PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017




Jakarta - RUU APBN tahun 2017 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna pada tanggal 26 Oktober 2016. Berdasarkan persetujuan tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN tahun 2017.

Dalam penyusunan APBN 2017 telah disepakati 7 Asumsi Dasa rEkonomi Makro yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar AmerikaSerikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen per tahun; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar US$45 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 815 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan APBN tahun 2017, selain memperhatikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro juga dilandasi dengan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun ini mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sesuai dengan hasil kesepakatan target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajak sebesar Rp1.498,9triliun; (2) PNBP sebesar Rp250,0 triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun dan belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Dalam APBN 2017 juga disepakati besaran defisit yang masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2 miliar.(papbn)

Klik untuk mengunduh:

Undang-Undang APBN T.A. 2017

Nota Keuangan dan APBN T.A. 2017



05/01/2017 16:30:49




Liputan


Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern



Analisa Anggaran Menuju Research Based Policy



Pemna V : Alokasi Anggaran yang Efektif untuk Sektor Pendidikan



Batas Akhir Revisi Anggaran Penyelesaian Kegiatan yang Ditunda Tahun Anggaran 2016



Semarak Gerakan Literasi APBN di Bulan April 2017



Sosialisasi Dan Worskshop Manajemen Risiko Di Lingkungan DJA Tahun 2017



Change Words, Change World



Kebijakan Pensiun Yang Lebih Baik Untuk PNS



Memperkaya Khasanah Transparansi APBN dalam Open Budget Survey 2017



Menjaga Kesinambungan Fiskal Dan Pembangunan Nasional



Bedah Buku Parenthink Karya Mona Ratuliu



Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011