Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Perencanaan Anggaran

Alokasi Anggaran 2013 dan Integrasi RKAKL DIPA

Kebijakan pengalihan kewenangan pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan RKA-KL dan DIPA sehingga memudahkan stakeholders dalam pengurusan RKA-KL dan DIPA nya.

Persiapan Penyusunan RKA-K/L 2013

Perencanaan Anggaran

JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kamis (12/07), selain itu juga menyampaikan paparan terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari Direkrorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2013.

Workshop Tugas dan Fungsi K/L Bidang Kesehatan

Perencanaan Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran bekerja sama dengan LPEM-FEUI, Selasa, 24 April 20012 menyelenggarakan Workshop Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Bidang Kesehatan di Hotel Red Top, Jakarta.

Dirjen Anggaran : Usulan Anggaran K/L Tahun 2013, dalam Satu Pintu

Perencanaan Anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan yang semakin terpadu dan terkoordinasi, pengajuan usulan anggaran Kementerian/Lembaga hendaknya dilakukan dalam satu pintu melalui pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Langkah-Langkah DJA dalam Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2013

Perencanaan Anggaran

Dalam proses penyusunan pagu indikatif 2013, Direktorat Jenderal Anggaran telah melakukan pemantapan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Trilateral Meeting: koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas K/L 2013

Perencanaan Anggaran

Trilaretal meeting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan prioritas serta pagu indikatif K/L untuk TA 2013

Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012

Perencanaan Anggaran

Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun.

Kuntoro : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Sangat Mengecewakan

Perencanaan Anggaran

Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran, Kuntoro Mangkusubroto menilai realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2011 sangat mengecewakan.

Membuka Sumbat Penyerapan Anggaran

Perencanaan Anggaran

Hasil identifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran terhadap Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP RKA-KL) Tahun Anggaran 2012, alokasi sebesar Rp. 2,1 triliun untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung diblokir karena masih memerlukan clearance.

Sosialisasi Penciptaan Nilai Lebih Pelaksanaan APBN T.A. 2012

Perencanaan Anggaran

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini sangat tepat dan berguna bagi kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN T.A. 2012, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Langkah-Langkah Tindak Lanjut atas UU APBN 2012 Dalam Rangka Penciptaan Nilai Lebih Pelaksanaan APBN T.A. 2012

Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir

Halaman 1 dari 41 halaman

Peraturan tentang Perencanaan Anggaran
Keppres No. 37 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013	KMK No. 229/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013
PMK 165/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L Tahun Anggaran 2011	Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 026-114)
Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 001-025)	Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (plus lamp. 1-3)
Surat Edaran Menteri Keuangan SE-01/MK.2 Tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012	Surat Edaran Menteri Keuangan 442/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011
Surat Edaran Dirjen Anggaran 1/AG Tentang Tata Tertib dan Prosedur Penelaahan RKA-K/L	KMK 215/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012
Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (lampiran 4)	7 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tentang Penghematan Belanja KL Tahun Anggaran 2011
PMK 187/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2010	Perdirjen Anggaran 04 Tentang Juknis Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA 999.08 ke BA Kementerian/Lembaga TA 2010
Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (plus lamp. 1-3)	SE Menkeu SE-676/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2011
SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) SE-120/MK/2010 - 0181/M.PPN/04/2010 Tentang Pagu Indikatif & Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011	SE Menkeu 294/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
PMK 119/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2010	PMK 118/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
PMK 113/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010	SE Menkeu 263/MK.02 Tentang Progress Pemblokiran Anggaran TA 2010
SE Menkeu 224/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2010	PMK 03/PMK.05 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah
PMK 220/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg tdk Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009	SE Menkeu 82/MK.02 Tentang Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg Sepenuhnya tidak Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009
Perpres 51 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010	Surat Dirjen Anggaran S-156/AG Tentang Penundaan Kegiatan yg Anggarannya Ditunda
SE Menkeu SE-2679/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2010	SE Menkeu S-521/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan APBN 2009
SE Menkeu SE-2354/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dlm APBN-P Tahun 2009	Surat Menkeu S-88/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan APBN 2009
SE Menkeu 1615/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009	SE Menkeu 1487/MK.02 Tentang Batas Akhir Pengajuan Revisi SAPSK Tahun 2008
SE Menkeu 883/MK.02 Tentang Perubahan atas SE Nomor 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009	PMK 91/PMK.06 Tentang Bagan Akun Standar
SE Menkeu SE-852/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Thn 2009	SE Menkeu SE-783/MK.02 Tentang Penghematan Anggaran Belanja Barang Mengikat Rupiah Murni K/L Tahun 2008
SE Menkeu SE-375/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2008	SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) 357/MK/2008 - No.0081/M.PPN/04/2008 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2009
Surat Menkeu S-42/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kemanterian Negara/Lembaga	Surat Menkeu 01/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
SE Menkeu SE-790/MK.2 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008	SE Menkeu SE-01/MK.2 Tentang Batas Waktu Pengajuan Usul Revisi SAPSK/RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga TA 2007
SE Menkeu SE-628/MK.02 Tentang Anggaran Belanja Tambahan/Perubahan Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2007	SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-226/MK.02/2007 - No. 0093/M.PPN/03/2007 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2008
SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-1223/MK/2009 - No.0080/M.PPN/04/2009 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2010	PMK 105/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2009
PMK 06/PMK.02 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2009	PMK 197/PMK.05 Tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran utk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
PMK 156/PMK.07 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi & Dana Tugas Pembantuan	PMK 119/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
SE Menkeu 1927/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga 2010	Perpres 72 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009
Perpres 105 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008	Perpres 93 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007
Perpres 12 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil	Perdirjen PB Per-08/PB Tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar
PP 82 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 75 Tahun 2005 ttg Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia	PMK 130/PMK.02 Tentang Tata Cara Perhitungan Penyediaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero)
PMK 122/PMK.02 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan & Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008	PMK 121/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
PMK 89/PMK.02/2008 Tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras & Subsidi Pangan Program Beras utk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008	PMK 74/PMK.02/2008 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran & Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
PMK 69/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi	PMK 52/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan & Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
PMK 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut utk Penumpang Kelas Ekonomi	PMK 73/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Subsidi KPRSH
Keppres 80 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	PMK 137/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007
PMK 96/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007	PMK 55/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA-KL Tahun 2007
UU 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PP 21 Tentang Penyusunan RKA-K/L
UU 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga