Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN




Jakarta - “Sebagai bagian dari menyelenggara negara, maka menjadi kewajiban bagi sekretariat jenderal maupun sekretariat sebagai pembina Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik yang berstatus PNS maupun non PNS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Iuran secara gotong royong akan dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan mauoun pemerintah sebagai pemberi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ungkap Sekretaris DJA Erman J. Kusuma membuka acara Focus Group Discussion dalam rangka Pemberian Perlindungan Jaminan Kesehatan pada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Bekerja pada Lembaga Non Struktural.

Focus Group Discussion yang diselenggarakan DJA bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Rabu (7/6) ini bertujuan memberi ruang untuk mendiskusikan dan mencari solusi terhadap kenyataan yang ada dan mengharapkan agar para sekretariat jenderal maupun sekretariat dapat memberikan perlindungan kepada seluruh pegawainya dalam bentuk jaminan kesehattan dengan mendaftarkan PPNPN yang berada dalam lingkup kerjanya ke BPJS Kesehatan.




Sebagai tambahan informasi, implementasi program JKN dalam 3 tahun terakhir, jumlah PPNPN yang terdaftar masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari realisasi pembayaran iuran yang menjadi kewajiban pemerintah yakni sebesar 3% dari penghasilan PPNPN jumlahnya sangat kecil. Di tahun 2014 hanya sebesar 8% dan 2015 sebesar 30% dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN. Dengan serapan yang rendah ini dapat disimpulkan bahwa banyak PPNPN belum mendapat perlindungan dari pemerintah. Di tahun 2017 ditargetkan untuk mendaftarkan PPNPN sebanyak 606.000 jiwa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, diatur bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dan membayar iuran seluruh pegawainya kepada BPJS Kesehatan. Ketentuan ini berlaku juga bagi pemerintah selaku pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh aparatnya baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri yang bekerja pada penyelenggara negara sebagai peserta program JKN. (cys)



13/06/2017 10:08:00




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011