Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017




Jakarta - RUU APBN tahun 2017 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna pada tanggal 26 Oktober 2016. Berdasarkan persetujuan tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN tahun 2017.

Dalam penyusunan APBN 2017 telah disepakati 7 Asumsi Dasa rEkonomi Makro yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar AmerikaSerikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen per tahun; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar US$45 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 815 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan APBN tahun 2017, selain memperhatikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro juga dilandasi dengan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun ini mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sesuai dengan hasil kesepakatan target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajak sebesar Rp1.498,9triliun; (2) PNBP sebesar Rp250,0 triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun dan belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Dalam APBN 2017 juga disepakati besaran defisit yang masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2 miliar.(papbn)

Klik untuk mengunduh:

Undang-Undang APBN T.A. 2017

Nota Keuangan dan APBN T.A. 2017



05/01/2017 16:30:49




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011