Kamis, 24 April 2014

Kementerian Keuangan Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP Secara Online




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : Imam S. - email : 3refox@.. @***


Tanya :

Asalamualaikum wr. Wb. Saya menanyakan berkaitan dengan revisi Rkakl yang ada beberapa hal yang belum saya pahami : 1. Kalau ada revisi yaitu pada komponen rkakl yg semula direncanakan pada thn ini krn alasan tertentu tdk dilaksanakan shg anggarannya dialihkan.diganti dg komponen baru, apakah bisa? 2. Penambahan akun baru yg tdk pernah ada.belum dipergunakan dalam rkakl apakah revisinya termasuk pok saja atau harus ke kanwil perbendaharaan? 3. Bagaimana prosedurnya utk revisi saldo awal, krn kami pernah mengajukan revisi bbrpa bln lalu sesuai dh batas wktu yg diberikan tp blm ada balasannya, apa kami hrs usulkan ulang? Mohon pencerahannya. 4. Berkaitan dg pertanyaan no.1 klo ada pd level komponen, misalnya kita ganti nama komponennya dg pagu yg sama apakah cukup dg revisi pok saja? Terima kasih sebelumnya.



Jawab :

Berdasarkan PMK No.32/PMK.02/2013 :
1. Dalam hal pagu anggaran tetap, revisi komponen dalam satu output cukup dilakukan revisi POK yang merupakan kewenangan KPA (pergeseran dlm 1 keg, 1 output atau 1 satker : pasal 46 ayat 1).
2. Bila masih dalam satu jenis belanja, cukup revisi POK (pasal 46 ayat 1). Bila revisi antar jenis belanja, harus melakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb (pasal 46 ayat 2(a)).
3. Terkait revisi saldo awal, silahkan konsultasikan dengan Kanwil DJPb atau KPPN di wilayah kerja Sdr.
4. Sama dengan jawaban No. 1





dari : Riky - email : riky_im.. @***


Tanya :

Selamat Pagi bapak.Ibu. Disatker kami telah mencairkan dana sebesar Rp. 18.000.000,. dengan menggunakan akun 532114 errorBelanja modal sewaerror, tetapi terdapat kesalahan akun tersebut, seharusnya akun yang dipakai adalah 522141 errorBelanja Sewa Lainnyaerror. Mohon Bantuannya untuk merevisi akun 532114 ke 522141. Mohon petunjuk dan kerjasamanya. Terima Kasih.



Jawab :

Berdasarkan PMK No.32/PMK.02/2013, revisi antar jenis belanja (dari 53 menjadi 52), harus melakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb (pasal 42 ayat 4(a)).





dari : Mohamad Taufik Lamato - email : taufikl.. @***


Tanya :

Apakah biaya penyelenggaraan pelantikan dan sertijab Pejabat Struktural pada suatu instansi Pemerintah dapat dianggarkan dalam APBN. Apabila memang hal ini dapat dilaksanakan dalam APBN, mohon penjelasannya. Terima Kasih.



Jawab :

Hal dimaksud bisa dilaksanakan. Dalam PMK 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan dikategorikan sebagai pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor dan dimasukkan ke dalam Komponen 002 (operasional kantor, pemeliharaan, dan perjalanan dinas)





dari : suwirman - email : wirosab.. @***


Tanya :

Apakah revisi DIPA untuk pembayaran gaji fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatera Barat sudah ok?



Jawab :

Di mana proses revisi dilakukan (DJA atau Kanwil DJPB)? Selesainya proses revisi ditandai dengan dikirimnya Surat Pengesahan revisi yang dikeluarkan di tempat proses revisi dilakukan (DJA, KP DJPB atau Kanwil DJPB). Bila revisi dilakukan di DJA, konfirmasi surat pengesahan terkait, silahkan hubungi Direktorat mitra kerja unit Sdr. di DJA atau hubungi Pusat Layanan DJA 021-34832511. ADK revisi langsung diupload ke aplikasi RKAKL DIPA online setelah proses revisi selesai.





dari : La Ode Abudan Diito errorMIN Wakuru Kab. Munaerror - email : minwaku.. @***


Tanya :

Kami mengalami masalah dalam proses transfer ADK Pagu Revisi ke dalam Aplikasi SPM13, muncul tulisan seperti ini : errorD_OUTPUT, D_ITEM, D_PDPT tidak ditemukan, proses tidak dapat dilanjutkan karena BARCODE beda dengan ADKerror mohon solusi .......... !!! Thankerrors before ......... !!!



Jawab :

Terkait pertanyaan dan masalah aplikasi SPM, silahkan hubungi helpdesk aplikasi DSP Ditjen Perbendaharaan pada nomor (021)3449230





dari : Imam Syafii - email : 3refox@.. @***


Tanya :

Assalamuerroralaikum. Saya mengajukan pertanyaan terkait dengan rkakl, yaitu : 1error apakah revisi penambahan volume output termasuk revisi pok tanpa merubah pagu output? 2error setiap melakukan revisi pok kode DS selalu berubah, apakah d monitoring DS tdk muncul riwayat perubahan2 kode DSnya? 3error apakah riwayat.histori revisi hanya muncul jika revisi selain pok? 4error pada waktu restore apa hanya pilihan history dipilih.dicentang ? Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya, mohon maaf kalau teralu byk pertanyaannya.



Jawab :

1. Penambahan volume output sudah berada di luar revisi POK. Revisi tsb dilakukan melalui Kanwil Ditjen Perbandaharaan dan harus dibuat revisi DIPA baru.
2. Riwayat perubahan kode DS tidak dibuat historinya.
3. Ya.
4. Apabila hanya akan merestore data history, silahkan centang hanya pada opsi/pilihan Data History saja.





dari : alief romeli - email : alief.r.. @***


Tanya :

saya ingin menginput data u. rkakl 2014 melalui aplikasi rkakl 2013, namun ketika mencoba mengisi volume output TA 2014 kenapa tidak bisa? errorfield u. volume ta 2014 terblok. mohon bantuannya



Jawab :

Pengisian volume output dihitung melalui isian pada level sub output-nya.





dari : Elan - email : ekal280.. @***


Tanya :

bagaiman mendapatkan pasword dan username untuk aplikasi monev



Jawab :

Silahkan kirimkan usulan permintaan username dan password ke helpdesk monev anggaran pada email ekp@anggaran.depkeu.go.id atau konfirmasi melalui telp (021) 34357110 atau 0818-PMK249





dari : Daru Probo Laksono - email : darupro.. @***


Tanya :

Apakah dalam menyusun rkakl 2014 masih menggunakan aplikasi rkakl 2013? Terima kasih



Jawab :

Aplikasi RKAKL DIPA 2014 dapat diunduh pada menu Layanan - Aplikasi - RKAKL website ini. Untuk penyusunan anggaran TA 2014 dapat menggunakan fasilitas impor data dari aplikasi versi 2013 ke 2014.





dari : Muhammad Agus, SH. - email : abuafif.. @***


Tanya :

apakah perhitungan uang lembur pada hari libur masih 200% untuk tahun 2013 sebagaimana yang dulu berlaku sejak thn 2009?



Jawab :

Petunjuk Teknis pembayaran uang lembur tetap mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No.41/PB/2009. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya uang lembur pada hari kerja (pasal 3 ayat 3). Untuk ketentuan teknis pelaksanaan pembayaran, silahkan hubungi KPPN wilayah kerja Sdr.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 3 dari 142 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya



Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya



Tim Baru Untuk Kinerja Lebih Baik



Mudahnya Pembayaran/Penyetoran PNBP secara Elektronik



Pembekalan Aplikasi Modul Custom Web (Revisi Anggaran)



Lebih Mudah, Murah dan Cepat



Hal-Hal Yang Baru dalam Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014



Sederhana Tapi Akuntabel



Sistem Baru Yang Memberikan Harapan Baru



Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2014



Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara



Momentum Perubahan untuk Mewujudkan Penganggaran yang Efisien



Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014



Tambahan/Perubahan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011