Jumat, 1 Agustus 2014

Klik di sini untuk mengunduh materi Sosialisasi PMK Petunjuk Penyusunan-Penelaahan dan Aplikasi RKAKL 2015 (Dhanapala Ballroom, 8 Juli 2014) ### Kemenkeu akan mencanangkan "Hari Kualitas Pelayanan Publik Indonesia" tanggal 18 Juli 2014 pukul 08.00 di Aula Mezanine Gedung Djuanda I, Klik di sini Untuk melihat Videostreaming Acara Tersebut




Perencanaan Anggaran



Kemenkeu Sulit Kelola Aset yang Ada di K/L



Perencanaan Anggaran



Tantangan terbesar lainnya adalah bagaimana mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan anggaran dengan perencanaan aset. Selain itu, menurut dia, Kemenkeu dan K/L harus berkoordinasi dan melakukan penyesuaian anggaran dalam Rencana Kerja Kementerian/- Lembaga (RKKL).





Belanja K/L 2011 naik jadi Rp419 triliun



Perencanaan Anggaran



JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah berencana mengalokasikan belanja kementerian lembaga (K/L) sebanyak Rp419,3 triliun untuk tahun depan, atau naik dari APBN-P 2010 yang sebesar Rp366,2 triliun.





Menkeu Ingin Penyerapan Anggaran Dipercepat



Perencanaan Anggaran



JAKARTA--MI: Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menginginkan penyerapan anggaran dipercepat. Sampai 14 Mei lalu, penyerapan anggaran dari belanja negara hanya 24% dari total Rp1.126,1 triliun.





Menkeu soroti rendahnya serapan belanja



Perencanaan Anggaran



JAKARTA (Bisnis.com): Menteri Keuangan di era kepemimpinan baru menyoroti penyerapan anggaran belanja negara yang masih rendah. Pasalnya, dari total anggaran belanja negara sebesar Rp1126,1 triliun di APBN-P 2010, hingga 14 Mei baru terserap sebanyak 24%.





Penyerapan Anggaran Dua Kementerian Lamban



Perencanaan Anggaran



JAKARTA--MI: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyerapan anggaran dua kementerian yaitu Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan perlu dipacu.





Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD



Perencanaan Anggaran



JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).





Aset Negara Capai Rp 690,85 Triliun



Perencanaan Anggaran



JAKARTA, KOMPAS.com Berdasarkan inventarisasi dan penilaian aset negara oleh Kementerian Keuangan, total nilai aset negara mencapai Rp 690,85 triliun.





Kementerian Pendidikan Nasional Minta Tambahan Anggaran Rp 6,28 triliun



Perencanaan Anggaran



JAKARTA. Kementerian Pendidikan Nasional meminta anggaran tambahan. Kementerian meminta tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2010 sebanyak Rp 6,28 triliun.





Pemerintah Siapkan Rencana Kerja 2011



Perencanaan Anggaran



JAKARTA--MI: Wakil Menteri Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2011. RKP 2011 itu direncanakan mengusung percepatan pembangunan.





Menkeu: Tambahan Anggaran Dibahas Raker Komisi



Perencanaan Anggaran



Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa RAPBNP 2010 sudah disampaikan kepada DPR sehingga jika ada usulan tambahan harus dibahas di rapat komisi DPR dengan instansi terkait.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 6 dari 41 halaman




Peraturan tentang Perencanaan Anggaran


SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) No. S-279/MK.02/2013 - 1949/M.PPN/04/2013 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014

Keppres No 29 Tentang Keputusan Presiden Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.

Keppres No. 37 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

KMK No. 229/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013

PMK 165/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L Tahun Anggaran 2011

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 026-114)

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 001-025)

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (plus lamp. 1-3)

Surat Edaran Menteri Keuangan SE-01/MK.2 Tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012

Surat Edaran Menteri Keuangan 442/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011

Surat Edaran Dirjen Anggaran 1/AG Tentang Tata Tertib dan Prosedur Penelaahan RKA-K/L

KMK 215/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012

Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (lampiran 4)

7 :
Instruksi Presiden Nomor 7 Tentang Penghematan Belanja KL Tahun Anggaran 2011

PMK 187/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2010

Perdirjen Anggaran 04 Tentang Juknis Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA 999.08 ke BA Kementerian/Lembaga TA 2010

Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (plus lamp. 1-3)

SE Menkeu SE-676/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2011

SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) SE-120/MK/2010 - 0181/M.PPN/04/2010 Tentang Pagu Indikatif & Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011

SE Menkeu 294/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

PMK 119/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2010

PMK 118/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010

PMK 113/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010

SE Menkeu 263/MK.02 Tentang Progress Pemblokiran Anggaran TA 2010

SE Menkeu 224/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2010

PMK 03/PMK.05 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

PMK 220/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg tdk Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009

SE Menkeu 82/MK.02 Tentang Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg Sepenuhnya tidak Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009

Perpres 51 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

Surat Dirjen Anggaran S-156/AG Tentang Penundaan Kegiatan yg Anggarannya Ditunda

SE Menkeu SE-2679/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2010

SE Menkeu S-521/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan APBN 2009

SE Menkeu SE-2354/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dlm APBN-P Tahun 2009

Surat Menkeu S-88/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan APBN 2009

SE Menkeu 1615/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

SE Menkeu 1487/MK.02 Tentang Batas Akhir Pengajuan Revisi SAPSK Tahun 2008

SE Menkeu 883/MK.02 Tentang Perubahan atas SE Nomor 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009

PMK 91/PMK.06 Tentang Bagan Akun Standar

SE Menkeu SE-852/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Thn 2009

SE Menkeu SE-783/MK.02 Tentang Penghematan Anggaran Belanja Barang Mengikat Rupiah Murni K/L Tahun 2008

SE Menkeu SE-375/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2008

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) 357/MK/2008 - No.0081/M.PPN/04/2008 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2009

Surat Menkeu S-42/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kemanterian Negara/Lembaga

Surat Menkeu 01/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

SE Menkeu SE-790/MK.2 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008

SE Menkeu SE-01/MK.2 Tentang Batas Waktu Pengajuan Usul Revisi SAPSK/RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga TA 2007

SE Menkeu SE-628/MK.02 Tentang Anggaran Belanja Tambahan/Perubahan Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2007

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-226/MK.02/2007 - No. 0093/M.PPN/03/2007 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2008

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-1223/MK/2009 - No.0080/M.PPN/04/2009 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2010

PMK 105/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2009

PMK 06/PMK.02 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2009

PMK 197/PMK.05 Tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran utk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008

PMK 156/PMK.07 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi & Dana Tugas Pembantuan

PMK 119/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010

SE Menkeu 1927/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga 2010

Perpres 72 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

Perpres 105 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008

Perpres 93 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007

Perpres 12 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perdirjen PB Per-08/PB Tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar

PP 82 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 75 Tahun 2005 ttg Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia

PMK 130/PMK.02 Tentang Tata Cara Perhitungan Penyediaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero)

PMK 122/PMK.02 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan & Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

PMK 121/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

PMK 89/PMK.02/2008 Tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras & Subsidi Pangan Program Beras utk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008

PMK 74/PMK.02/2008 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran & Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk

PMK 69/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

PMK 52/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan & Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008

PMK 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut utk Penumpang Kelas Ekonomi

PMK 73/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Subsidi KPRSH

Keppres 80 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

PMK 137/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007

PMK 96/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007

PMK 55/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA-KL Tahun 2007

UU 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PP 21 Tentang Penyusunan RKA-K/L

UU 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga

Liputan


Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014



Perencanaan Keuangan utk Profesionalisme Pegawai DJA



Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja



Awal Pembangunan Sistem IT Migas Terpadu



Dari Kampus "Melihat Dari Dekat Praktik Penganggaran"



Peningkatan Kualitas Penganggaran Melalui Penerapan Standar Biaya



Training of Trainer Aplikasi SPAN Hyperion



Nota Keuangan dan RAPBNP 2014



Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011