Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Perencanaan Anggaran



Depkeu Diminta Turunkan Target Anggaran



Perencanaan Anggaran



JAKARTA, KOMPAS - Departemen Keuangan diminta menurunkan target anggarannya tahun depan ke level yang sama dengan realisasi belanja departemen tersebut tahun ini.





Anggaran Berbasis Puasa



Perencanaan Anggaran



Berpuasalah kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Begitulah salah satu ajaran Islam yaitu mewajibkan umatnya untuk menjalankan ibadah puasa ramadhan.





Defisit Anggaran Negara Turun Jadi 1,7 Persen



Perencanaan Anggaran



Jakarta -- Pemerintah akan mengurangi target defisit anggaran tahun ini menjadi 1,7 persen dari produk domestik bruto. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008, pemerintah mematok target defisit 2,2 persen atau Rp 94,5 triliun.





Belanja 105 K/L Baru 49%



Perencanaan Anggaran



JAKARTA(SINDO) Realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) hingga September 2008 masih di bawah 50% dari pagu masing-masing APBN Perubahan 2008. Hal ini mengakibatkan pembiayaan defisit anggaran tahun ini akan terealisasi jauh di bawah asumsi semula 2,1% dari produk domestik bruto (PDB).





Pemerintah Potong DAU/DBH bagi Daerah yang Punya Tunggakan Utang



Perencanaan Anggaran



JAKARTA--MI: Pemerintah pusat akan memotong Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pemerintah daerah yang memunyai tunggakan utang. Besarnya pemotongan DAU dan DBH bervariasi antara 10%-20% tergantung dari kapasitas fiskal daerah.





Panggar DPR Panggil 5 Produsen Migas



Perencanaan Anggaran



JAKARTA - Panitia Anggaran DPR mengundang lima Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas, guna membahas produksi real migas siap jual atau lifting.





Realisasi Defisit Bisa Lebih Rendah



Perencanaan Anggaran



JAKARTA (Suara Karya): Realisasi defisit anggaran tahun 2008 kemungkinan bisa lebih rendah dari target proyeksi defisit terakhir oleh Departemen Keuangan sebesar 1,6-1,7 persen. Hal ini mengingat banyak hal yang mendorong penurunan defisit itu, seperti penurunan harga minyak dunia. "Belum tentu defisit akan sebesar itu, bisa saja turun karena berbagai hal," kata Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Lukita Dinarsyah Tuwo, di Jakarta, Rabu.





Belum Final Anggaran Untuk Depag dan Diknas



Perencanaan Anggaran



JAKARTA, KOMPAS - Alokasi sementara sebanyak Rp 34 triliun lebih yang diperuntukkan bagi Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas dan Rp 12 triliun untuk Departemen Agama atau Depag belum juga final.





Alokasi Dana Pendidikan 2008 Digodok Pekan Ini



Perencanaan Anggaran



JAKARTA - Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan akan membahas penggunaan alokasi anggaran pendidikan 2009, pada pekan ini.





Menggenjot Belanja Modal



Perencanaan Anggaran



AKHIR pekan ini, seluruh kementerian dan lembaga harus sudah merampungkan perbaikan komposisi anggaran dalam RAPBN 2009. Itulah tenggat yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumpulkan sejumlah menteri pekan lalu.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 18 dari 42 halaman




Peraturan tentang Perencanaan Anggaran


Perpres No. 36 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Batang Tubuh + Lampiran 1 s/d 12)

Perpres No. 36 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lampiran 3)

Perpres No. 36 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lampiran 13 s/d 24)

KMK No. 06/KMK.02/2014 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Otoritas Jasa Keuangan

KMK No. 330/KMK.02/2013 Tentang Penetapan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara TA 2014

PMK No. 94/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PMK No. 209/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

PMK No. 173/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi

PMK No. 172/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api kelas Ekonomi

PMK No. 155/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08)

PMK No. 93/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)

PMK No. 66/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih

PMK No. 36/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 141/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers

PMK No. 237/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

PMK No. 143/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Keppres No. 25 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat T.A. 2014

SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) No. S-279/MK.02/2013 - 1949/M.PPN/04/2013 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014

Keppres No 29 Tentang Keputusan Presiden Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.

Keppres No. 37 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

KMK No. 229/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013

PMK 165/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L Tahun Anggaran 2011

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 026-114)

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (lamp. 4 - BA 001-025)

Keppres 32 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012 (plus lamp. 1-3)

Surat Edaran Menteri Keuangan SE-01/MK.2 Tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012

Surat Edaran Menteri Keuangan 442/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011

Surat Edaran Dirjen Anggaran 1/AG Tentang Tata Tertib dan Prosedur Penelaahan RKA-K/L

KMK 215/KMK.02 Tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012

Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (lampiran 4)

7 :
Instruksi Presiden Nomor 7 Tentang Penghematan Belanja KL Tahun Anggaran 2011

PMK 187/PMK.02 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2010

Perdirjen Anggaran 04 Tentang Juknis Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dr BA 999.08 ke BA Kementerian/Lembaga TA 2010

Keppres 26 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 (plus lamp. 1-3)

SE Menkeu SE-676/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2011

SEB Menkeu-Menneg PPN(Ka. Bappenas) SE-120/MK/2010 - 0181/M.PPN/04/2010 Tentang Pagu Indikatif & Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011

SE Menkeu 294/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

PMK 119/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2010

PMK 118/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010

PMK 113/PMK.07 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010

SE Menkeu 263/MK.02 Tentang Progress Pemblokiran Anggaran TA 2010

SE Menkeu 224/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2010

PMK 03/PMK.05 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

PMK 220/PMK.02 Tentang Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg tdk Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009

SE Menkeu 82/MK.02 Tentang Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja K/L & Pagu Alokasi Transfer ke Daerah TA 2010 yg Sepenuhnya tidak Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009

Perpres 51 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

Surat Dirjen Anggaran S-156/AG Tentang Penundaan Kegiatan yg Anggarannya Ditunda

SE Menkeu SE-2679/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2010

SE Menkeu S-521/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan APBN 2009

SE Menkeu SE-2354/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dlm APBN-P Tahun 2009

Surat Menkeu S-88/MK.02 Tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan APBN 2009

SE Menkeu 1615/MK.02 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

SE Menkeu 1487/MK.02 Tentang Batas Akhir Pengajuan Revisi SAPSK Tahun 2008

SE Menkeu 883/MK.02 Tentang Perubahan atas SE Nomor 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009

PMK 91/PMK.06 Tentang Bagan Akun Standar

SE Menkeu SE-852/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Thn 2009

SE Menkeu SE-783/MK.02 Tentang Penghematan Anggaran Belanja Barang Mengikat Rupiah Murni K/L Tahun 2008

SE Menkeu SE-375/MK.02 Tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2008

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) 357/MK/2008 - No.0081/M.PPN/04/2008 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2009

Surat Menkeu S-42/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kemanterian Negara/Lembaga

Surat Menkeu 01/MK.02 Tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

SE Menkeu SE-790/MK.2 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008

SE Menkeu SE-01/MK.2 Tentang Batas Waktu Pengajuan Usul Revisi SAPSK/RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga TA 2007

SE Menkeu SE-628/MK.02 Tentang Anggaran Belanja Tambahan/Perubahan Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2007

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-226/MK.02/2007 - No. 0093/M.PPN/03/2007 Tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2008

SEB Menkeu-Menneg PPN (Ka. Bappenas) SE-1223/MK/2009 - No.0080/M.PPN/04/2009 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2010

PMK 105/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2009

PMK 06/PMK.02 Tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2009

PMK 197/PMK.05 Tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran utk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008

PMK 156/PMK.07 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi & Dana Tugas Pembantuan

PMK 119/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010

SE Menkeu 1927/MK.02 Tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga 2010

Perpres 72 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

Perpres 105 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008

Perpres 93 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007

Perpres 12 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perdirjen PB Per-08/PB Tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar

PP 82 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 75 Tahun 2005 ttg Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia

PMK 130/PMK.02 Tentang Tata Cara Perhitungan Penyediaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero)

PMK 122/PMK.02 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan & Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

PMK 121/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

PMK 89/PMK.02/2008 Tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras & Subsidi Pangan Program Beras utk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008

PMK 74/PMK.02/2008 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran & Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk

PMK 69/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

PMK 52/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan & Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008

PMK 49/PMK.02 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut utk Penumpang Kelas Ekonomi

PMK 73/PMK.02/2008 Tentang Tata Cara Pencairan & Pertanggungjawaban Dana Subsidi KPRSH

Keppres 80 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

PMK 137/PMK.02 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007

PMK 96/PMK.02 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007

PMK 55/PMK.02 Tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA-KL Tahun 2007

UU 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PP 21 Tentang Penyusunan RKA-K/L

UU 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga

Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011