PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016




Jakarta - Ruang lingkup dan batasan revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Salah satu revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap di dalam pasal 2 ayat (3) huruf w berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016.

Dalam pasal 34 PMK Revisi dijelaskan, revisi anggaran dalam rangka penyelesaian paket-paket pekerjaan yang alokasi anggarannya sudah tercantum pada DIPA Tahun Anggaran 2016 tetapi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016 ditunda seluruhnya atau sebagian, disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Paket-paket pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun berkenaan, alokasi anggarannya telah tersedia pada DIPA tahun 2016 yang sebagian atau seluruh dananya diblokir
  2. Dalam hal paket-paket pekerjaan yang akan dilanjutkan merupakan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual, telah dilakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2016;
  3. Paket-paket pekerjaan yang dilanjutkan pada 2017 berkenaan merupakan paket-paket pekerjaan yang belum dapat diselesaikan tahun 2016 sebagai dampak dari kebijakan pemotongan dan/atau penghematan anggaran tahun 2016, dan hal tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang dilampiri dengan daftar paket-paket pekerjaan per DIPA beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Revisi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian paket-paket pekerjaan yang pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016 ditunda seluruhnya atau sebagian, dapat mengurangi target volume Keluaran (Output) yang anggarannya digeser atau dikurangi sebagai sumber dana.

Mekanisme revisi anggaran dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan yang ditunda dan belum dilaksanakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Revisi pasal 37. Berkas usulan revisi anggaran yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi:
  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I;
  2. Matriks perubahan (semula-menjadi);
  3. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA Revisi satker (format SPAN);
  4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker; dan
  5. Dokumen pendukung lainnya (Pasal 34 ayat 2: Surat Pernyataan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L yang dilampiri dengan daftar paket-paket pekerjaan per DIPA beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan).
Batas akhir penerimaan usul revisi dimaksud, sesuai dengan PMK Revisi pasal 34 ayat (4), adalah tanggal 30 April 2017. Batas akhir penerimaan usul revisi ini, mengacu pada pasal 49 ayat (8), dimajukan pada tanggal sesuai dengan hari kerja terakhir yaitu tanggal 28 April 2017.

Ketentuan lain dalam pasal 34 ayat (5) menyebutkan, Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan revisi terkait dengan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016 kepada Komisi terkait di DPR paling lambat 10 hari setelah penetapan revisi oleh DJA.(mri)



20/04/2017 9:35:35




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011