PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017






Seoul, Korea Selatan - “Secara keseluruhan, dokumen APBN (Indonesia) memiliki peningkatan nilai khususnya dalam penyampaian individual program dan publikasi dokumen-dokumen kepada publik. Selain itu, publik sangat terbantu dengan adanya informasi APBN (citizen budget) maupun portal data APBN. Namun, kita melihat potensi transparansi APBN ke depan masih dapat dinaikkan, tentunya beriringan dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, urai Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN Wawan Sunarjo selaku perwakilan DJA dalam acara rutin IBP yang diselenggarakan di Seoul, Korea pada tanggal 3 sampai dengan 4 April 2017.

Acara yang bertajuk “The International Budget Partnership’s Government Reviewers Training Workshop” merupakan sebuah agenda yang diperuntukkan khusus bagi para eksekutif/pegawai pemerintah untuk menyampaikan penilaian kembali (review) atas hasil-hasil survei yang telah dilakukan oleh perwakilan IBP di setiap negara.

Dalam era global saat ini, dokumen APBN bukan suatu dokumen template yang setiap tahunnya hanya menyampaikan angka-angka yang disebut postur APBN semata. Dengan lahirnya konsep transparansi anggaran, maka terkait nilai-nilai dokumen tersebut dapat ditakar apa yang seharusnya diungkapkan kepada publik.

Salah satu lembaga yang menguji tingkat transparansi tersebut adalah International Budget Partnership (IBP). Untuk mengetahui tingkat transparansi anggaran dengan standar internasional dalam APBN, maka Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan secara resmi bergabung dalam kelompok negara-negara dalam IBP tahun 2016. Penilaian IBP disebut dengan Open Budget Index (OBI) melalui sebuah metodologi yang disebut Open Budget Survey (OBS).

Secara keseluruhan terdapat 141 kunci pengukuran transparansi anggaran berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dokumen APBN baik pre budget statement (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, proposal budget (RAPBN), Enacted Budget (APBN), Citizen Budget (Informasi APBN), In Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan dokumen-dokumen lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diunduh pada tautan http://www.internationalbudget.org/publications/open-budget-survey-2017-guide-questionnaire-english/.

Pemenuhan transparansi anggaran jelas memerlukan sinergi yang kuat baik pemerintah, DPR, maupun publik. Tanpa ada kerjasama antar stakeholder, maka langkah transparansi APBN hanya akan jalan di tempat. (papbn)


10/04/2017 17:59:24




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011