Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan





Jakarta - Sinergi antara Pemerintah dengan stakeholder dibutuhkan dalam menyukseskan program yang dijalankan. Salah satu program yang sangat vital bagi masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan bersama antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Dalam rangka keberhasilan program JKN, diperlukan diseminasi informasi pelaksanaan program. Salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). FGD diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan dibuka oleh Direktur Jenderal Anggaran, FGD kali ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta, hari Kamis, 9 Maret 2017. Tema yang diangkat kali ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Terdapat ratusan peserta pada kegiatan ini. Peserta berasal dari Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) seluruh Indonesia.


Empat orang menjadi pembicara pada acara kali ini, dan Kepala Subdirektorat Harmonisasi PeraturanJaminan Sosial Direktorat HPP, Jani Arjanto, bertindak sebagai moderator. Pembicara pertama adalah Direktur HPP Ditjen Anggaran, Made Arya Wijaya. Materi yang disampaikan adalah Konsepsi Dasar Program JKN bagi PPNPN pada Satker BLU.

Pembicara selanjutnya adalahHerman Hidayat dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, yang menyampaikan materi terkait peran Ditjen Perbendaharaan dalam teknis pembayaran iuran JKN PPNPN.Kasubdit Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Ditjen Perbendaharaan, Bayu Andy Prasetya menjadi pembicara berikutnya. Bayu menyampaikan materi terkait tugas fungsi serta regulasi BLU dalam kaitannya dengan tanggung jawab keuangan atas pengelolaan JKN bagi PPNPN.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari. Andayani menyampaikan materi terkait teknis keikutsertaan PPNPN pada Satker BLU. Selain itu, juga disampaikan olehnya informasi terbaru terkait kebijakan-kebijakan penyelenggaraan JKN.Diantaranya adalah diterapkannya Program JKN-KIS secara keseluruhan dan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk WNA yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia mulai Januari 2019. Andayani juga mengungkapkan akan diselenggarakannya program JKN bagi mahasiswa dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan FGD ini, Satker-satker BLU mendapat informasi yang lebih baik tentang bagaimana pengelolaan Program JKN bagi PPNPN melalui BPJS Kesehatan. Dengan pengelolaan Program JKN pada Satker BLUyang lebih baik, hal ini diharapkan dapat mendukung Program JKN secara keseluruhan dan dapat memberi keuntunganyang lebih kepada penerima manfaat JKN khususnya bagi PPNPN.“Tujuan daripada diskusi hari ini, kami yakin ini akan sangat membantu program pemerintah dan juga membantu Satker BLU supaya betul-betul bertanggung jawab kepada pegawainya, bukan hanya PNS tetapi juga Non-PNS (dalam penerapan Program JKN),” ungkap Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dalam arahannya.(hya)


09/03/2017 19:15:01




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011