Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Komitmen Pengendalian Gratifikasi




Jakarta - “Kegiatan ini sangat penting untuk mengingatkan kita sesuai dengan sumpah kita sebagai PNS. Selain itu agar seluruh pegawai DJA mempunyai komitmen yang sama, pengetahuan yang sama, dan integritas yang sama untuk bisa melaksanakan sumpah jabatan kita sabagai PNS”, pesan Direktur Jenderal Anggaran Askolani kepada peserta sosialisasi pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system di DJA pada Selasa (16/5).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Direktorat Jenderal Anggaran Lantai 20 ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka strategi komunikasi dan pendidikan anti korupsi di lingkungan DJA tahun 2017. Sosialisasi disampaikan kepada peserta para Pejabat Eselon II, III, dan IV serta perwakilan Pelaksana di lingkungan DJA.




Dirjen Anggaran Askolani juga mengingatkan perlunya sistem yang konsisten mengenai masalah gratifikasi . “Harus ada monitoring, harus terus mengingatkan, dan komunikasi terus menerus untuk mencegah dan memitigasi agar hal ini tidak terjadi. Mohon ditanamkan di hati kita semua dan kemudian pemahaman ini harus kita implementasikan, jangan hanya sebatas seremoni.”, tegasnya.

Pada sesi pertama, R. Basoeki Fadjar Hastawibawa, auditor muda pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku narasumber pertama menyampaikan bahwa Gratifikasi adalah salah dari 7 (tujuh) bentuk/ Klasifikasi Korupsi, yaitu: 1) Merugikan Keuangan Negara; 2) Suap; 3) Gratifikasi; 4) Penggelapan dalam Jabatan; 5) Pemerasan; 6) Perbuatan Curang; dan 7) Konflik Kepentingan.




Fungsional Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Uding Joharudin menyajikan paparan mengenai pengendalian korupsi. Secara sederhana beliau menyampaikan konsep korupsi, konsep gratifikasi dan pelaporan gratifikasi.

Pada sesi akhir Mohammad Dody Fachruddin dari IBI, menyampaikan paparan PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 149/KMK.09/2011 tentang tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing).

Pada Rabu, 7 Juni 2017 DJA kembali menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi Batch II untuk pegawai yang belum berkesempatan hadir pada 16 Mei 2017.(wws)



12/06/2017 14:38:45




Liputan


DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011