Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017




Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko tahun 2017 tentang PMK Nomor 171/PMK.01/2016 Tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 845/KMK.01/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan pada hari Selasa-Rabu, 11-12 April 2017 bertempat di Gd. Soetikno Slamet.

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Erman J. Kusuma dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dalam organisasi sangat penting, hal ini ditegaskan dalam PMK dimaksud; Bahwa manajemen risiko harus diterapkan oleh setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, perlunya pengembangan budaya sadar risiko, dan perlunya penyelenggaraan proses manajemen risiko yang baik.

Untuk mengelola Manajemen Risiko dengan baik diharapkan para pimpinan hingga staf menaruh perhatian yang cukup terhadap penerapan manajemen risiko di unitnya masing-masing.




Selanjutnya pemaparan bahan sosialisasi yang dilakukan oleh Herry Hernawan, Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal selaku narasumber pada acara ini. Herry mengatakan di hadapan jajaran pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bahwa implementasi PMK Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 845/KMK.01/2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekarang adalah hasil dari simplifikasi dari peraturan Manajemen Risiko yang sebelumnya telah disusun agar lebih mudah untuk diimplementasikan.

Adanya pemindahan peran pengelolaan manajemen risiko dari Itjen (berfungsi sebagai auditor internal) kepada Sekretariat Jenderal (menjalankan fungsi manajerial pengelolaan risiko) sebagaimana PMK 234/2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kemenkeu dan perlunya pengayaan substansi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam pembukaan acara Workshop Manajemen Risiko, Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum Triana Ambarsari menyatakan harapannya di hadapan para peserta workshop yang terdiri dari para pengelola manajemen risikko dan perwakilan pegawai di seluruh unit Eselon II DJA agar dapat berpartisipasi aktif dalam acara workshop dan bisa menjadi penggerak dalam proses Manajemen Risiko di unitnya masing-masing. Bertindak sebagai narasumber pada hari kedua adalah Susmiantiselaku pejabat pengelola Risiko dari Biro Rocankeu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang memandu acara workshop. Setelah mendapatkan pemahaman manajemen risiko, para peserta melakukan simulasi dengan menyusun proses identifikasi risiko dan mempresentasikannya.(hsa)


13/04/2017 16:42:05




Liputan


Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011