PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan





Jakarta - Sinergi antara Pemerintah dengan stakeholder dibutuhkan dalam menyukseskan program yang dijalankan. Salah satu program yang sangat vital bagi masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan bersama antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Dalam rangka keberhasilan program JKN, diperlukan diseminasi informasi pelaksanaan program. Salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). FGD diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan dibuka oleh Direktur Jenderal Anggaran, FGD kali ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta, hari Kamis, 9 Maret 2017. Tema yang diangkat kali ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Terdapat ratusan peserta pada kegiatan ini. Peserta berasal dari Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) seluruh Indonesia.


Empat orang menjadi pembicara pada acara kali ini, dan Kepala Subdirektorat Harmonisasi PeraturanJaminan Sosial Direktorat HPP, Jani Arjanto, bertindak sebagai moderator. Pembicara pertama adalah Direktur HPP Ditjen Anggaran, Made Arya Wijaya. Materi yang disampaikan adalah Konsepsi Dasar Program JKN bagi PPNPN pada Satker BLU.

Pembicara selanjutnya adalahHerman Hidayat dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, yang menyampaikan materi terkait peran Ditjen Perbendaharaan dalam teknis pembayaran iuran JKN PPNPN.Kasubdit Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Ditjen Perbendaharaan, Bayu Andy Prasetya menjadi pembicara berikutnya. Bayu menyampaikan materi terkait tugas fungsi serta regulasi BLU dalam kaitannya dengan tanggung jawab keuangan atas pengelolaan JKN bagi PPNPN.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari. Andayani menyampaikan materi terkait teknis keikutsertaan PPNPN pada Satker BLU. Selain itu, juga disampaikan olehnya informasi terbaru terkait kebijakan-kebijakan penyelenggaraan JKN.Diantaranya adalah diterapkannya Program JKN-KIS secara keseluruhan dan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk WNA yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia mulai Januari 2019. Andayani juga mengungkapkan akan diselenggarakannya program JKN bagi mahasiswa dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan FGD ini, Satker-satker BLU mendapat informasi yang lebih baik tentang bagaimana pengelolaan Program JKN bagi PPNPN melalui BPJS Kesehatan. Dengan pengelolaan Program JKN pada Satker BLUyang lebih baik, hal ini diharapkan dapat mendukung Program JKN secara keseluruhan dan dapat memberi keuntunganyang lebih kepada penerima manfaat JKN khususnya bagi PPNPN.“Tujuan daripada diskusi hari ini, kami yakin ini akan sangat membantu program pemerintah dan juga membantu Satker BLU supaya betul-betul bertanggung jawab kepada pegawainya, bukan hanya PNS tetapi juga Non-PNS (dalam penerapan Program JKN),” ungkap Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dalam arahannya.(hya)


09/03/2017 19:15:01




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011