Pengumuman : Implementasi Aplikasi SAKTI Web dalam proses Revisi DIPA TA 2020 dapat di-unduh di sini




Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016





Jakarta - RUU APBN tahun 2016 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna pada tanggal 30 Oktober 2015. Berdasarkan persetujuan tersebut telah diterbitkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2016.

Dalam penyusunan APBN 2016 telah disepakati 7 Asumsi Dasar Ekonomi Makro yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; ( 2) Inflasi sebesar 4,7 persen; (3) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen ,( 4) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.900 per dolar Amerika Serikat; (5) harga minyak mentah Indonesia sebesar 50 per dolar Amerika Serikat; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

RPenyusunan APBN tahun 2016 selain memperhatikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro juga dilandasi dengan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun ini mengusung tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Dengan beberapa strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut. Sesuai dengan hasil kesepakatan target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun yang terdiri atas; (1) pajak sebesar Rp1.360,2 triliun; ( 2) kepabeanan dan cukai sebesar Rp186,5 triliun;(3) PNBP sebesar Rp273,8 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp2,0 triliun. Pada sisi belanja negara disepakati sebesar Rp2.095,7 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp784,1 triliun dan belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp541,4 triliun. Sedangkan untuk dana transfer ke daerah dan dana desa terdiri atas (1) dana perimbangan sebesar Rp700,4 triliun; (2) Dana Insentif Daerah sebesar Rp5,0 triliun; (3) dana otonomi khusus sebesar Rp17,2 triliun; (4) dana keistimewaan DIY sebesar Rp0,5 triliun dan dana desa sebesar Rp47,0 triliun.

Dalam APBN 2016 juga disepakati besaran defisit yang masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15% terhadapProduk Domestic Bruto (PDB). Pembiayaan atas defisit tersebut diperoleh dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp272.8 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 miliar.

SELENGKAPNYA

klik untuk mengunduh Buku I - Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2016

klik untuk mengunduh Buku II - Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2016


14/01/2016 10:37:52




Liputan


SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN APLIKASI WISE



MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI DALAM RANGKA PENYEGARAN DAN PENGOTIMALAN SDM DJA



FGD UJI PUBLIK RPP TENTANG PENGELOLAAN PNBP DAN RPP TENTANG PENETAPAN TARIF PNBP



KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAS: KEBIJAKAN APBN 2020



REDESAIN PENGANGGARAN, LANGKAH AWAL PERBAIKAN PERENCANAAN ANGGARAN



LANGKAH PEMERINTAH HADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



PENANDATANGANAN KK, PIAGAM RISIKO, DAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TA 2020



PEREKONOMIAN INDONESIA YANG POSITIF DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL



DIT. ABID EKONTIM RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



MENGENAL ANALIS ANGGARAN



PAJAK DAN BUKAN PAJAK: SERUPA TAPI TAK SAMA



LAPORAN SEMESTER PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2019



PENYERAHAN DIPA TA 2020



IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011