Kamis, 27 November 2014




Sistem Penganggaran



Review Baseline Agar Penetapan Pagu Indikatif Lebih Realistis



Sistem Penganggaran



Melalui review baseline kali ini diharapkan penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis dibanding tahun-tahun sebelumnya





Sosialisasi PMK Revisi Anggaran TA 2013



Sistem Penganggaran



Pemberian tambahan kewenangan kepada pemerintah atas perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyesuaikan prioritas kebijakan belanja sesuai keadaan/kebutuhan sehingga dapat mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan meningkatkan kinerja pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belanja APBN tahun 2013





Workshop Standar Biaya: Penguatan Peran K/L Dalam Pelaksanaan PBB



Sistem Penganggaran



Kebijakan standar biaya merupakan salah satu instrumen yang sangat menentukan kualitas efisiensi alokasi anggaran





Sosialisasi Penyelesaian DIPA 2013 (plus Materi Sosialisasi)



Sistem Penganggaran



"Profesionalisme Ditjen Anggaran Menuju Anggaran yang Berkulitas". Demikian bunyi tema utama sosialisasi penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013. Sosialisasi berlangsung di Gedung Dhanapala hari Senin, 15 Oktober 2013 dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Ini merupakan sosialisasi DIPA yang pertama kali diselenggarakan oleh DJA dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan DJA.





Persiapan Pengalihan Pengesahan DIPA ke DJA



Sistem Penganggaran



Langkah sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran semakin digalakkan





PENGEMBANGAN STANDAR BIAYA UNTUK PENINGKATAN PERAN DJA LEBIH STRATEGIS



Sistem Penganggaran



Pengembangan standar biaya sangat menentukan kualitas perencanaan penganggaran di masa mendatang





Penyempurnaan Standar Biaya



Sistem Penganggaran



Sebagai salah satu pilar penting dalam penganggaran berbasis kinerja, standar biaya mempunyai peran yang sangat strategis.





Review Baseline: Menuju Penyusunan Pagu Indikatif yang Realistis



Sistem Penganggaran



"Dengan dilakukannya review terhadap baseline, maka penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis, sehingga ketika kita mencari sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kementerian negara/lembaga menjadi lebih tepat", demikian harapan Direktur Anggaran II, Dwi Pujiastuti Handayani





PENERAPAN PENGHARGAAN DAN SANKSI CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011



Sistem Penganggaran



Penerapan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi tersebut dapat meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan (quality of planning) dan kualitas belanja (quality of spending) yang semakin baik.





Aparat Pemeriksa dikumpulkan



Sistem Penganggaran



"APBN harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif dengan menjaga asas keberadilan sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan APBN", sambung Langgeng Suwito




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 2 dari 10 halaman




Peraturan tentang Sistem Penganggaran


Perpres No. 162 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Batang Tubuh + Lampiran 1 s/d 4)

Perpres No. 162 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lampiran 5)

Perpres No. 162 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lampiran 6 s/d 25)

PMK No. 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PMK No. 89/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Perpres No. 39 Tentang Pemberian Penghargaan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

PMK No. 133/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Keluaran TA 2015

PP No. 76 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

PMK No. 169/PMK.02/2014 Tentang Perubahan atas PMK No.133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

PMK No. 136/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL

PMK No. 53/PMK.02 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

PMK No. 52/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

PMK No. 51/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.71/PMK.02/2013 ttg Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL

PMK No. 7/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 194/PMK.02 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 171/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 166/PMK.02 Tentang Perubahan Kedua PMK No.32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

PMK No. 141/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 99/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014

PMK No. 117/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No.32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 94/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 72/PMK.02 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

PMK No. 71/PMK.02 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 31/PMK.02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

PMK No. 13/PMK.02 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN

PMK No. 32/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

KMK No. 293/KMK.01 Tentang Pelimpahan Wewenang kpd Dirjen Anggaran utk dan atas nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 247/PMK.02 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 243/PMK.02 Tentang Penyusunan & Pengesahan DIPA LAnjutan Penerusan Pinjaman TA 2013 dgn Sumber Dana dr Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman TA 2012

PMK No. 229/PMK.02 Tentang Penyusunan & Pelaksanaan DIPA Lanjutan Program/Keg. Nasional PNPM Mandiri TA 2013 dgn Sumber Dana dr Sisa Anggaran Program/Keg. Nasional PNPM Mandiri TA 2012

Perdirjen Anggaran No. Per - 1 / AG Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012

PMK No. 160/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 95/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 124/PMK.05 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation

PMK No. 112/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 95/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

PMK No. 45/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

PMK No. 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

PMK No. 37/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun 2013

PMK No. 36/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012

PMK Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 194/PMK.02 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PMK 120/PMK.02 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012

PMK 101/PMK.02 Tentang Klasifikasi Anggaran

PMK 93/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 84 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Perdirjen Anggaran 03 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012

PMK 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

PMK 38/PMK.02 Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja KL TA 2010 pd TA 2011 & Pemotongan Pagu Belanja KL pd TA 2011 yg tdk Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010

PP 90 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK 180/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No. 69/PMK.02/2010 ttg Tata Cara Revisi Anggaran TA 2010

PMK 141/PMK.02/2010 Tentang Perubahan atas PMK No.123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus TA 2011

PMK 123/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

PMK 104/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011

PMK 69/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

PMK 56/PMK.02 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perdirjen Anggaran Per-02/AG Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 100/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Keuangan 158/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Dirjen Anggaran Per-01/AG Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 71/PMK.02 Tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun PNS yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun

PMK 69/PMK.02 Tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 65/PMK.02 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)

PMK 64/PMK.02 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009

PMK 59/PMK.02 Tentang Program Penyesuaian Pensiun eks PNS Dephub pada PT.KAI (Persero)

PMK 46/PMK.02 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP & Perubahan DIPA Tahun 2008

PMK 81/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008

PMK 58/PMK.02 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) SE-1848/MK/2009 - 0142/MPPN/06 Tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

PMK 88/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus TA 2009 + PMK 104/PMK.02/2008 tentang Perubahan Atas PMK 88/PMK.02/2008

PMK 01/PM.2 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010

PMK 108/PMK.02 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

PMK 132/PMK.02 Tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus TA 2010

-- -- Tentang Contoh TOR untuk Penyusunan Standar Biaya Khusus

- --- Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus

PMK 33/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2006

Perpres 39 Tahun 2005 Tentang RKP Tahun 2005

PP 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

UU 1 Tentang Perbendaharaan Negara

UU 17 Tentang Keuangan Negara

Liputan


Perumusan Output Dan Outcome Untuk Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja



Setoran PNBP Lebih Mudah dan Cepat via SIMPONI



Nota Keuangan dan APBNP 2014



Personality Seorang Pemimpin



Survey Kesehatan Organisasi Kemenkeu 2014



Budget In Brief APBN 2015



Undang-Undang APBN TA 2015



Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri



Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN



APBN Masuk Kampus



Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011