Jumat, 31 Oktober 2014




Sistem Penganggaran



Subsidi Kian Ditekan



Sistem Penganggaran



JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menargetkan penurunan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dari Rp l32,l triliun tahun 20O8 menjadi Rp 105,5 triliun pada 2009. Pada 2O09, seluruh program penghematan BBM bersubsidi, terutama program kartu kendali, diharapkan berhasil menurunkan konsumsi BBM.





Migas Indonesia Dikuasai Asing



Sistem Penganggaran



TAJUK Investor Daily, 12 Mei 2008
Lonjakan harga minyak mentah dunia mestinya menjadi berkah bagi Indonesia sebagai produsen. Tapi, kenapa harga minyak mentah yang kini sudah menembus US$ 124 per barel justru menjadi bencana bagi bangsa ini? Jawabannya adalah besarnya dominasi asing di bidang minyak dan gas (migas).





82 Persen Subsidi BBM Terindikasi Salah Sasaran



Sistem Penganggaran



JAKARTA--MI : Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bambang Widianto mengindikasikan sekitar 82 persen dari subsidi BBM dalam APBN-P 2008 atau Rp 103,98 triliun berpotensi salah sasaran karena dinikmati kalangan menengah ke atas.





Standar Biaya Umum Tahun 2009



Sistem Penganggaran



Upaya penyempurnaan dan persiapan penyusunan APBN 2009 terus dilakukan. Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran kembali berhasil menyusun salah satu piranti/alat untuk penyusunan RKA-KL 2009 yaitu Standar Biaya Umum. Menteri Keuangan telah menandatangani PMK No. 64/PMK.02/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.





Penurunan Alpha Pertamina Bisa Tingkatkan Daya Tahan APBN



Sistem Penganggaran



JAKARTA--MI: Opsi kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) tidak bijaksana jika dilakukan saat ini. Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan subsidi cara yang dinilai tercepat dan efektif adalah menurunkan biaya distribusi dan marjin (alpha) dari 9%, menjadi 5%.





Asumsi APBN Dirombak Lagi



Sistem Penganggaran



JAKARTA (SINDO) Pemerintah akan merombak asumsi ekonomi makro pada APBN Perubahan 2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, revisi kali ini lebih pesimistis karena harga komoditas pangan dan minyak mentah dunia diperkirakan tidak turun tahun ini.





Asumsi Terkesan Dipaksakan Sangat Berat Direalisasikan



Sistem Penganggaran



Jakarta (Suara Karya) : Asumsi-asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 mengkhawtirkan dan sangat berat untuk direalisasikan. Pemerintah hampir terkesan tidak berhitung dan terkesan memaksakan berbagai asumsi tanpa memikirkan dampaknya pada beban ekonomi negara.





Pengaman APBN Rp.18,3 Triliun



Sistem Penganggaran



JAKARTA, KOMPAS - APBN perubahan 2008 mendapatkan bantalan pengaman Rp l8,3 triliun atau lebih besar dari permintaan pemerintah sebelumnya, yakni Rp 15 triliun. Dana pengaman itu diperoleh dari hasil perhitungan total penerimaan minyak dan gas yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja migas.





Validasi Data Pegawai Negeri sebagai bahan Penyusunan Proyeksi Belanja Pegawai K/L



Sistem Penganggaran



Dalam rangka penyusunan proyeksi kebutuhan belanja pegawai sebagai salah satu komponen pengeluaran utama dalam APBN, maka mulai tahun anggaran 2009, alokasi anggaran belanja pegawai untuk setiap kementerian negara/lembaga (K/L) akan didasarkan pada kebutuhan riil.





Harga Minyak Tembus US$109 per Barel, DPR Sulit Patok Asumsi Minyak



Sistem Penganggaran



JAKARTA : Bisnis Indonesia
Harga minyak mentah dunia melonjak ke rekor tertinggi baru, sebesar US$109,7 per barel, akibat aksi pengalihan investasi dari sektor keuangan ke kontrak berjangka komoditas.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 7 dari 10 halaman




Peraturan tentang Sistem Penganggaran


PMK No. 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PMK No. 89/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Perpres No. 39 Tentang Pemberian Penghargaan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

PMK No. 133/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Keluaran TA 2015

PP No. 76 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

PMK No. 169/PMK.02/2014 Tentang Perubahan atas PMK No.133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

PMK No. 136/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL

PMK No. 53/PMK.02 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

PMK No. 52/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

PMK No. 51/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.71/PMK.02/2013 ttg Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL

PMK No. 7/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 194/PMK.02 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 171/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 166/PMK.02 Tentang Perubahan Kedua PMK No.32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

PMK No. 141/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 99/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 117/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 94/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 72/PMK.02 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

PMK No. 71/PMK.02 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 31/PMK.02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

PMK No. 13/PMK.02 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN

PMK No. 32/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

KMK No. 293/KMK.01 Tentang Pelimpahan Wewenang kpd Dirjen Anggaran utk dan atas nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 247/PMK.02 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 243/PMK.02 Tentang Penyusunan & Pengesahan DIPA LAnjutan Penerusan Pinjaman TA 2013 dgn Sumber Dana dr Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman TA 2012

PMK No. 229/PMK.02 Tentang Penyusunan & Pelaksanaan DIPA Lanjutan Program/Keg. Nasional PNPM Mandiri TA 2013 dgn Sumber Dana dr Sisa Anggaran Program/Keg. Nasional PNPM Mandiri TA 2012

Perdirjen Anggaran No. Per - 1 / AG Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012

PMK No. 160/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 95/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 124/PMK.05 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation

PMK No. 112/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 95/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 45/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

PMK No. 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

PMK No. 37/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun 2013

PMK No. 36/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012

PMK Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 194/PMK.02 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PMK 120/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012

PMK 101/PMK.02 Tentang Klasifikasi Anggaran

PMK 93/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 84 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Perdirjen Anggaran 03 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012

PMK 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

PMK 38/PMK.02 Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja KL TA 2010 pd TA 2011 & Pemotongan Pagu Belanja KL pd TA 2011 yg tdk Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010

PP 90 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 180/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No. 69/PMK.02/2010 ttg Tata Cara Revisi Anggaran TA 2010

PMK 141/PMK.02/2010 Tentang Perubahan atas PMK No.123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus TA 2011

PMK 123/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

PMK 104/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011

PMK 69/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

PMK 56/PMK.02 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perdirjen Anggaran Per-02/AG Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 100/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Keuangan 158/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Dirjen Anggaran Per-01/AG Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 71/PMK.02 Tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun PNS yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun

PMK 69/PMK.02 Tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 65/PMK.02 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)

PMK 64/PMK.02 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009

PMK 59/PMK.02 Tentang Program Penyesuaian Pensiun eks PNS Dephub pada PT.KAI (Persero)

PMK 46/PMK.02 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP & Perubahan DIPA Tahun 2008

PMK 81/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008

PMK 58/PMK.02 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) SE-1848/MK/2009 - 0142/MPPN/06 Tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

PMK 88/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus TA 2009 + PMK 104/PMK.02/2008 tentang Perubahan Atas PMK 88/PMK.02/2008

PMK 01/PM.2 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010

PMK 108/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

PMK 132/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus TA 2010

-- -- Tentang Contoh TOR untuk Penyusunan Standar Biaya Khusus

- --- Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 33/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2006

Perpres 39 Tahun 2005 Tentang RKP Tahun 2005

PP 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

UU 1 Tentang Perbendaharaan Negara

UU 17 Tentang Keuangan Negara

Liputan


Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri



Nota Keuangan dan APBNP 2014



Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN



APBN Masuk Kampus



Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011