Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Kesekretariatan



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



Kesekretariatan



Jakarta - Pada tanggal 24 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menggelar Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Gedung Sutikno Slamet Lantai 20





SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kesekretariatan



Jakarta - Sekitar 115 siswa dan 8 guru SMK Sangkuriang 1 Cimahi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 melakukan studi wisata ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Rombongan siswa yang dipimpin oleh Endriyanto Tri Laksono, S.Pd., Kepala Jurusan Akuntansi SMK Sangkuriang 1 Cimahi tersebut diterima oleh Haritedjo Soekirno, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Anggaran di ruangan rapat lantai 20.





Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



Kesekretariatan



Jakarta - Setelah penyelenggaraan bimbingan teknis penganggaran yang dilaksanakan di Mataram dan Manado, kegiatan bimbingan teknis penganggaran juga dilaksanakan di Palembang pada hari Kamis (12/10). Dengan tema "" Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional"





STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Kesekretariatan



Jakarta - "Kami disini ingin belajar dari sumbernya mengenai penyusunan APBN karena APBN ini merupakan bagian yang penting sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia", urai Dadan Ramdhan mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer (STIMIK) ESQ dalam kunjungannya ke Ditjen Anggaran pada hari Selasa (17/10).





Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Kesekretariatan



Jakarta - Tata cara pembayaran/penyetoran PNBP dan Non Anggaran secara elektronik selama ini dipayungi oleh Peraturan Direktur Jenderan Anggaran (Perdirjen Anggaran) No. PER-6/AG/2016. Sejalan dengan perubahan proses bisnis dan diterbitkannya PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 32PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Perdirjen Anggaran tersebut memerlukan sejumlah penyempurnaan.





Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Kesekretariatan



Pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi yang kuat membuat peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 menapak ke peringkat 36 dari semula peringkat 41 (naik 14 peringkat dari posisi lima tahun lalu). Beberapa perbaikan yaitu 10 dari 12 kategori, termasuk kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur.





Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Kesekretariatan



JAKARTA - "Tuntutan Presiden melalui nawacita yang memasang target-target pembangunan terutama pembangunan infrastruktur memerlukan sejumlah pembiayaan yang cukup besar. Dengan resources yang terbatas, maka salah satu cara untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan government spending"





Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kesekretariatan



Jakarta - Pada hari Kamis (28/9), Ditjen Anggaran melaksanakan Bimbingan Teknis Satker Pusat Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Sinergi Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantu dan Anggaran Transfer ke Daerah (DAK).





Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Kesekretariatan



Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan KMK Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam KMK ini diatur bahwa LHKPN disampaikan setiap tahun paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.





Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



Kesekretariatan



Jakarta - Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, pada Hari Selasa-Rabu tanggal 12-13 September 2017, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 33 halaman




Peraturan tentang Kesekretariatan


PMK No. 01/PM.02/2017 Tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

PMK No. 7/PMK.09/2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

SE- 4/AG/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pegawai Teladan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

SE- 2/AG/2016 Tentang Peningkatan Monitoring dan Evaluasi, Kompetensi dan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pelayanan Bebas Suap dan Gratifikasi

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP- 32/AG/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Atau Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

PMK No. 12/PMK.09 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

PP No. 70 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil negara

PMK No. 10/PMK.02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bers Umber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

PMK No. 258/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 238/PMK.02 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak(Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kepada Menter! Keuangan

PMK No. 231/PMK.02 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 127/PMK.02 Tentang Klasifikasi Anggaran

PMK No. 65/PMK.02 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

PMK No 241/PMK.01 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

KMK- 1/KM.2/2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram, Liquefied Gas Vehicle dan Listrik kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

SE- 1/AG/2015 Tentang Pelaksanaan DJA Go Green dan Hemat Energi

Peraturan Dirjen Anggaran No. PER- 05/AG/2015 Tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Bukan Pajak dan Direktorat Sistem Penganggaran

Peraturan Dirjen Anggaran No. PER- 04/AG/2015 Tentang Pedoman Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

PMK No. 83/PMK.01/2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-8/AG/2012 Tentang Komite Manajemen Risiko Pada Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2012

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-8/AG/2015 Tentang Komite Manajemen Risiko Pada Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-3/AG/2015 Tentang Selera Risiko Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-8/AG/2014 Tentang Komite Manajemen Risiko Pada Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-58/AG/2013 Tentang Komite Manajemen Risiko Pada Direktorat Jenderal Anggaran

Peraturan Dirjen Anggaran No PER-1/AG/2013 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

Lampiran I dan II PMK No. 191/PMK.09/2008 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan

PMK No. 191/PMK.09/2008 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-36/AG Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-42/AG Tentang Perubahan Ke-5 atas Kep. Dirjen Anggaran No. Kep-94/AG/2007 tentang SOP Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-56/AG Tentang Perubahan Ke-3 atas Kep. Dirjen Anggaran No. Kep-94/AG/2007 tentang SOP Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-6/AG Tentang Perubahan atas Kep. Dirjen Anggaran No.KEP-04/AG/2012 ttg Penunjukan Koordinator Penyusunan Pagu APBN-P TA 2012 & Pagu Indikatif,Pagu Anggaran serta Pagu Alokasi Anggaran TA 2013

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-11/AG Tentang Perubahan Ke-2 atas Kep. Dirjen Anggaran No. Kep-94/AG/2007 tentang SOP Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-18/AG Tentang Perubahan Ke-4 atas Kep. Dirjen Anggaran No. Kep-94/AG/2007 tentang SOP Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-32/AG Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

SE Dirjen Anggaran No. SE-04/AG Tentang Peningkatan Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

SE Dirjen Anggaran No. SE-5/AG Tentang Tata Tertib dan Prosedur Penelaahan RKA-KL

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-64/AG Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2013

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-68/AG Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tugas dlm rangka Perjadin DN dari Dirjen Anggaran kpd Pejabat Es.II Lingkungan Ditjen Anggaran

SE Dirjen Anggaran No. SE-1/AG Tentang Pengelolaan dan Prosedur Digitalisasi Arsip Direktorat Jenderal Anggaran

SE Dirjen Anggaran No. SE-2/AG Tentang Kegiatan Jumat Bersih di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Anggaran

SE Dirjen Anggaran No. SE-03/AG Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-59/AG Tentang Perubahan Ke-6 atas Kep. Dirjen Anggaran No. Kep-94/AG/2007 tentang SOP Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran No. 55 Tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktorat Sistem Penganggaran

PMK 184 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

:
SE Ketua KIP Nomor 1 Tentang RKA-KL serta DIPA sebagai Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Badan Publik

14 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perdirjen Anggaran Per-06/AG Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Keputusan Dirjen Anggaran KEP-67/AG Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2010-2014

PMK 125/PMK.05 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Dirjen Anggaran Ins-01/AG Tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Melekat di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

SE-40.1/MK.1/2010 SE-40.1/MK.1 Tentang Langkah-Langkah dlm Menghadapi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2010 di Lingkungan Kementerian Keuangan

SE-01/AG/2009 SE-01/AG Tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan

PMK 213/PMK.09 Tentang Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dlm rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Depkeu

SE Dirjen Anggaran SE-13/AG Tentang Kerahasiaan Surat Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

SE Dirjen Anggaran SE-14/AG Tentang Perwujudan Good Governance dlm Pelayanan DJA kpd Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Dirjen Anggaran Per-02/AG Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

Keputusan Dirjen Anggaran Kep-03/AG/UP11 Tentang Penunjukan/Pemberian Kuasa kpd Para Pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran untuk atas nama Direktur Jenderal Anggaran

Keputusan Dirjen Anggaran Kep-51/AG Tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

Instruksi Sesditjen Anggaran INS-01/AG.1/2009 Tentang Penggunaan Fasilitas Komputer dan Layanan Internet di Lingkungan Ditjen Anggaran

PMK PMK.01/PM.2 Tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

PMK 100/PMK.01 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

PMK 76/PMK.01 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

PMK 38/PMK.09 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009

PMK 215/PMK.03 Tentang Penetapan Org.2 Internasional & Pejabat2 Perwakilan Org. Internasional yg tdk Termasuk Subjek PPh

PMK 190/PMK.01 Tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan & Penurunan Jabatan & Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingk. Depkeu

PMK 149/PMK.01 Tentang Perubahan atas PMK No.100/PMK.01/2008 ttg Organisasi & Tata Kerja Depkeu

Keputusan Menteri Keuangan 324/KM.1 Tentang Penetapan Nama Gedung Kantor & Aula di Lingkungan Depkeu

Keputusan Menteri Keuangan 658/KM.1 Tentang Penomoran & Pemberian Kode Surat di Lingkungan Dept. Keuangan Tingkat Pusat

Instruksi Menteri Keuangan 01/IMK.01 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.05 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

PerDirjenPB PerDirjenPB No 13 Tentang Petunjuk Teknis Uang Lembur

PerDJPB : PerDirjenPB No 12 Tentang Juknis Uang Makan Bagi PNS

PP 8 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

PMK 22/PMK.05 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011