PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@kemenkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : g - email : s@yahoo.. @***


Tanya :

s



Jawab :






dari : ss - email : s@yahoo.. @***


Tanya :




Jawab :






dari : g - email : s@yahoo.. @***


Tanya :

s



Jawab :






dari : adi - email : rholaz_.. @***


Tanya :

pak tolong donk PPD (perusahaan pengangkutan djakarta) Segera digaji kasihan anak istri mereka !!!!!!!!!!!!!



Jawab :

Terima kasih atas masukannya !





dari : Edy Pamungkas - email : anas_01.. @***


Tanya :

Kewenangan untuk melakukan revisi RKAKL ada pada siapa,dan apabila ada pemblokiran dana pada DIPA yang dicetak oleh Kanwil DJPBN, kewenangan siapa untuk mencairkan dan mohon diberikan aturan tertulisnya



Jawab :

Peraturan-peraturan terkait tugas pokok dan fungsi DJAPK tersebut akan segera ditampilkan dalam website kami. Terima kasih





dari : Amalia Purwita Sandi - email : leeyama.. @***


Tanya :

Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi dengan judul Peranan Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia : Analisis Data Panel tahun 1983-2003.Saya membutuhkan data investasi untuk pendidikan dan kesehatan yang tercantum dalam APBD setiap propinsi selama tahun tersebut. Saya dapat menghubungi bagian mana untuk mendapatkan data tersebut. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih..



Jawab :






dari : Susanto - email : s2t-3@y.. @***


Tanya :

Mohon realisai terhadap Kebijakan Perbaikan pendapatan Aparatur Negara yang telah disepakati dalam APBN 2006, khususnya bagi pemberian tunjangan jabatan umum kepada PNS gol I.II.III dan IV yang tidak menjabat, karena DIY jabatan umum bagi staf sudah diatur dengan Peraturan Gubernur No 50/2005, sehubungan dengan hal itu sesuai aturan berlaku mohon segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya.



Jawab :

silakan menghubungi www.perbendaharaan.go.id





dari : Susanto - email : s2t-3@y.. @***


Tanya :

Mohon realisai terhadap Kebijakan Perbaikan pendapatan Aparatur Negara yang telah disepakati dalam APBN 2006, khususnya bagi pemberian tunjangan jabatan umum kepada PNS gol I.II.III dan IV yang tidak menjabat, karena DIY jabatan umum bagi staf sudah diatur dengan Peraturan Gubernur No 50/2005, sehubungan dengan hal itu sesuai aturan berlaku mohon segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya.



Jawab :

Saudara dapat menghubungi Ditjen Perbendaharaan atau website www.perbendaharaan.go.id





dari : sewaka - email : sewaka5.. @***


Tanya :

Ass.Wrbb. Saya ingin memberikan acuan kepada teman peneliti ttg PMK no.84/PMK.02/2005 melalui jaringan intra kantor kami, apabila Bpk/Ibu dapat membantu saya ttg hal tersebut dengan mengirimkan lewat mail saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wass. sewaka



Jawab :

Maaf, untuk saat ini belum bisa kami kirimkan. Mohon pengertiannya, terima kasih





dari : robert - email : roberth.. @***


Tanya :

berdasarkan Keppres no 80 tahun 2003 bab II paragraf ke II pasal 10 ,mengenai Larangan yang duduk sebagai panitia pengadaan: 1. pengguna barang /jasa dan bendaharawan dst -siapakah yang dimaksud bendahawaran disini. -adakah dasar hukum penunjukannya



Jawab :

Anda dapat melihatnya di www.perbendaharaan.go.id Terima kasih




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 140 dari 146 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011