Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan




Jakarta - Mekanise revisi anggaran untuk tahun anggaran 2017 telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Dalam PMK tersebut, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran diatur dalam Bab VII Batas Akhir Penerimaan Usul dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran. Selain diatur dalam bab tersebut, ketentuan mengenai batas waktu pengajuan usulan revisi juga disebutkan dalam pasal-pasal di bab lain pada PMK Nomor 10/PMK.02/2017, seperti pada pasal 10, pasal 11, pasal 33, pasal 34, pasal 55, dan pasal 56.

Salah satu revisi anggaran berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yaitu penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. Sesuai pasal 33 PMK 10/PMK.02/2017, penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belum jelas peruntukannya. Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Keluaran (Output) cadangan ini dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun 2017 dan/atau Renja K/L tahun 2017;
  2. menambah volume Keluaran (Output) prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga; dan/atau
  3. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda.
Mengacu pada pasal 33 ayat (4) PMK 10/PMK.02/2017, dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Keluaran (Output) cadangan, usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan April tahun 2017.

Mekanisme pengajuan usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan mengacu pada pasal 37 PMK 10/PMK.02/2017, bahwa Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I;
  2. Matriks perubahan (semula-menjadi);
  3. Rencana Kerja dan Anggaran Satker (RKA Satker Form A, B, C, D); dan
  4. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi Satker (format d01_aaabb_00_cccccc_d_.s17)
(mri)



21/03/2017 11:40:16




Liputan


Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017



Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila



Executive Gathering Kementerian Keuangan 2018



Mengevaluasi dan Menyiapkan Langkah-Langkah Perbaikan



Anak Kerdil, Potensi Masalah di Masa Depan



Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan



Seminar Hasil Kajian Bidang Kesehatan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011