Kamis, 18 Desember 2014




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : hendry - email : ndry_ar.. @***


Tanya :

mohon informasi, apakah KPA harus sekjen.eselon I, kalau iya apa dasar hukum yang dipakai, begitupun sebaliknya. Hal ini terkait dengan rencana revisi DIPA, surat siapa yang dipakai, eselon I kah atau KPA?



Jawab :

sesuai dengan PMK revisi adalah eselon I.





dari : ibnu kusbiantoro - email : ibnukoe.. @***


Tanya :

Apakah PMK tentang aturan revisi DIPA TA. 2011 sudah terbit?



Jawab :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 bisa dilihat di menu Peraturan website ini.





dari : yarnanto - email : yarnant.. @***


Tanya :

saya sudah instal aplikasi TRPNBP ver 3.0, setelah mau merubah kok ada pesan data tanpa kode referensi tidak dapat dirubah, untuk memasukkan kode referensi darimana?



Jawab :

Perekaman untuk aplikasi TRPNBP ver 3 tidak dilakukan secara menual lagi, melainkan harus menggunakan referensi tarif. Silahkan lihat pedoman penggunaan aplikasi dimaksud.





dari : ADLY.PAPUA BARAT - email : ad.budj.. @***


Tanya :

apa bedanya akun 524111 dan 524119 dalam realisasi pembayaran dan disangkutpautkan dengan aturan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER.21.PB.2008 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP



Jawab :

Penggunaan akun dan penjelasannya dapat dilihat pada PMK Nomor 91/PMK.06/2007. Silahkan download PMK dimaksud pada menu Download-Peraturan website ini. Terkait teknis pelaksanaan pembayaran, silahkan hubungi Ditjen Perbendaharaan (Kanwil atau KPPN setempat)





dari : Iman Sulaeman - email : imansul.. @***


Tanya :

knp gaji baru kl di restor ke aplikasi RKAKL gajinya masih gaji lama tidak berubah?



Jawab :

Untuk perhitungan gaji, dilakukan dari menu Belanja Pegawai-Hitung gaji per Satker yang akan menghitung Belanja Pegawai secara otomatis untuk Satker saudara.





dari : saifuddin Kanwil Kementrian Agama Aceh - email : saifudd.. @***


Tanya :

pak dalam peraturan dipa departemen agama untuk provinsi bisa dibuat satu nomor dipa untuk banyak satker di bawahnya, tapi pada dipa tahun lalu di buat satu satker satu dipa. bagaimana caranya untuk tahun 2011 dipa kami bisa dibuat satu dipa untuk seluruh satker di kanwil kementrian agam aceh. trims



Jawab :

Kewenangan DJA hanya sampai pada Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) yang dibuat per Lokasi dan Unit Eselon I. Selanjutnya untuk pengelolaan DIPA, merupakan kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Silahkan hubungi Kanwil DJPb setempat atau DJPb melalui menu Link website ini.





dari : Martha W - email : santha_.. @***


Tanya :

Apakah ada flowchart dari aplikasi TPRPNBP? mohon untuk dikirimkan ke email saya. Terima kasih.



Jawab :

Untuk perencanaan 2011 digunakan aplikasi TRPNBP 2011. File akan dikirimkan ke e-mail Saudara.





dari : Radhietya Hadikusuma - email : radhiet.. @***


Tanya :

Selamat pagi, Kami inginbertanya berapakah besaran dan komponen2 biaya perjalanan dinas utk pns eselon 2 dan 3 dari Jakarta Ke Bandung



Jawab :

Satuan biaya perjalanan dinas untuk TA 2010 dapat dilihat di PMK No.01/PM.02/2010 tentang Standar Biaya Umum TA 2010





dari : fik - email : aqil.ji.. @***


Tanya :

bagaimana cara me_RESTORE data SAKPA 2009 ke dalam SAKPA 2010. Mhn infonya



Jawab :

Aplikasi SAKPA merupakan kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Silahkan hubungi DJPb melalui menu Link website ini.





dari : nur roffah - email : aisy200.. @***


Tanya :

di aplikasi spm 2010 ada isian kontraktual dan ada option untuk cetak resume kontrak, tapi kenapa tidak bisa di cetak ya? apakah sudah ada update terbaru? mohon bantuannya.



Jawab :

Aplikasi SPM merupakan kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Silahkan hubungi DJPb melalui menu Link website ini.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 43 dari 142 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014



Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2015



Nota Keuangan dan APBN tahun 2015



Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015



Perumusan Output Dan Outcome Untuk Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja



Setoran PNBP Lebih Mudah dan Cepat via SIMPONI



Nota Keuangan dan APBNP 2014



Personality Seorang Pemimpin



Survey Kesehatan Organisasi Kemenkeu 2014



Budget In Brief APBN 2015



Undang-Undang APBN TA 2015



Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri



Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN



APBN Masuk Kampus



Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011