Selasa, 2 September 2014




Penerimaan Negara Bukan Pajak



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Penerimaan Negara Bukan Pajak



"Penandatanganan MoU ini akan dapat memberikan kejelasan terhadap tugas dan fungsi, serta kewenangan dan memberikan fokus untuk mengoptimalkan usaha hulu migas", ujar Chatib Basri





Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi





Mudahnya Pembayaran/Penyetoran PNBP secara Elektronik



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Telah milyaran rupiah penerimaan negara diterima Kas Negara melalui sistem MPN G2





Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Setelah sekian lama menunggu, menjelang berakhirnya tahun 2013 akhirnya Sistem Billing MPN G-2 siap untuk diimplementasikan.





Sinergi Di Bumi Angin Mammiri



Penerimaan Negara Bukan Pajak



DJA bersama DJPb menyelenggarakan sosialisasi yang bertema "Pelimpahan sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran kepada Ditjen Perbendaharaan di bidang Penganggaran dan PNBP, dan Sosialiasi RUU PNBP".





Pembangunan Sistem Informasi PNBP Online



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran yang penting sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara selain pajak dan cukai





Wawancara Dengan Direktur PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Peranan PNBP sebagai salah satu penerimaan negara di luar pajak dan hibah semakin meningkat sejalan perkembangan waktu.





Rakor LKPP 2010



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Hasi Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP dan Belanja pada BA 999.07 dan BA 999.08 yang menyebabkan BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).





Revisi UU PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu Undang-undang yang akan direvisi dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.





Penerimaan Negara Dipacu



Penerimaan Negara Bukan Pajak



JAKARTA– Pemerintah berupaya mengelola defisit APBN menuju anggaran berimbang. Salah satunya dengan menggenjot penerimaan negara.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 6 halaman




Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak


PP No. 1 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PP No. 65 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP No 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

PP No 45 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

PP No 38 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum

PP No 4 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BMKG

PP No 3 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

PP 11 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

PP 9 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PP 29 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 76 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

PP 77 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 50 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PP 41 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PP 13 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 27 Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PP 29 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

PP 13 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kesehatan

PP 7 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Komunikasi & Informatika

PP 36 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PP 77 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 24 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Meteorologi & Geofisika

PP 57 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Koordinator Survei & Pemetaan Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pusat Statistik

PP 78 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

PP 42 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

PP 53 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada MA & Badan Peradilan yg Berada di Bawahnya

PP 6 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perhubungan

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Keuangan

PP 92 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP 33 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Luar Negeri

PP 74 Tentang Perubahan atas PP No. 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kehutanan & Perkebunan

PP 92 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kehutanan dan Perkebunan

PP 2 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berasal dr Penggunaan Kawasan Hutan utk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yg Berlaku pd Dept. Kehutanan

PP 63 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Perindustrian

PP 61 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah

PP 73 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perdagangan

PP 49 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Pertanian

PP 7 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Pertanian

PP 61 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Sosial

PP 58 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kelautan & Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan & Perikanan

PP 19 Tentang Perubahan atas PP No.62 Thn 2002 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Kelautan & Perikanan

PP Nomor 73 Tahun 1999 PP Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP

UU 20 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

PMK 10/PMK.02 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas & Pegawai BLU

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP 46 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 36 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak & Gas Bumi

PP 10 Tentang Tarif PNBP Kantor Meneg LH Bidang Pengendalian Dam

PP 50 Tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPPT

PMK 09/PMK.02 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

PMK 08/PMK.02 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

PMK 07 Tentang Persyaratan Administratif dlm Rangka Pengusulan & Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

PP 22 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP

PP 13 Tentang Perubahan PP No. 58 Th. 1998 ttg Tarif PNBP Depart

PP 14 Tentang Tarif PNBP Departemen Perhubungan

PP 16 Tentang Tarif PNBP Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 17 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawasan Obat & Makanan

PP 42 Tentang Tarif PNBP Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional

PP 43 Tentang Tarif PNBP Departemen Kesehatan & Kesejateraan Sosial

PP 48 Tentang Perubahan PP No. 134 Th. 2000 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada BAPETEN

PP 32 Tentang Tarif PNBP Lembaga Administrasi Negara

PP 33 Tentang Tarif PNBP Departemen Luar Negeri

PP 39 Tentang Tarif PNBP LIPI

PP 42 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi

PP 47 Tentang Tarif PNBP Departemen Sosial

PP 49 Tentang Tarif PNBP Departemen Pertanian

PP 21 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional

PP 31 Tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi PERSERO

PP 40 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Kantor Menneg Lingkungan Hidup

PP 47 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Agama

PP 5 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LIPI

PP 54 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BSN

Liputan


Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA



Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Dari Kampus "Melihat Dari Dekat Praktik Penganggaran"






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011