PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS






Jakarta - “Sekarang ini tantangan kita adalah bagaimana menaikkan pensiun agar bisa lebih baik jika dibandingkan pensiunan sebelumnya. Banyak pihak yang bisa berkontribusi mengenai perbaikan kebijakan ini”, ujar Direktur Jenderal Anggaran Askolani dalam sambutannya membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Program Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula DJA lantai 20 pada hari Selasa (11/4) ini dihadiri perwakilan dari Kemenkeu, Kemen PAN, Taspen, BPJS, dan institusi lain.

Untuk menyusun kebijakan/regulasi program pensiun PNS ini diperlukan kajian mengenai konsep yang akan digunakan dalam pengelolaan dana pensiun yang komprehensif, solid, dan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dua kajian yang disiapkan adalah kajian konsep jangka pendek (quickwin) dan kajian untuk kebijakan jangka panjang. Kajian konsep jangka pendek ditargetkan untuk bisa diselesaikan pada tahun 2017. Untuk kajian konsep jangka panjang, akan dikaji beban APBN sampai dengan tahun 2040 terkait beban belanja pegawai, belanja pensiun untuk memastikan kemampuan APBN hingga tahun 2040/2050. Hal ini sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal sampai 20/30 tahun ke depan.

Untuk memperkaya kajian mengenai dana pensiun, pada kesempatan ini Direktur Keuangan PT Taspen Tri Lestari memaparkan praktik penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS saat ini dan tantangan yang dihadapi, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono menyajikan Sistim Jaminan Sosial Nasional Jaminan Pensiun. Sebagai benchmark penyelenggaraan pensiun bagi civil servant di negara lain, Senior Adviser of Government Partnership Fund, Anita Haider memaparkan skema program pensiun untuk pegawai pemerintah Australia. Asisten Deputi Kesejahteraan Aparatur Kementerian PAN & RB, Ir. Salman Sijabat menyajikan kebijakan pensiun masa depan.

“Intinya adalah kita coba me-manage PNS ini bahwa uang itu tidak dihabiskan untuk konsumtif, tetapi kita sisihkan untuk pensiuan sehingga kita mempunyai dana yang cukup signifikan dan dimanfaatkan bagi pegawai pensiun dengan penghasilan yang jauh lebih baik”, ungkap Askolani. (cys)


11/04/2017 12:43:29




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011