UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dapat di-unduh di sini




Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi




JAKARTA - Hari ini (30/9) di Dhanapala dilangsungkan sosialisasi Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015. Acara ini adalah tindak lanjut dari Sidang Paripurna DPR RI kemarin (29/9) yang telah menyepakati dan mengesahkan RUU APBN 2015 menjadi UU APBN 2015. Atas kesepakatan tersebut setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diharuskan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara (RKA-K/L) tahun 2015. Sebanyak 395 peserta mewakili 86 K/L mengikuti sosialisasi yang dipandu oleh Dwi Pudjiastuti Handayani, Direktur Aggaran III Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. "Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dalam rangka penyusunan Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat", ungkap Dwi Pudjiastuti Handayani .

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Penyusunan APBN, dalam pengantar sosialisasi menyampaikan paparan terkait pokok-pokok yang mendasari penyusunan UU APBN 2015 antara lain. Pertama, Asumsi dasar ekonomi makro yang mengalami perubahan dari usulan awal RAPBN 2015 (tingkat pertumbuhan ekonomi dari 5,6% menjadi 5,8%), tingkat bunga SPN 3 bulan turun (dari 6,2% menjadi 6,0%), dan lifting minyak bumi meningkat (dari 845 rbph menjadi 900 rbph). Kedua, Kenaikan pendapatan negara menjadi Rp1.793,6 T (naik Rp31,3 T dari RAPBN 2015). Ketiga, Kenaikan belanja negara menjadi Rp2.039,5 T (naik Rp19,6 T dari RAPBN 2015), Keempat, Kenaikan belanja kementerian negara/lembaga menjadi Rp647,3 T (naik Rp46,7 T dari RAPBN 2015). Kelima, Defisit anggaran disepakati menjadi 2,21% terhadap PDB (lebih rendah dari defisit RAPBN 2015 sebesar 2,32% terhadap PDB). Kesepakatan tersebut telah mengakomodasi berbagai masukan, pandangan, pendapat, dan saran-saran berbagai fraksi dan komisi dalam DPR. Disamping itu, juga mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal (termasuk perkiraan realisasi APBN-P 2014).

Selanjutnya, disampaikan arahan kebijakan fiskal 2015 berupa penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada optimalisasi pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN, dan pengendalian utang.

Pada acara dimaksud juga disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L yang akan dimulai pada hari Rabu (1/10). K/L harus mencermati dokumen apa saja yang harus disiapkan dan disampaikan ke Ditjen Anggaran berikut kelengkapan administrasinya. Demikian pula, solusi atas kondisi yang dihadapi K/L tatkala RKA-K/L 2015 ternyata belum mendapat persetujuan komisi DPR terkait. Dalam sesi tanya jawab, para perwakilan K/L menyampaikan beberapa pertanyaan yang kerap ditemui dalam penyelesaian penyusunan RKA-K/L.

Terakhir, Dwi Pudjiastuti Handayani menyampaikan bahwa RKA-K/L 2015 yang disusun berdasarkan alokasi anggaran TA 2015 dan telah disetujui komisi terkait di DPR disampaikan kepada Ditjen Anggaran dilengkapi dengan data pendukung selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2014. Arsip Data Komputer (ADK) dan hardcopy RKA-K/L 2015 disampaikan melalui Pusat Layanan DJA. Adapun jadwal penelaahan RKA-K/L 2015 akan dimulai dari tanggal 1 Oktober hingga 8 Oktober 2014 sehingga direncanakan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 dapat disampaikan ke Presiden pada tanggal 13 Oktober 2014.

Selesai pertemuan tersebut, Ditjen Anggaran menyampaikan kepada perwakilan K/L surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 hal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2015. Alokasi anggaran yang termuat dalam surat Menteri Keuangan tersebut bersifat baseline budget. Artinya, hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta tingkat output (service delivery) yang sama dengan tahun anggaran 2014. Disamping itu, juga tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Alokasi dimaksud diharapkan dapatmemberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform yang direncanakan (SMS).

SELENGKAPNYA :

klik di sini untuk mengunduh tayangan sosialisasi



30/09/2014 18:18:34




Liputan


IBF : MERANCANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PELABUHAN



Budget Goes To Campus : Medan



PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI JFAA KL



Focus Group Discussion : Pasar Uang dan Pasar Modal



FINAL OLIMPIADE APBN



BIMTEK BA BUN 2019 - EVALUASI KINERJA ANGGARAN KL



MONEV ON-SITE TAHUN 2019



BIMBINGAN TEKNIS PMK 2019 - LOMBOK



BIMBINGAN TEKNIS BA BUN 2019



PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAP FINAL REGIONAL



JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM RAPBN 2020



PEMANDANGAN UMUM RUU APBN TA 2020 BESERTA NOTA KEUANGAN



SINERGI TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RUU APBN 2020



WORKSHOP PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 Whatsapp: +628118300931 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011