Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan




Jakarta - Mekanise revisi anggaran untuk tahun anggaran 2017 telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Dalam PMK tersebut, batas akhir penerimaan usul revisi anggaran diatur dalam Bab VII Batas Akhir Penerimaan Usul dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran. Selain diatur dalam bab tersebut, ketentuan mengenai batas waktu pengajuan usulan revisi juga disebutkan dalam pasal-pasal di bab lain pada PMK Nomor 10/PMK.02/2017, seperti pada pasal 10, pasal 11, pasal 33, pasal 34, pasal 55, dan pasal 56.

Salah satu revisi anggaran berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yaitu penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. Sesuai pasal 33 PMK 10/PMK.02/2017, penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belum jelas peruntukannya. Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Keluaran (Output) cadangan ini dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun 2017 dan/atau Renja K/L tahun 2017;
  2. menambah volume Keluaran (Output) prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga; dan/atau
  3. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda.
Mengacu pada pasal 33 ayat (4) PMK 10/PMK.02/2017, dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Keluaran (Output) cadangan, usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan April tahun 2017.

Mekanisme pengajuan usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan mengacu pada pasal 37 PMK 10/PMK.02/2017, bahwa Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I;
  2. Matriks perubahan (semula-menjadi);
  3. Rencana Kerja dan Anggaran Satker (RKA Satker Form A, B, C, D); dan
  4. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi Satker (format d01_aaabb_00_cccccc_d_.s17)
(mri)



21/03/2017 11:40:16




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011