Selasa, 29 Juli 2014

Klik di sini untuk mengunduh materi Sosialisasi PMK Petunjuk Penyusunan-Penelaahan dan Aplikasi RKAKL 2015 (Dhanapala Ballroom, 8 Juli 2014) ### Kemenkeu akan mencanangkan "Hari Kualitas Pelayanan Publik Indonesia" tanggal 18 Juli 2014 pukul 08.00 di Aula Mezanine Gedung Djuanda I, Klik di sini Untuk melihat Videostreaming Acara Tersebut




Tanya & Jawab


Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di bawah ini.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form di bagian bawah halaman ini.
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34832516 - (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk baru: rkakldipa@depkeu.go.id dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja

dari : irman firmansyah - email : zindoel.. @***


Tanya :

apakah ada juklak/juknis/peraturan yang memerintahkan bahwa daerah harus memberikan uang makan kepada PNS daerah



Jawab :

PNS yang mendapatkan uang makan yang pembiayaannya melalui APBN. Untuk APBD berdasrkan kepada Perda setempat.
terima kasih.





dari : Yohangaol - email : ariputr.. @***


Tanya :

Mohon Informasi tentang pelaksaan Atcost sesusai dengan PMk 96 apakah petunjuk pelaksaan sudah ada? kapan mulai diperlakukan www.detikjobs.org www.scholarship-info.org terimakasih



Jawab :

Petunjuk Pelaksanaan atcost masih dalam proses.terima kasih.





dari : Melky Bambuta SSTP - email : .. @***


Tanya :

1. apakah memang dalam penganggaran apbn 2007 pada departemen keuangan terdapat alokasi dana 69 yang diperuntukan bagi proyek di daerah otonom yang penangannya di lakukan oleh depdagri 2. apa ada dana untuk daerah yang dinamakan pos 10 pada depdagri dan merupakan kewenangan direktorat mana?



Jawab :

Anggaran 69 pengalokasiannya berdasarkan pada tingkat urgensi, jadi tidak dapat diketahui sejak awal dana anggaran 69 itu untuk K/L mana?.
Kewenangan untuk menyajikan alokasi anggaran Unit Eselon I silahkan menghubungi Departemen Teknis terkait (Depdagri).
terima kasih.





dari : M. Alam - email : mmsb7@p.. @***


Tanya :

Saya saat ini kuliah s2 dengan bantuan dan ijin dari kantor. Sebagai PNS, apakah saya berhak memperoleh uang lauk pauk ? Karena untuk mengisi absen di kantor tidak mungkin. Terus-terang kita membutuhkan hal tersebut karena bantuan dana pendidikan dari kantor pas-pasan dan dipotong pajak. mohon pertimbangan & jawabannya. Terima kasih



Jawab :

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007, pasal 4, Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Silahkan melihat pada content peraturan website ini.
terima kasih.





dari : nudi - email : mailenu.. @***


Tanya :

bagaimana cara mendapatkan software/program rkakl bagian anggaran 69 tahun 2007? terima kasih



Jawab :

Silahkan menghubungi Sdr. Irwan nomor 34357619 atau menghubungi email rkakl05@telkom.net.
Semoga dapat membantu. terima kasih.





dari : Haris - email : kudapon.. @***


Tanya :

asslkm...gmn cara untuk mengajukan pindah dari sati dirjen (DJPB) ke dirjen lainnya (DJA/DJPK/DJKN)..syarat2 apa saja yg diperlukan? terima kasih atas jawabannya..



Jawab :

Silahkan menghubungi pihak terkait yang berkompeten dalam bidang kepegawaian seperti Biro Kepegawaian Departemen. terima kasih.





dari : gunawan - email : mas_gun.. @***


Tanya :

apakah diperkenankan menggeser anggaran belanja mengikat ke tidak mengikat atau sebaliknya, diaturan yang mana



Jawab :

Silahkan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/2006, dapat dilihat pada content peraturan website ini. terima kasih.





dari : KORPRI BAPEDA - email : korpri_.. @***


Tanya :

Mohon ketegasan mengenai Permenkeu tentang Uang Makan PNS. Untuk di daerah Kabupaten bagaimana ? Prosedur bagaimana?



Jawab :

Silahkan menghubungi Ditjen Perbendaharaan, melalui link website ini. terima kasih.





dari : rustam - email : rustamm.. @***


Tanya :

Apakah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dibawah 8 jam masih bisa diberikan uang makan ? misal : "A" masuk jam 8:00 dan mengisi absen (elektrik), pada jam 9:00 mendapat tugas ke suatu tempat dengan mendapat uang transport sesuai PMK 07/2003. Kembali ke Kantor pada jam 15:30. Pada jam 16:30 kembali mengisi absen pulang.



Jawab :

Selama pegawai yang bersangkutan masih melakukan absen, maka pegawai tersebut masih berhak mendapatkan uang makan.(Untuk mendapatkan jawaban lebih detail, karena hal ini terkait dengan pelaksanaan anggaran, silahkan konfirmasi ke Ditjen Perbendaharaan). Terima kasih.





dari : Winbert Hutahaean - email : winbert.. @***


Tanya :

Berdasarkan Juklak pembayaran uang makan (PER 12/PB2007) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendarahaan Negara pada pasal 8 disebutkan bahwa uang makan yang diberikan (Rp 10.000) dikenakan pajak 15% untuk golongan III/a ke atas. Pertanyaannya: 1. Mengapa untuk uang makan dikenakan pajak? Ini kan bukan penghasilan? 2. Ketika Pemerintah menyiapkan RKAKL untuk uang makan, tentunya dibuat berdasarkan tinjauan kelayakan saat ini bahwa untuk makan siang membutuhkan dana Rp 10.000/makan. Dengan dipotong 15%, maka yang diterima menjadi Rp 8500. Berarti perhitungan yang dibuat RKAKL itu salah (Juga melihat kenyataan saat ini tidak ada makan siang yang berharga Rp 8500) 3. Pasal 8 ayat (a) menyatakan golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak 15%. Bukankah ini menjadi aneh bahwa pegawai tersebut menerima lebih besar dari atasannya? dan bukankah rasa lapar seseorang tidak menlihat besaran pangkatnya? terimakasih, Winbert



Jawab :

Uang makan dikenakan pajak (terhadap golongan III/a ke atas) karena uang makan tersebut dibagikan dalam bentuk uang dan melekat dalam bentuk penghasilan. (Untuk mendapatkan jawaban lebih detail, karena hal ini terkait dengan pelaksanaan anggaran, silahkan konfirmasi ke Ditjen Perbendaharaan). Terima kasih.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 120 dari 142 halaman


 
Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membaca terlebih dahulu daftar tanya jawab di atas.
Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silahkan isi form dibawah ini dengan lengkap
     
     
     
Nama :
email :
Pesan :
 

Apakah form telah diisi dengan lengkap?
     
 
     

Liputan


Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA



Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Dari Kampus "Melihat Dari Dekat Praktik Penganggaran"



Peningkatan Kualitas Penganggaran Melalui Penerapan Standar Biaya



Training of Trainer Aplikasi SPAN Hyperion



Nota Keuangan dan RAPBNP 2014



Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011