Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS






Jakarta - “Sekarang ini tantangan kita adalah bagaimana menaikkan pensiun agar bisa lebih baik jika dibandingkan pensiunan sebelumnya. Banyak pihak yang bisa berkontribusi mengenai perbaikan kebijakan ini”, ujar Direktur Jenderal Anggaran Askolani dalam sambutannya membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Program Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula DJA lantai 20 pada hari Selasa (11/4) ini dihadiri perwakilan dari Kemenkeu, Kemen PAN, Taspen, BPJS, dan institusi lain.

Untuk menyusun kebijakan/regulasi program pensiun PNS ini diperlukan kajian mengenai konsep yang akan digunakan dalam pengelolaan dana pensiun yang komprehensif, solid, dan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dua kajian yang disiapkan adalah kajian konsep jangka pendek (quickwin) dan kajian untuk kebijakan jangka panjang. Kajian konsep jangka pendek ditargetkan untuk bisa diselesaikan pada tahun 2017. Untuk kajian konsep jangka panjang, akan dikaji beban APBN sampai dengan tahun 2040 terkait beban belanja pegawai, belanja pensiun untuk memastikan kemampuan APBN hingga tahun 2040/2050. Hal ini sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal sampai 20/30 tahun ke depan.

Untuk memperkaya kajian mengenai dana pensiun, pada kesempatan ini Direktur Keuangan PT Taspen Tri Lestari memaparkan praktik penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS saat ini dan tantangan yang dihadapi, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono menyajikan Sistim Jaminan Sosial Nasional Jaminan Pensiun. Sebagai benchmark penyelenggaraan pensiun bagi civil servant di negara lain, Senior Adviser of Government Partnership Fund, Anita Haider memaparkan skema program pensiun untuk pegawai pemerintah Australia. Asisten Deputi Kesejahteraan Aparatur Kementerian PAN & RB, Ir. Salman Sijabat menyajikan kebijakan pensiun masa depan.

“Intinya adalah kita coba me-manage PNS ini bahwa uang itu tidak dihabiskan untuk konsumtif, tetapi kita sisihkan untuk pensiuan sehingga kita mempunyai dana yang cukup signifikan dan dimanfaatkan bagi pegawai pensiun dengan penghasilan yang jauh lebih baik”, ungkap Askolani. (cys)


11/04/2017 12:43:29




Liputan


Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017



Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011