Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas




Jakarta - Transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh DJA dalam rangka mewujudkan organisasi modern (Kemenkeu Terpercaya) perlu dinilai secara objektif. Salah satu penilaian tersebut adalah dengan mengikuti kompetisi wilayah bebas korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) tahun 2017. Penilaian kegiatan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hampir sepanjang tahun 2017. Dalam hal ini, Direktorat Penyusunan APBN ditunjuk sebagai perwakilan Direktorat Penyusunan APBN.


Komitmen perwujudan WBK/WBM tersebut dilakukan pada pertemuan dengan segenap pejabat/pegawai Direktorat Penyusunan APBN. Beberapa hal yang akan dilakukan penilaian yaitu (1) Indikator utama (bobot 60 persen) yang terdiri dari penandantanganan dokumen pakta integritas, LHKPN, akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, kode etik, sistem perlindungan pelapor, program pengendalian gratifikasi, kebijakan penanganan benturan kepentingan, program inisiatif korupsi, kebijakan pembinaan purna tugaas, pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK, serta (2) Indikator operasional (40 %) yakni terkait karier dan sumber daya manusia.

“Secara output, DJA telah mendapatkan penghargaan secara nasional maupun internasional dalam mensukseskan event nasional seperti sosialisasi APBN maupun event internasional seperti PEMNA, OBI, maupun ADBI. Namun yang perlu diingat, kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misalnya kegiatan sosialisasi APBN, (dengan alokasi pagu tetap) yang perlu ditambah adalah volume kunjungan dengan mengurangi jumlah panitia/narasumber. Hal ini untuk memperbesar outcome” tutur Kunta W.D. Nugraha, Direktur Penyusunan APBN dalam arahan internal perwakilan DJA dalam WBK/WBM tanggal 20 Maret 2017 di Aula DJA Gedung Soetikno Slamet lantai 20.


Dalam acara tersebut, dilakukan juga penandatangan kontrak manajemen risiko dan Kick off simulasi Postur APBN menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dua pilar manajemen risiko dan inovasi merupakan pilar-pilar yang harus didengungkan guna mewujudkan organisasi modern. (papbn)


20/03/2017 16:22:59




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011