Pahami Anggaran Negerimu di APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas, --- UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN T.A. 2016




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 112 halaman

Liputan



Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJA



Kesekretariatan



Dua hal ditekankan oleh Dirjen Anggaran Askolani untuk dapat dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik di tahun 2016, yaitu 1. memperbaiki dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan di tahun 2015, 2. harus inovatif, dinamis, dan responsif terhadap kondisi di tahun 2016





Realisasi APBNP Tahun Anggaran 2015



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Asumsi pertumbuhan ekonomi di dalam APBNP tahun2015 ditetapkan sebesar 5,7 persen. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2015 jauh lebih rendah dari asumsi yang telah ditetapkan





UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



Kesekretariatan



Jakarta - Informasi mengenai APBN serta pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Pemahaman terhadap alokasi anggaran juga perlu ditingkatkan sehingga selanjutnya masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memberikan masukan-masukan untuk penyusunan APBN di masa yang akan datang.





UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



Kesekretariatan



Jakarta - Informasi mengenai APBN serta pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Pemahaman terhadap alokasi anggaran juga perlu ditingkatkan sehingga selanjutnya masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memberikan masukan-masukan untuk penyusunan APBN di masa yang akan datang.





Financial Note and Revised Budget, Fiscal Date 2015



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - The 2015 State Buget (APBN) is a baseline budget since it was planned during the reign of the previous cabinet (Kabinet Indonesia Bersatu II) and did not accommodate the new program, which are the programof the new cabinet (Kabinet Kerja).





Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016. RUU APBN tahun 2016 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna pada tanggal 30 Oktober 2015. Berdasarkan persetujuan tersebut telah diterbitkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2016.





Buku Informasi APBN 2016



Kesekretariatan



Sebagai upaya penyampaian informasi yang ringkas dan mudah dipahami terkait APBN 2016 kepada masyarakat luas serta untuk menciptakan transparansi anggaran, disusunlah Informasi APBN 2016.





Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di DJA



Kesekretariatan



Acara Penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan DJA dilaksanakan pada Selasa (22/12) di Ruang Rapat Dirjen Anggaran. Diawali dengan pembacaan Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi oleh Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Kurnia Chairi





Buku Informasi APBN 2016 : Untuk Pemahaman Lebih Luas dan Transparansi Anggaran



Kesekretariatan



Sebagai upaya penyampaian informasi yang ringkas dan mudah dipahami terkait APBN 2016 kepada masyarakat luas serta untuk menciptakan transparansi anggaran, disusunlah Informasi APBN 2016.





Penyerahan DIPA di Istana Negara



Kesekretariatan



Jakarta - Pada Senin (14/12), Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta.




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 112 halaman


 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011