Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional






Da Nang, Vietnam - Pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang memadai dan pada saat yang sama terjaga kesinambungannya. Kondisi ini menuntut pilihan kebijakan fiskal yang tepat di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi anggaran agar sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih efisien dan efektif sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Pilihan kebijakan tersebut melatarbelakangi pemilihan topik dalam pertemuan berkala Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA)-Budget Community of Practice (B-CoP) Meeting yang dilaksanakan tanggal 29-31 Maret 2017 di Da Nang, Vietnam. Topik utama dalam pertemuan tersebut adalah “Restructuring the State Budget for Fiscal Sustainability and Socio-Economic Development”.

Adapun negara-negara anggota PEMNA yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Philipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Dalam pertemuan dimaksud, peserta dari Ditjen Anggaran diwakili oleh Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III Heru Wibowo dan Kasi Penerimaan Laba BUMN I Ferry Setiawan. Disamping itu, dalam kesempatan tersebut juga hadir World Bank dan Korea Institute of Public Finance. Kegiatan PEMNA B-CoP meeting dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Keuangan Vietnam Mr. Huỳnh Quang Hải.

Dalam pertemuan ini, beberapa sub-topik didiskusikan. Pada hari pertama dibahas mengenai: (1) Establishing expenditure and revenue priorities for fiscally sustainable. Topik ini mendiskusikan bagaimana pengalaman negara-negara anggota dalam mencapai kesepakatan untuk menjaga kesinambungan prioritas pembangunan, strategi MoF untuk mengelola perubahan prioritas dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Penyaji dalam Sesi Iini adalah Vietnam dan Filipina; (2) Balancing recurrent costs with needs for increased capital spending: Impact of MTFF/MTEF. Topik ini mendiskusikan bagaimana MTFF/MTEF digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja prioritas dan/atau komposisi penerimaan. Penyaji dalam Sesi II ini adalah Myanmar dan Thailand; (3) Restructuring of government subsidies without hurting the vulnerable: Can it be achieved? Topik ini mendiskusikan kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam merestrukturisasi subsidi agar lebih efisien dan efektif sehingga ruang fiskal yang tercipta dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang lebih produktif dengan tetap memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam Sesi III ini, Indonesia dan Korea Selatan mempresentasikan reformasi kebijakan subsidi yang telah dan akan ditempuh di masa mendatang.

Hari kedua didiskusikan topik tentang “Best practices for extra-budgetary financial funds”. Dalam kesempatan ini didiskusikan bagaimana MoF menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan extra-budgetary funds termasuk dari aspek legalitasnya. Adapun negara-negara yang berpartisipasi sebagai penyaji dalam sesi ini adalah Vietnam, Filipina, dan Korea Selatan.

Pada hari ketiga dilakukan pertemuan PEMNA B-CoP Leadership Team terkait isu-isu strategis, antara lain: (1) rencana penerbitan research paper tentang reformasi penganggaran yang dilakukan di negara-negara anggota PEMNA maupun international best-practices; (2) perbaikan website PEMNA; (3) kontribusi negara-negara anggota PEMNA terhadap kesinambungan pembiayaan aktivitas PEMNA di masa mendatang; dan (4) topik dan agenda PEMNA Plenary Conference yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8-10 Mei 2017. (hwb)


07/04/2017 16:42:46




Liputan


Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Kunjungan PKN STAN ke DJA



Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI



Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN



Komitmen Pengendalian Gratifikasi



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan April 2017



Sosialisasi APBN di Waingapu: Sinergi 3 Instansi



Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011