Perpres No 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dapat di-unduh di sini




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 137 halaman

Liputan



UU No 12 tahun 2018 tentang APBN 2019



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 telah disahkan pada tanggal 22 November 2018.





Implementasi Single Source Database PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta - Bertempat di Aula lantai 20 Gedung Sutikno Slamet, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Wawan Soenarjo, pada hari Selasa (04/12) membuka secara resmi Bimbingan Teknis Implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak.





Sosialisasi UU nomor 9 tahun 2018 : Era Baru Tata Kelola PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta - Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tema " Era Baru Tata Kelola PNBP".





Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik



Kesekretariatan



Jakarta - Pada hari Kamis (22/11), Ditjen Anggaran menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Menyongsong Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Yang Lebih Baik Dalam Pemberian Layanan Kesehatan".





Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif 2018 Atas Kinerja Anggaran K/L 2017



Sistem Penganggaran



Jakarta - Salah satu kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab...





BLC Untuk Lebih Memahami Kebijakan Penganggaran



Kesekretariatan



Jakarta - Sudah 3 tahun berturut-turut, Budget Learning Center (BLC) tentang Standar Biaya Masukan diselenggarakan oleh DJA dengan peserta dari Kementerian/Lembaga (KL). Selama 3 kali pelaksanaan BLC itu pula, sambutan KL selalu antusias sekali.





Sinergi Kebijakan Pusat Dan Daerah, Indikator Kesejahteraan Positif



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Semarang - Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, bahkan pada periode 2017, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik kedua secara nasional. Hal itu tidak terlepas dari program program dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.





Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP



Kesekretariatan



Jakarta - Bertempat di Aula lantai 20 Gedung Sutikno Slamet, Plt. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mariatul Aini, pada hari Kamis (08/11) membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBP melalui Implementasi UU Nomor 9 Tahun 2018. FGD kali ini mendiskusikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)





Lombok, Sudah Bangkit!



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Lombok - Direktorat Jenderal Anggaran berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunjungi beberapa sekolah yang terdampak bencana gempa yang terjadi pada Juli-Agustus 2018, dalam acara yang bertajuk "DJA Menyapa". Pejabat dan pegawai perwakilan dari Direktorat Penyusunan APBN, Sekretariat Ditjen Anggaran, serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu tentang APBN kepada para siswa dan pengajar di SMA 1 Gunungsari, SMA 1 Batulayar, SMK 1 Batulayar, MA Al Aziziyah Putra, dan MA Al Aziziyah Putri





Pelantikan jabatan Fungsional Analis Anggaran



Kesekretariatan



Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, pada hari Rabu (31/10) melantik 107 pejabat fungsional Analis Anggaran. Pelantikan diselenggarakan di aula lantai 20 Gedung Sutikno Slamet. Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) adalah jabatan yang memiliki lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN dan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian pada rumpun akuntan dan anggaran yang mempunyai 4 jenjang, yaitu analis anggaran pertama, analis anggaran muda, analis anggaran madya, dan analis anggaran madya




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 137 halaman


 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011