Sabtu, 20 September 2014




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : TONO - email : PRAMHAS.. @***


Tanya :

Mengapa Lampiran I, II, dan III PMK 55/2006 tidak di upload di web /



Jawab :






dari : Bag. PEP. Sesditjen P2MKT Depnakertrans - email : jni_awr.. @***


Tanya :

Pada aplikasi RKAKL versi tgl 7-8-2006 pada lembar visi dan misi data yang sudah diketik hilang semua, untuk mengatasi hal tsb apa yang harus dilakukan, mohon masukan



Jawab :

Silahkan menghubungi pihak yang berkompeten secara teknis, yaitu Ibu Gadis atau Bapak Irwan pada Direktorat Anggaran I pada nomor 34357619. Semoga bermanfaat dan masalahnya teratasi.
terima kasih





dari : Aidoe Awangga - email : a1doe@y.. @***


Tanya :

Tunjangan Umum PNS Yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 disebutkan bahwa besar tunjangan kepada PNS Golongan I, II, II dan IV termasuk Polri dan TNI sedangkan dalam pasal 5 Pepres dan pasal 3 Perdirjen disebutkan hanya bagi PNS yang berpenghasilan Rp.1.000.000,- sebelum dipotong iuran wajib. Pertanyaan saya apa ada PNS golongan III dan IV yang berpenghasilan dibawah 1 juta sebelum dipotong iuran wajib ? lalu untuk apa tabel golongan I, II, III dan IV dibuat ? mohon penjelasan pihak terkait. Terima kasih.



Jawab :

Dalam hal pelaksanaan anggaran merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, silahkan menghubungi melalui link website ini atau www.perbendaharaan.go.id
terima kasih.





dari : candil - email : jegeur@.. @***


Tanya :

Selamat siang...saya ingin bertanya..apa yang dimaksud dengan Dana Tak Tersangka dan pengunaannya untuk apa saja. Dan apa yang menjadi dasar hukum penggunaan dana tersebut. Terimakasih



Jawab :

Apabila yang dimaksud Dana Tak Tersangka tersebut berada dalam konteks APBD, silahkan menghubungi Departemen Dalam Negeri melalui www.depdagri.go.id.
terima kasih.





dari : Harry - email : hariadi.. @***


Tanya :

Per Menkeu Mp,pr 55/PMK.02/2006 memang sudah dapat didownload di website, terimakasih. Tapi akan lebih baik jika Lampiran I sd III yang merupakan tatacara penyusunan RKA KL juga disediakan. Salam



Jawab :

Terima kasih atas masukannya.





dari : nendar - email : nendar1.. @***


Tanya :

Sore...maaf saya msh bertanya ttg masalah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak...krn hal ini berkaitan dengan temuan BPK..dimana BPK menyalahkan penggunaan DBH Pajak yg digunakan daerah utk oprasional inten dan eksten..padah penggunaan itu telah di payungi oleh SK Bupati..apakah BPK berhak mengatakan bahwa aturan itu tidak sesuai dengan ketentuan sedang yg dijadikan dasar oleh BPK adalah Permenkeu tentang bagi hasil. dimana tdk mengatur secara jelas tentang penggunaannya ..mohon tanggapanunya dan terima kasih



Jawab :






dari : Tyo - email : shanaou.. @***


Tanya :

Apakah dibedakan secara fisik untuk klasifikasi DIPA (misal warna cover) untuk DIPA K/L, dan DIPA APP? Apa pula warna sampul RKA-KL? Apakah dalam penelaahan DIPA Kantor Pusat DJPB/Kanwil Ditjen PBN masih menggunaka RKA-KL sebagai pedoman? Dan pada saat DJPB membuat SRAA apakah pedoman hanya dari SAPSK atau juga RKA-KL?Terima kasih



Jawab :

Untuk menjawab permasalahan tersebut, silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan melalui link website ini.
terima kasih.





dari : Nendar - email : Jeugeur.. @***


Tanya :

Terimakasih atas jawabannya..Namun mohon maaf masih ada yg ingin saya tanyakan, yaitu apakah dana bagi hasil tersebut dapat disisihkan dan digunakan untuk biaya oprasional dan insentif bagi tim intensifikasi dan ekstenfikasi pajak. seta apakah ada aturan yang mengatur secara tegas tentang penggunaan dana bagi hasil oleh daerah. Terima kasih Nendar



Jawab :

Aturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil oleh daerah tidak diatur secara tegas, baik oleh UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan.
Dana Bagi Hasil bersifat block grant, artinya penggunaan dana tersebut merupakan kewenangan daerah.
terima kasih.





dari : Nendar - email : jeugeur.. @***


Tanya :

Saya ingin bertanya tentang aturan yang mengatur penggunaan bagi hasil pajak oleh daerah. Apakah bagi hasil pajak dpt digunakan untuk insentif atau biaya oprasional utk kegiatn intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Karena dari aturan yg ada tidak ada pengaturan yg jelas ttg bagi hasil pajak tsb. Shg daerah mengganggap penggunaannya bagimana kebijakan daerah/kepala daerah. Mohon tanggapan. Terima kasih



Jawab :

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Adapun penggunaan dana tersebut merupakan kewenangan daerah yang dialokasikan/dianggarkan pada APBD daerah yang bersangkutan.
terima kasih.





dari : Erry Hermawan - email : erryher.. @***


Tanya :

Bagaimana cara menginstall file update RKA-KL per tgl. 30 agustus 2006, setelah didownload selanjutnya file tsb di extract namun hasilnya tidak berhasil dijalankan.Mohon informasi tahapannya.Terima kasih



Jawab :

Cara install :
Setelah install, akan didapat file dalam bentuk Zip, file Zip kita baca dengan Unzip. Akan dihasilkan file Insdata_RKAKL.exe, Insprogram_RKAKL.exe, dan Insruntime_RKAKL.exe. Selamat mencoba, semoga berhasil. Perlu dijelaskan bahwa file Insruntime_RKAKL.exe digunakan apabila baru pertama kali instal program berkenaan. terima kasih.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 129 dari 142 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011