PMK No 206 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat di-unduh di sini




Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017




Jakarta - RUU APBN tahun 2017 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna pada tanggal 26 Oktober 2016. Berdasarkan persetujuan tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN tahun 2017.

Dalam penyusunan APBN 2017 telah disepakati 7 Asumsi Dasa rEkonomi Makro yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar AmerikaSerikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen per tahun; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar US$45 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 815 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan APBN tahun 2017, selain memperhatikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro juga dilandasi dengan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun ini mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sesuai dengan hasil kesepakatan target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajak sebesar Rp1.498,9triliun; (2) PNBP sebesar Rp250,0 triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun dan belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Dalam APBN 2017 juga disepakati besaran defisit yang masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2 miliar.(papbn)

Klik untuk mengunduh:

Undang-Undang APBN T.A. 2017

Nota Keuangan dan APBN T.A. 2017



05/01/2017 16:30:49




Liputan


KUNJUNGAN MAHASISWA UMM - PERAN PEMERINTAH HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



OPTIMALISASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN K/L



PENERIMAAN NEGARA TEMBUS 102%



FGD PENGELOLAAN PNBP PASCA PENETAPAN UU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP



Seminar Hasil Public Expenditure Review (PER) Tahap III Bidang Pendidikan



Health Sector Public Expenditure Review (PER) Tahap III



Knowledge Transfer APBN dengan Guru Ekonomi SMA/MA se kota Palembang



Lokakarya Perencanaan Anggaran



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



DJA Berpartisipasi dalam "The 2018 PEMNA B-CoP Meeting" di Thailand



APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Implementasi Single Source Database PNBP



Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011