan melalui SIMPONI, Pemerintah Desa dapat melakukan permintaan pengembalian setoran. Prosedur pengembalian setoran iuran jaminan kesehatan telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Selanjutnya, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdekat.(msn)



15/06/2017 9:14:31




Liputan


DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011