Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : Supena Friyatno - email : supena0.. @***


Tanya :

1. Bagaimana realisasi pembayaran uang makan PNS, apakah masuk di gaji atau LS. Kalau di Gaji bagaimana dengan jika sedang perjalanan 2. Apakah satuan umum/khusus itu keharusan atau patokan batas maksimum



Jawab :

Terkait dengan pelaksanaan anggaran, silahkan menghubungi www.perbendaharaan.go.id. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. terima kasih.





dari : supriadi - email : abunk-c.. @***


Tanya :

mohon diupload program rka-kl06, karna komputer saya yg lama kena virus brontok dan yg baru blm ada program rka-kl06 nya. makasih



Jawab :

Untuk lebih jelas terhadap permasalahannya , silahkan menghubungi sdr. Irwan dinomor 34357619. terima kasih.





dari : Irvan Kuswardana, ST - email : irvan-k.. @***


Tanya :

Kalau Undangudang tentang APBN Tahun 2007 Nomor berapa ya dan kapan tanggal disahkannya Terima kasih



Jawab :

Undang-Undang APBN Tahun 2007 adalah Nomor 18 Tahun 2006, tanggal 15 November 2006. Terima Kasih.





dari : Reini - email : reinifs.. @***


Tanya :

Dari manakah saya dapat memperoleh info tentang fiscal capacity kota-kota di Indonesia



Jawab :

Jika yang dimaksudkan adalah peta kapasitas dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2005. Untuk lebih jelasnya silahkan membuka pembiayaan dan informasi keuangan daerah pada content kegiatan kami website ini.





dari : Adrianto Soedardi - email : adri@ft.. @***


Tanya :

Mohon kami dikirimi Juklis PMK96/PMK.02/2006 tentang standar biaya tahun anggaran 2007, terima kasih



Jawab :

Standar Biaya TA 2007, dapat didownload pada content peraturan website ini. Terima kasih.





dari : Chana - email : mybox-c.. @***


Tanya :

bagaimana caranya bisa di lihat neraca anggaran dari tahun 1996 s/d 2004 terimakasih bantuannya.



Jawab :






dari : yolanda - email : yees_sm.. @***


Tanya :

saya ingin mengetahui data pokok mengenai APBN 2007 yang baru saja disahkan.tapi saya cari di situs ini tidak saya temukan.mohon segera ditanggapi.terima kasih.



Jawab :






dari : Abdullah Abdul Muthaleb - email : abdulla.. @***


Tanya :

Saya pingin tahu, tentang perkembangan DAU dan DAK untuk Aceh sejak 2001 s.d 2005. mohon bantuannya.



Jawab :

Silahkan anda melihat pada content Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (Data Historis), yang ada pada web ini. Terimakasih.





dari : yolanda - email : yees_sm.. @***


Tanya :

data APBN di mana ya?saya membutuhkannya segera.terimakasih



Jawab :

udah ada tuh.. ;9





dari : LUCKY M HATTA - email : GUE@MAI.. @***


Tanya :

BERDASARKAN KEPPRES NO.5/2004, DAN KEPPRES NO.47/2006, KAMI SELAKU PNS BIDANG KESEHATAN DI KOTA DEPOK SAMA SEKALI BELUM MENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL. APAKAH SEJAK JANUARI 2004 SUDAH DIREALISASIKAN UTK SELURUH INDONESIA? DAN APAKAH PEMDA HARUS MENGAJUKAN DULU ANGGARAN TSB MELALUI DAU? ATAU BILA DIREALISASIKAN AKAN DIRAPEL SEJAK 2004? TERIMA KASIH.



Jawab :





Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 131 dari 146 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011