Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : Muis - email : muisman.. @***


Tanya :

1. DIPA satker saya ada 2 sehingga tahun 2012 ada penambahan satker yg sebelumnya masih 1, tapi kode satker yg baru tidak muncul no SP DIPA, gimana caranya munculkan no SP DIPA tsb? 2. Data KPA yg ada di halaman 1.A DIPA tidak sesuai dengan SK pengelola keuangan sehingga KPPN minta untuk Revisi data KPA namun setelah saya lakukan revisi tidak muncul data revisi, gimana caranya revisi data KPA?



Jawab :

Terkait permasalahan aplikasi untuk modul DIPA, silahkan hubungi helpdesk aplikasi DSP - Ditjen Perbendaharaan yang ada di menu "Keluar" (submenu "Informasi") di aplikasi RKAKL DIPA.





dari : Ruzhella - email : ruzhell.. @***


Tanya :

Bagaimana dengan biaya transport peserta rapat diluar kantor..? errorsaya lihat tidak ada di satuan biaya baik yang ada di aplikasi RKA.KL 2012 maupun di PMK no. 84.2011error



Jawab :

Untuk rapat dalam kota, dapat diberikan uang transport kegiatan dalam kota (lamp. II PMK 84). Sedangkan untuk rapat di luar kota, perhitungan biaya transport berdasarkan metode at cost.





dari : Muhammad Ikhsan - email : sahabat.. @***


Tanya :

salam tolong dikirimkan data RKAKLDIPA2012 Satker error340405error Dinas Kesehatan kab. Polewali Mandar via email : sahabatpolewali@yahoo.co.id atas kerjasamanya kami ucapka terima kasih



Jawab :

Terkait permintaan data RKAKL-DIPA, dilakukan dari aplikasi RKA-KL DIPA online. Untuk permintaan user name dan password, silahkan lihat prosedur pada running text di atas. Lalu, lakukan konfirmasi ke nomor kontak helpdesk di atas.





dari : arpan - email : zbq.ifa.. @***


Tanya :

pak gimana cara menambahkan catatan hal IV.dipa aplikasi rkakl 2012



Jawab :

Terkait permasalahan aplikasi untuk modul DIPA, silahkan hubungi helpdesk aplikasi DSP - Ditjen Perbendaharaan yang ada di menu "Keluar" (submenu "Informasi") di aplikasi RKAKL DIPA





dari : Akhmad Fadholi - email : akhmad... @***


Tanya :

selamat malam,,, kemarin saya berkonsultasi ke KPPN perihal MAK di POK apakah ada yg harus saya revisi, kemuadian dari pihak KPPN memberi tahu bahwa beberapa sepertinya harus di revisi dan saya disuruh konsultasi ke Kanwil DJA dulu. Tetapi dari DJA memberutahukan harusnya KPPN yang memberi keputusan ketika ada indikasi MAK yang titak cocok. lalu saya harus ke mana?



Jawab :

Harap dijelaskan, akun dalam detil kegiatan apa yang diindikasi tidak cocok sehingga harus direvisi.





dari : semuel sing - email : kpusikk.. @***


Tanya :

siang pak, mau tanya, kami mau melakukan revisi penambahan akun 521219 pada satu kegiatan, apa bisa d revisi skrg atau tunggu aturan revisi 2012 dulu??



Jawab :

Revisi dapat dilakukan saat ini dengan mengacu pada PMK revisi terakhir, yaitu PMK No. 49/PMK.02/2011





dari : Hidayat - email : sakunta.. @***


Tanya :

Assalamuerroralaikum. Pak...Di dalam DIPA Satker Kami Tidak ada MAK :511122 errortunjangan anakerror bagaimana mekanisme cara mengusulkan Revisi DIPA tersebut? Terima kasih, Wassalam.



Jawab :

Lakukan revisi POK dengan melakukan pergeseran dari akun Belanja Pegawai Transito. Bila tidak ada, dapat menggunakan akun 51 (belanja pegawai) yang lain. Prosedur revisi POK dapat dilihat di PMK Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 di menu Peraturan website ini.





dari : Law - email : harlila.. @***


Tanya :

apa yang dimaksud koordinasi teknis pelaksanaan anggaran



Jawab :

Harap didetilkan kembali pertanyaan Sdr (koordinasi teknis pelaksanaan anggaran dalam hal apa, atau dikutip dari peraturan mana)





dari : ardiansyah - email : arai82@.. @***


Tanya :

Salam kenal... Saya mencari data 5 tahun terakhir tentang anggaran dan atau realisasi penggunaannya dalam skala propinsi untuk masing.masing dinas kebudayaan dan pariwisata di 33 propinsi



Jawab :

Data pagu anggaran per satker dapat dilihat di Lampiran IV Perpres/Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Silahkan download Perpres/Keppres dimaksud pada menu Peraturan website ini. Adapun data realisasi anggaran merupakan kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Silahkan hubungi DJPBN melalui menu Tautan/Link website ini.





dari : Kristian Toni - email : pnbp_un.. @***


Tanya :

Mau nanya tentang aplikasi TPRPNBP 3.1, bagaimana cara mengaupdate daftar tarif BLU...terimakasih sebelumnya...



Jawab :

Silahkan buat data tarif satker Sdr dalam format seperti yang ada di menu : Pusat Layanan - Aplikasi - PNBP (item no. 5) website ini. Kirimkan format dimaksud ke alamat email helpdesk aplikasi TRPNBP : loginpnbp@gmail.com




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 27 dari 146 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011