Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 126 halaman

Liputan



Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Kesekretariatan



Jakarta - Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 disetujui oleh DPR-RI dalam Rapat Paripurna DPR-RI yang diselenggarakan pada Kamis (27/7).





Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Kesekretariatan



Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kembali mengadakan sharing session yang dikemas dalam acara menarik berbentuk coffe morning talk (breakfast discussion). Pada hari Kamis tanggal (27/7), sharing session diselenggarakan dengan materi dan pembicara yang sangat menarik dan relevan dengan bidang tugas DJA, yaitu Basic concept of Availability Payment and budgeting implication





Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa terkait penggunaan feedback temuan BPK dalam perencanaan, Pemerintah sangat bersungguh-sungguh untuk berdiskusi dengan BPK untuk memperbaiki kualitas dari pengelolaan keuangan negara.





Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Perkembangan ekonomi global dan domestik sangat mempengaruhi realisasi APBN pada semester I tahun 2017. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp718,3 triliun atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016.





Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Dalam rangka upaya mencapai target-target pembangunan nasional yang tercantum pada visi misi Pemerintahan, pelaksanaan APBN tahun 2017 pada semester I Tahun 2017 berjalan seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal dan perkembangan ekonomi makro.





RAPBN Perubahan Tahun 2017



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Jakarta - Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat deviasi pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk perubahan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih tinggi dari target dalam APBN tahun 2017.





Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Sistem Penganggaran



Jakarta - Pada hari Senin (17/7) diselenggarakan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Dan Pengesahan DIPA bagi Kementerian dan Lembaga yang merupakan mitra Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Gedung Dhanapala dihadiri oleh seluruh perwakilan dari K/L termasuk dari APIP.





Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Perencanaan Anggaran



JAKARTA - Jika tahun lalu partisipasi Kementerian Lembaga (K/L) hanya sebesar 50 persen dan itupun hanya diwakili beberapa satker dalam satu K/L, maka tahun ini kami targetkan semua satker dalam 76 K/L dapat berpartisipasi dalam penggunaan aplikasi RKAKL Online





Kunjungan PKN STAN ke DJA



Kesekretariatan



Jakarta - Pemahaman yang utuh tentang pengelolaan Keuangan Negara sangat penting untuk diketahui, terutama oleh mahasiswa PKN STAN, Kebendaharaan Negara. Untuk meningkatkan pemahamannya mengenai hal tersebut, mahasiswa PKN STAN melalui wadah kegiatan Treasury Goes to Ministry mengunjungi Direktorat Jenderal Anggaran pada Kamis (13/7)





Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Jakarta - Terkait status badan hukum publik itu sendiri, sampai dengan saat ini belum ada referensi kelembagaan dan pengaturannya secara memadai di Indonesia. Hal ini dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, seringkali menimbulkan kendala operasional




Awal | Sebelumnya | Selanjutnya | Akhir Halaman 1 dari 126 halaman


 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011