Rabu, 3 September 2014




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

saya mau tanya berapa lam batas waktu untuk menelaah DIPA di kanwil DJPBN atopun di DJPBN. terima kasih



Jawab :

Bahwa Kanwil DJPBN merupakan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Depkeu, oleh sebab itu silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan melalui link website ini. terima kasih.





dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

Saya mau tanya bagaimana pengalokasian dari BA untuk APP? Apa ada batas pagunya? trims



Jawab :

Semua penerimaan dan pengeluaran negara ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu UU tentang APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan UU, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Memperhatikan hal tersebut BAPP memiliki pagu. terima kasih.





dari : renata - email : ranata-.. @***


Tanya :

Dimana saya bisa melihat lampiran PP No. 66 tahun 2005. Trims



Jawab :

PP Nomor 66 bisa Saudara lihat pada www.indonesia.go.id semoga bermanfaat. terima kasih.





dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

saya mau tanya bagian anggaran berapa saja yang merupakan APP? trus untuk batas maksimum alokasi BA app itu apakah ada? kalo ada apa dasar hukumnya, di mana diautur itu? terima kasihh!!



Jawab :

APP adalah anggaran yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengelolaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan.
APP terdiri dari :
BA 61 (anggaran untuk cicilan bunga utang dalam negeri dan luar negeri)
BA-62 (anggaran untuk subsidi dan transfer)
BA-69 (anggaran untuk belanja lain-lain)
BA-70 (anggaran untuk dana perimbangan meliputi DBH, DAU dan DAK)
BA-71 (anggaran untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian)
BA-96 (anggaran untuk cicilan pokok utang luar negeri)
BA-97 (anggaran untuk cicilan pokok utang dalam negeri)
BA-98 (anggaran untuk penerusan pinjaman sebagai pinjaman)
BA-99 (anggaran untuk penyertaan modal negara)
BA-101 (anggaran untuk penerusan pinjaman sebagai hibah)
BA-102 (anggaran untuk penerusan hibah)





dari : rhadamanthus - email : kid_sla.. @***


Tanya :

berapa batas waktu penyelesaian penelaahan DIPA untuk semua jenis satker baik di Kanwil Ditjen PBN maupun di kantor pusat DJPB? Diatur dalam peraturan apa? Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIPAnya termasuk jenis DIPA apa?



Jawab :

Silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan melalui link website ini, atau www.perbendaharaan.go.id terima kasih





dari : ramuna - email : bs_kimo.. @***


Tanya :

apa cpns bisa menjadi bendahara, dan adakah peraturan yang mengaturnya ?trima kasih



Jawab :

silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan melalui link website ini. terima kasih.





dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

bagaimana mengetahui tupoksi dari BKSDA DKI Jakarta? BKSDA DKI Jakarta itu termasuk jenis satker apa? Kalau SRAA ada salah apa yang harus dilakukan Kanwil DJPBN?



Jawab :

mengenai tupoksi silahkan menghubungi unit terkait. Mengenai SRAA silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan melalui link website ini. terima kasih.





dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

apa fungsi SAPSK,apa hubunngannya dengan Keppres rincian APBN dan SRAA? terima kasih.



Jawab :

SAPSK untuk mempermudah kontrol DJPB dalam penerbitan DIPA, sedangkan hubungan dengan Perpres rincian APBN adalah sama, hanya saja SAPSK lebih terperinci, dan penyampaian ke DJPB per satker. terima kasih.





dari : tyo - email : shanaou.. @***


Tanya :

Siapa yg menyampaikan usulan revisi DIPA ke Kanwil Ditjen PBN? Satker bersangkutan atau melalui Eselon I?



Jawab :

Mekanisme revisi untuk DIPA daerah: revisi diajukan Kementerian/Lembaga kepada DJAPK. Selanjutnya RKA-KL/SAPSK yang bersangkutan direvisi dan diteruskan kepada DJPB. Karena DIPA daerah (SRAA) maka oleh DJPB diteruskan kepada Kanwil DJPB untuk selanjutnya dijadikan pedoman merevisi DIPA daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut satker mengajukan revisi DIPA ke Kanwil DJPB. terima kasih.





dari : yansu - email : yansu_g.. @***


Tanya :

bagaimana perencanaan dari bantuan langsung tunai tahap pertama dan apa saja permasalahannya? tolong kalo bisa dikirim datanya ke email saya! terima kasih.



Jawab :

Bantuan Langsung Tunai perencanaanya sebagaimana perencanaan lainnya, namun pendanaannya dialokasikan melalui bagian anggaran 69. Permasalahan biasanya lebih pada pelaksanaan penyaluran, dan untuk lebih jelasnya dapat menghubungi Departemen Sosial. terima kasih.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 131 dari 142 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA



Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Dari Kampus "Melihat Dari Dekat Praktik Penganggaran"






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011