Penerimaan Negara Bukan Pajak



Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Peranan PNBP dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini bukan hanya semata dari angka-angka statistik saja. Tetapi juga bagaimana PNBP dapat mendorong pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas. Untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP, kami akan menurunkan artikel berkaitan dengan PNBP secara bersambung.





Subsidi LPG



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Harga minyak dunia yang selalu meningkat menyebabkan subsidi BBM juga ikut membengkak. Untuk mengurangi beban subsidi BBM terutama jenis minyak tanah dan guna meringankan beban keuangan Negara, pemerintah mengambil kebijakan pengalihan penggunaan minyak tanah rumah tangga dan usaha mikro ke LPG mulai tahun 2007. Hal ini terungkap dalam acara diskusi intern yang diselenggarakan Bagian Ortala Ditjen Anggaran.





Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bagian 1)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Peranan PNBP dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini bukan hanya semata dari angka-angka statistik saja. Tetapi juga bagaimana PNBP dapat mendorong pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas. Untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP, kami akan menurunkan artikel berkaitan dengan PNBP secara bersambung.





Pengelolaan PNBP Setjen DPR Kurang Transparan



Penerimaan Negara Bukan Pajak



[JAKARTA] Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dinilai kurang transparan dalam pelaporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti hasil pelelangan dan penyewaan aset, serta penggunaan PNBP untuk biaya operasional yang tidak dan sudah dianggarkan.





KPK Harus Usut Dana PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta (Media) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut keberadaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dilaporkan.





Menhan Tidak Tahu Pengelolaan Dana PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta, Media : Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui dirinya sama sekali belum mengetahui adanya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 472,4 miliar dan US$ 3,510 juta di Dephan yang tidak dilaporkan penggunaannya.





Proyeksi PNBP Dephut 2008-2009 Rp2.5 Triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan (Dephut) untuk 2008 dan 2009, masing-masing mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, dengan asumsi target RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang sama yakni sebesar 9.100.000 meter kubik kayu hasil hutan.





Potensi Panas Bumi, Potensi PNBP (Tulisan 4 - Habis)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Banyak yang belum mengetahui energi panas bumi. Baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber potensi penerimaan PNBP. Panas bumi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Bagaimana regulasi panas bumi terkait dengan penerimaan PNBP? Akan terjawab dalam tulisan ini sekaligus sebagai penutup laporan tentang Panas Bumi, Potensi PNBP dari www.anggaran.depkeu.go.id.





Potensi Panas Bumi, Potensi PNBP (Tulisan 3)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Bagaimana pengembangan energi panas bumi di Indonesia saat ini? Untuk pengembangan secara lebih intensif di seluruh Indonesia, Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pemegang kuasa pengembangan panas bumi di Indonesia pada tahun 1981. Beberapa lapangan/proyek pengembangan panas bumi untuk pembangkitan energi listrik yang telah berjalan adalah sebagai berikut.





Potensi Panas Bumi, Potensi PNBP (Tulisan 2)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Sesuai dengan definisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 6 dari 8 halaman




Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak


PMK No. 124/PMK.02 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Dirjen Anggaran No. PER- 6/AG/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Non Anggaran Secara Elektronik

PP No. 8 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

PP No. 7 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

KMK No. 459/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat, Kementerian Kesehatan

KMK No. 426/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

KMK No. 425/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pertanian

KMK No. 424/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

KMK No. 423/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Perlindungan Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

KMK No. 422/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian

KMK No. 421/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

KMK No. 420/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

Peraturan Dirjen Anggaran No PER-1/AG/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik

PMK No. 152/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L

PMK No. 87/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP

PMK No. 12/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pendanaan, dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja ANggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PMK No. 170/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

PMK No. 142/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik

PMK No. 139/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

PMK No. 138/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No.113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi

KMK No. 43.KMK.02/2013 Tentang Perubahan Atas KMK No.407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM

PMK No. 6/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus bank Indonesia bagian Pemerintah

PMK No. 5/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen

PMK No. 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan

PMK No. 192/PMK.02/2012 Tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga

KMK No. 20/KMK.02/2012 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari Jasa Transportasi Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kementerian Perhubungan

PMK No. 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumu dan/atau Gas Bumidan Penghitungan pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

PMK No. 04/PMK.02/2012 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan

PP No. 64 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

PP No. 21 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

PP No. 57 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PP No. 74 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

PP No. 75 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP No. 12 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

PP No. 13 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

PP No. 17 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Layanan Kesehatan di Kementerian Pertahanan

PP No. 20 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PP No. 44 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup

PP No. 45 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP No. 48 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama

PP No. 56 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 64 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

PP No. 1 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PP No. 65 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP No 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

PP No 45 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

PP No 38 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum

PP No 4 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BMKG

PP No 3 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

PP 11 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

PP 9 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PP 29 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 76 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

PP 77 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 50 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PP 41 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PP 13 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 27 Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PP 29 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

PP 13 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kesehatan

PP 7 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Komunikasi & Informatika

PP 36 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PP 77 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 24 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Meteorologi & Geofisika

PP 57 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Koordinator Survei & Pemetaan Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pusat Statistik

PP 78 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

PP 42 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

PP 53 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada MA & Badan Peradilan yg Berada di Bawahnya

PP 6 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perhubungan

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Keuangan

PP 92 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP 33 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Luar Negeri

PP 74 Tentang Perubahan atas PP No. 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kehutanan & Perkebunan

PP 92 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kehutanan dan Perkebunan

PP 2 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berasal dr Penggunaan Kawasan Hutan utk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yg Berlaku pd Dept. Kehutanan

PP 63 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Perindustrian

PP 61 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah

PP 73 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perdagangan

PP 49 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Pertanian

PP 7 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Pertanian

PP 61 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Sosial

PP 58 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kelautan & Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan & Perikanan

PP 19 Tentang Perubahan atas PP No.62 Thn 2002 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Kelautan & Perikanan

PP Nomor 73 Tahun 1999 PP Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP

UU 20 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

PMK 10/PMK.02 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas & Pegawai BLU

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP 46 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 36 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak & Gas Bumi

PP 10 Tentang Tarif PNBP Kantor Meneg LH Bidang Pengendalian Dam

PP 50 Tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPPT

PMK 09/PMK.02 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

PMK 08/PMK.02 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

PMK 07 Tentang Persyaratan Administratif dlm Rangka Pengusulan & Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

PP 22 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP

PP 13 Tentang Perubahan PP No. 58 Th. 1998 ttg Tarif PNBP Depart

PP 14 Tentang Tarif PNBP Departemen Perhubungan

PP 16 Tentang Tarif PNBP Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 17 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawasan Obat & Makanan

PP 42 Tentang Tarif PNBP Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional

PP 43 Tentang Tarif PNBP Departemen Kesehatan & Kesejateraan Sosial

PP 48 Tentang Perubahan PP No. 134 Th. 2000 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada BAPETEN

PP 32 Tentang Tarif PNBP Lembaga Administrasi Negara

PP 33 Tentang Tarif PNBP Departemen Luar Negeri

PP 39 Tentang Tarif PNBP LIPI

PP 42 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi

PP 47 Tentang Tarif PNBP Departemen Sosial

PP 49 Tentang Tarif PNBP Departemen Pertanian

PP 21 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional

PP 31 Tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi PERSERO

PP 40 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Kantor Menneg Lingkungan Hidup

PP 47 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Agama

PP 5 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LIPI

PP 54 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BSN

Liputan


Soft Launching Portal Data APBN



"Dialogue for a Friendly and Meaningful Outcome"



Nota Keuangan dan RAPBN 2017



Perbaiki Kualitas Layanan Organisasi Melalui "DJA Mendengar"



Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan



Tanggapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi DPR RI



Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2017



Pedoman Pengerjaan Jawaban Atas Pandangan Umum NK dan RAPBN 2017



Advertorial RAPBN T.A. 2017



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2017



Nota Keuangan dan RAPBN TA 2017



DJA Gelar Festival Poster, Film Pendek, dan Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2016



Revisi Anggaran Pada DJA Semakin Sederhana, Cepat dan Akurat



Seminar IMF - Central Bank Of Srilanka






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011