Sabtu, 1 November 2014




Penerimaan Negara Bukan Pajak



Enam Departemen, MA Belum Setor Uang Negara Rp 31 Triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Tujuh Kementrian/Lembaga negara belum menyetorkan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semester kedua 2006 sebesar Rp 24,51 triliun dan US$754,05 juta (sekitar Rp 6,86 triliun) ke kas negara.





Kelola Uang Di Universitas Idealnya BLU



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Pengelolaan keuangan di perguruan tinggi idealnya menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU), tetapi badan hukumnya memakai format Badan Hukum Pendidikan (BHP).





Rencana dan Laporan Realisasi PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN semakin besar perananya dalam membiayai pembangunan. Data APBN 2005 menunjukan penerimaan PNBP mencapai Rp. 205 triliun sedangkan dalam APBNP 2006 penerimaan PNBP mencapai Rp. 229 triliun. Untuk APBN tahun 2007 pemerintah mematok angka Rp. 210 triliun atau 6,0% dari PDB.





Rancangan Model Baru Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan pada PP nomor 55 tahun 2005 ternyata menyimpan beberapa persoalan. Hal ini terungkap dalam workshop nasional tentang peluang dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diadakan oleh Departemen Keuangan di Jakarta.





Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, BLU memerlukan peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan tersebut tentu harus diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa.





Remunerasi di BLU



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Tuntutan profesionalisme pejabat pengelola BLU, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat patut diberikan apresiasi dalam bentuk pemberian remunerasi.





Dewan Pengawas BLU



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Seperti badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah yang mempunyai dewan komisaris. BLU juga memiliki Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.





Syarat Menjadi BLU



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Paling sedikit ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah agar dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Ketiga syarat tersebut adalah substantive, teknis dan administrative.





WAWANCARA DENGAN DIREKTUR PNBP & BLU (bagian 2)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Bagaimana persyaratan untuk untuk menjadi BLU?

Untuk dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU, instansi pemerintah tersebut harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan substanstif, teknis dan administratif.





WAWANCARA DENGAN DIREKTUR PNBP & BLU (bagian 1)



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Berikut adalah hasil wawancara majalah WARTA ANGGARAN dengan Direktur PNBP dan BLU, Yoopi Abimanyu, Phd. Hasil wawancara secara lengkap dapat dibaca dalam majalah WARTA ANGGARAN Edisi 04 Tahun 2006 dengan laporan utama PNBP dan BLU : Kebijakan dan Pengeluaran




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 6 dari 7 halaman




Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak


KMK No. 459/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat, Kementerian Kesehatan

KMK No. 426/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

KMK No. 425/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pertanian

KMK No. 424/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

KMK No. 423/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Perlindungan Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

KMK No. 422/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian

KMK No. 421/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

KMK No. 420/KMK.02/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

Peraturan Dirjen Anggaran No PER-1/AG/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik

PMK No. 152/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L

PMK No. 87/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP

PMK No. 12/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pendanaan, dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja ANggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PMK No. 170/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

PMK No. 142/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik

PMK No. 139/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

PMK No. 138/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No.113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi

KMK No. 43.KMK.02/2013 Tentang Perubahan Atas KMK No.407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM

PMK No. 6/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus bank Indonesia bagian Pemerintah

PMK No. 5/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen

PMK No. 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan

PMK No. 192/PMK.02/2012 Tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga

KMK No. 20/KMK.02/2012 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari Jasa Transportasi Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kementerian Perhubungan

PMK No. 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumu dan/atau Gas Bumidan Penghitungan pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

PMK No. 04/PMK.02/2012 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan

PP No. 64 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

PP No. 21 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

PP No. 57 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PP No. 74 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

PP No. 75 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP No. 12 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

PP No. 13 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

PP No. 17 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Layanan Kesehatan di Kementerian Pertahanan

PP No. 20 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PP No. 44 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup

PP No. 45 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP No. 48 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama

PP No. 56 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 64 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial

PP No. 1 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PP No. 65 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP No 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

PP No 45 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

PP No 38 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum

PP No 4 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BMKG

PP No 3 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian

PP 11 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

PP 9 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PP 29 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 76 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

PP 77 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 50 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP 48 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan

PP 47 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PP 41 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PP 13 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 27 Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PP 29 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

PP 13 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kesehatan

PP 7 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Komunikasi & Informatika

PP 36 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PP 77 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 24 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Meteorologi & Geofisika

PP 57 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Koordinator Survei & Pemetaan Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional

PP 62 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pusat Statistik

PP 78 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

PP 42 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

PP 53 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada MA & Badan Peradilan yg Berada di Bawahnya

PP 6 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perhubungan

PP 75 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Keuangan

PP 92 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

PP 33 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Luar Negeri

PP 74 Tentang Perubahan atas PP No. 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kehutanan & Perkebunan

PP 92 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kehutanan dan Perkebunan

PP 2 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berasal dr Penggunaan Kawasan Hutan utk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yg Berlaku pd Dept. Kehutanan

PP 63 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Perindustrian

PP 61 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah

PP 73 Tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perdagangan

PP 49 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Pertanian

PP 7 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Pertanian

PP 61 Tentang Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Sosial

PP 58 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Dept. Kelautan & Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan & Perikanan

PP 19 Tentang Perubahan atas PP No.62 Thn 2002 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Kelautan & Perikanan

PP Nomor 73 Tahun 1999 PP Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP

UU 20 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

PMK 10/PMK.02 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas & Pegawai BLU

PP 44 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP 46 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

PP 36 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak & Gas Bumi

PP 10 Tentang Tarif PNBP Kantor Meneg LH Bidang Pengendalian Dam

PP 50 Tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPPT

PMK 09/PMK.02 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

PMK 08/PMK.02 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

PMK 07 Tentang Persyaratan Administratif dlm Rangka Pengusulan & Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

PP 22 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP

PP 13 Tentang Perubahan PP No. 58 Th. 1998 ttg Tarif PNBP Depart

PP 14 Tentang Tarif PNBP Departemen Perhubungan

PP 16 Tentang Tarif PNBP Badan Tenaga Nuklir Nasional

PP 17 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengawasan Obat & Makanan

PP 42 Tentang Tarif PNBP Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional

PP 43 Tentang Tarif PNBP Departemen Kesehatan & Kesejateraan Sosial

PP 48 Tentang Perubahan PP No. 134 Th. 2000 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada BAPETEN

PP 32 Tentang Tarif PNBP Lembaga Administrasi Negara

PP 33 Tentang Tarif PNBP Departemen Luar Negeri

PP 39 Tentang Tarif PNBP LIPI

PP 42 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi

PP 47 Tentang Tarif PNBP Departemen Sosial

PP 49 Tentang Tarif PNBP Departemen Pertanian

PP 21 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional

PP 31 Tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi PERSERO

PP 40 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Kantor Menneg Lingkungan Hidup

PP 47 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Agama

PP 5 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LIPI

PP 54 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BSN

Liputan


Budget In Brief APBN 2015



Undang-Undang APBN TA 2015



Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri



Nota Keuangan dan APBNP 2014



Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN



APBN Masuk Kampus



Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011